MaPPI FHUI: Penyadapan Memang Harus Diatur, Tapi...

Reporter

Meme "Mie Sadaaap" ini merupakan respon netizen atas isu penyadapan yang sedang berkembang pekan ini. Twitter.com

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FUI) tidak menolak rencana pembentukan Rancangan Undang-Undang Penyadapan. “Memang harus diakui soal penyadapan ini perlu diatur lebih lanjut.” Peneliti MaPPI FHUI Aradila Caesar menyatakannya melalui pesan elektronik pada Kamis, 1 Februari 2018.

Namun, MaPPI beranggapan bahwa motif pengajuan rekomendasi RUU Penyadapan oleh Panitia Khusus Hak Angket tentang Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dewan Perwakilan Rakyat RI (Pansus Angket KPK) patut dicurigai. “Jika itu rekomendasi Pansus Angket KPK, agak sulit rasanya bagi publik percaya bahwa itu bentuk perlindungan negara atas privasi individu.”

Baca:
ICW: Tak Perlu Bikin RUU Penyadapan
Junimart Girsang: Pansus Angket KPK Rekomendasikan RUU Penyadapan

Caesar mengakui bahwa kewenangan penyadapan membutuhkan payung hukum. Dasar hukum formil itu harus mengatur soal tata acara dan pertanggung jawaban penyadapan. Dasar hukum itu juga diperlukan untuk menjamin perlindungan privasi warga negara serta memastikan penyadapan tidak menyalahi wewenang.

Caesar juga menilai usul RUU Penyadapan oleh Pansus Angket KPK DPR RI bisa dianggap bermuatan politis. Rekomendasi itu juga sarat akan kepentingan pribadi anggota DPR RI. Dengan demikian, kata Caesar, usul RUU Penyadapan oleh Pansus Angket KPK bisa jadi cara untuk melemahkan KPK.

Baca juga:
Soal Isu Penyadapan, Jokowi: Itu Urusan ...
SBY dan Jokowi Sama-Sama Pernah Disadap ...

“Kita patut curiga dengan tujuannya.” Sebab, kata Caesar, sejak awal proses pembentukan, pembahasan Pansus Angket KPK juga dinilai cacat hukum dan tidak jelas arahnya.

Anggota Pansus Angket KPK Junimart Girsang mengatakan salah satu rekomendasi pansus adalah penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan. Dia mengatakan penyusunan RUU Penyadapan itu bagian dari cara memperkuat KPK. Dengan UU Penyadapan, KPK diberi landasan hukum untuk bertindak sehingga tidak melanggar hukum

"DPR akan mengajukan RUU tentang Penyadapan. Nanti akan diatur bagaimana cara menyadap, lamanya waktu penyadapan, siapa yang bisa disadap dan siapa yang memberi izin," kata Junimart di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2018.






5 Fakta Kasus Ferdy Sambo Cs: P21, Ferdi Diansyah, dan Konsorsium 303

7 jam lalu

5 Fakta Kasus Ferdy Sambo Cs: P21, Ferdi Diansyah, dan Konsorsium 303

Pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo Cs menambahkan beberapa kasus P21, Ferdy Diansyah, dan konsorsium 303.


Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

23 jam lalu

Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

Keinginan Firli untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka ini diduga berhubungan dengan isu Pilpres 2024.


Setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Insitute dan AJI Jakarta Luncurkan Buku Kisah Pegawai KPK Korban TWK

23 jam lalu

Setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Insitute dan AJI Jakarta Luncurkan Buku Kisah Pegawai KPK Korban TWK

Peringatan setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Institute dan AJI Jakarta meluncurkan Buku "Perlawanan Sehormat-hormatnya". Siapa saja yang hadir?


Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

1 hari lalu

Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

Sejumlah sumber Tempo mengungkapkan adanya upaya sistematis membuat Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus Formula E.


Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

1 hari lalu

Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

Partai NasDem meminta KPK mengklarifikasi kabar soal upaya menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E.


Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

1 hari lalu

Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

Ketua KPK Firli Bahuri ditengarai meminta anak buahnya segera menetapkan Anies Baswedan menjadi tersangka korupsi ...


Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

1 hari lalu

Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

Lebih dari 2 tahun Harun Masiku jadi buron KPK, hingga kini kasusnya belum terang. Firli Bahuri menyebut tak tahu kapan politisi PDIP akan tertangkap


Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

1 hari lalu

Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

57 pegawai KPK yang dipecar pada 30 September 2021 mendirikan organisasi nirlaba bernama IM57+ Institue.


Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

1 hari lalu

Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

Setahun lalu, 57 pegawai KPK dipecat karena dianggap tidak lolosTWK. Pertisiwa ini pun dikenal sebagai G30S TWK.


Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

1 hari lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah