Mendagri Tak Mau Lagi Bicara Soal Pati Polri Jadi Plt Gubernur

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai berkunjung ke rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kawasan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, 8 Januari 2018. Tempo/Adam Prireza

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai berkunjung ke rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kawasan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, 8 Januari 2018. Tempo/Adam Prireza

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menolak berkomentar saat ditanya soal rencana penunjukkan perwira tinggi Kepolisian RI menjadi pelaksana tugas gubernur pada saat pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018. Ia menegaskan tak mau lagi mengomentari hal itu.

    "Sekarang sudah selesai, saya diminta tidak berbicara itu lagi, maaf," ujar Tjahjo di sela menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan di Yogyakarta Rabu 31 Januari 2018.

    Baca: Jendral Polisi Jadi Plt Gubernur, Tjahjo Kumolo Akui Usulan Polri

    Tjahjo mengaku telah melaporkan mengenai persoalan itu kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekertaris Negara, dan Kepala Staf TNI. "Mereka nanti yang akan melaporkan perkembangannya ke Presiden Jokowi, saya diminta tidak berbicara lagi,” ujarnya sambil tersenyum.

    Sebelumnya Mendagri Tjahjo berencana mengusulkan Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal M. Iriawan untuk mengisi kursi gubernur Jawa Barat yang kosong saat Gubernur Ahmad Heryawan habis masa jabatannya. Selain Iriawan, Tjahjo menunjuk pula Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Martuani Sormin sebagai penjabat Gubernur Sumatera Utara.

    Rencana penunjukkan itu pun menuai kritik. Netralitas Polri dipermasalahkan lantaran di Jawa Barat terdapat Wakil Kepala Lembaga Pendidikan Polri Inspektur Jenderal Anton Charliyan yang maju sebagai calon wakil gubernur diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai asal Tjahjo.

    Baca: Polisi Jadi Plt Gubernur, Mendagri Diminta Tak Bebani Jokowi

    Mendagri Tjahjo tidak mempersoalkan adanya beda pendapat dari berbagai pihak mengenai polemik penunjukkan dua jenderal Polri sebagai pelaksana tugas gubernur. "Soal ada pendapat yang berbeda, ya, saya menghargai," kata Tjahjo.

    Terkait soal penunjukkan pati Polri, Mendagri Tjahjo Kumolo menambahkan, nantinya keputusan terakhir berada di tangan pejabat Istana, yaitu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. "Saya T-N-I saja, taat nurut instruksi," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.