Kasus E-KTP, Saksi Ungkap Gamawan Fauzi Laporkan LKPP ke SBY

Mantan Mendagri Gamawan Fauzi memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 29 Januari 2018. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta mengaku pernah menjalani sidang di gedung Wakil Presiden RI, Jakarta untuk proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Menurut Budi, lembaganya dilaporkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi ke Presiden RI saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kita (LKPP) dimarahin Mendagri (Gamawan Fauzi) kenapa lelangnya gagal," kata Budi dalam persidangan saat itu, terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Februari 2018.

Baca: KPK Tantang Gamawan Fauzi Tunjukkan Bukti Tak Terima Uang E-KTP

Karena laporan itu, menurut Budi, presiden menugaskan wakilnya untuk menyelesaikan permasalahan antara LKPP dan kemendageri. Walhasil, wapres menunjuk beberapa staf ahli dan deputi wapres untuk kemudian menggelar sidang.

Budi menjelaskan, ia dan Agus Rahardjo selaku kepala LKPP saat itu menjalani sidang di gedung wapres. Budi lupa kapan sidang digelar. Yang ia ingat, saat sidang ada Sofyan Djalil selaku deputi wapres.

Menurut Budi, banyak pelanggaran dalam proyek e-KTP sebelum ditetapkan siapa pemenang lelang. Pengadaan barang di proyek itu terindikasi melanggar Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

Baca: Disebut Dapat Hadiah Ruko, Gamawan Fauzi: Beli dari Paulus Tannos

Budi mengaku telah mengirimkan lima kali surat adanya pelanggaran di proyek e-KTP. Surat itu dikirimkan ke Direktur Jenderal Kemendagri.

"Tapi kepatisannya proyek tetap dilanjutkan. Jadi kita mengundurkan diri. Kalau tidak mau dibina tanggung sendiri," jelas Budi.

Budi dihadirkan jaksa sebagai saksi untuk terdakwa dugaan korupsi proyek e-KTP Setya Novanto. Selain Budi, ada empat saksi lainnya. Dua di antaranya pengacara Hotma Sitompul dan mantan anggota DPR Chairuman Harahap.

Setya didakwa jaksa penuntut umum KPK berperan dalam meloloskan anggaran proyek e-KTP di DPR pada medio 2010-2011 saat dirinya masih menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar. Atas perannya, Setya Novanto disebut menerima total fee sebesar US$ 7,3 juta. Dia juga diduga menerima jam tangan merek Richard Mille seharga US$ 135 ribu. Setya Novanto didakwa melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tentang Tindak Pidana Korupsi.






5 Fakta di Balik Kemenangan SBY dan JK Pada Pilpres 2004, Memicu Renggang dengan Megawati?

2 hari lalu

5 Fakta di Balik Kemenangan SBY dan JK Pada Pilpres 2004, Memicu Renggang dengan Megawati?

Hari ini, 4 Oktober 2004 diumumkan kemenangan SBY - JK sebagai presiden dan wapres periode 2004 - 2009. Berikut beberapa fakta menariknya.


Di Perpisahan Anies Baswedan, Ridwan Kamil Kritik Ruang Terbuka Jakarta

3 hari lalu

Di Perpisahan Anies Baswedan, Ridwan Kamil Kritik Ruang Terbuka Jakarta

Ridwan Kamil mengkritik perlu lebih banyak ruang terbuka di Jakarta. Kota jangan sebagai titik turunkan orang untuk bekerja lalu kembali ke rumah.


Dino Patti Djalal Tanya Siapa yang Akan Pimpin Indonesia, Peserta Sorak Anies Baswedan

4 hari lalu

Dino Patti Djalal Tanya Siapa yang Akan Pimpin Indonesia, Peserta Sorak Anies Baswedan

Peserta acara Supermentor-27 menyorakkan keinginan mereka agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kelak memimpin Indonesia.


Sambut Anies Baswedan Lengser dari DKI 1, Dino Patti Djalal: Ini Bukan Acara Politik

4 hari lalu

Sambut Anies Baswedan Lengser dari DKI 1, Dino Patti Djalal: Ini Bukan Acara Politik

Foreign Policy Community of Indonesia yang didirkan Dino Patti Djalal gelar perpisahan Anies Baswedan yang segera lengser dari jabatannya.


Dimulai Presiden Soeharto, Berikut Sejarah Pulau Reklamasi DKI Jakarta

6 hari lalu

Dimulai Presiden Soeharto, Berikut Sejarah Pulau Reklamasi DKI Jakarta

Gubernur Anies Baswedan memutuskan mencabut izin pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Ia mengeluarkan peraturan gubernur.


Hari Kelahiran Rachmawati Soekarnoputri: Rachma dan Megawati, Adik Kakak Kerap Selisih Jalan

9 hari lalu

Hari Kelahiran Rachmawati Soekarnoputri: Rachma dan Megawati, Adik Kakak Kerap Selisih Jalan

Rachmawati Soekarnoputri kelahiran 27 September 1950. Dalam panggung politik ia kerap tak sepakat dengan Megawati, kakaknya.


Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

9 hari lalu

Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjadi Koordinator Pelaksana di Dewan Pengarah Nasional SDGs 2024. Ini profil politik dan bisnisnya.


Kenapa Tersangka Korupsi Waskita Beton Mischa Hasnaeni Moein Dijuluki Si Wanita Emas?

12 hari lalu

Kenapa Tersangka Korupsi Waskita Beton Mischa Hasnaeni Moein Dijuluki Si Wanita Emas?

Mischa Hasnaeni Moein ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kprupsi PT Waskita Beton. Kenapa ia dikenal sebagai wanita emas?


PDIP Terus Singgung Pemilu 2009 Curang, Ini Kata Pengamat

12 hari lalu

PDIP Terus Singgung Pemilu 2009 Curang, Ini Kata Pengamat

Pengamat menilai alasan PDIP menganggap Pemilu 2009 diwarnai kecurangan cukup kuat.


Partai Demokrat dan Partai NasDem Ungkap Alasan Belum Umumkan Koalisi

12 hari lalu

Partai Demokrat dan Partai NasDem Ungkap Alasan Belum Umumkan Koalisi

Partai Demokrat dan Partai NasDem menyatakan peluang koalisi mereka segera terbentuk cukup besar.