KPK Perpanjang Masa Tahanan Bimanesh Sutarjo

Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo, memasuki mobil usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, 12 Januari 2018. KPK menahan Bimanesh karena diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan terhadap Bimanesh Sutarjo untuk 40 hari ke depan. Bimanesh ditetapkan sebagai tersangka dugaan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung dan tidak langsung penyidikan Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dari tanggal 1 Februai 2018-12 Maret 2018," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 31 Januari 2018.

Baca: 3 Dokter Menolak Jadi Saksi Meringankan untuk Bimanesh Sutarjo

Bimanesh adalah dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau (RSMPH) yang menangani Setya setelah terjadi kecelakaan mobil di kawasan Permata Hijau pada November 2017. Bimanesh merupakan dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal, dan hipertensi (RSMPH).

Bimanesh ditetapkan sebagai tersangka dugaan melakulan obstruction of justice (OJ) atau mengahalangi penyidikan Setya Novanto. Ia resmi ditahan di Rutan Guntur sejak Jumat malam, 12 Januari 2018.

Selain menetapkan Bimanesh, KPK juga menetapkan mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi sebagai tersangka. Keduanya diduga bersama-sama memanipulasi data medis Setya untuk menghindari pemeriksaan KPK.

Baca: 4 Saksi yang Menolak Meringankan Fredrich Yunadi dan Bimanesh

KPK menjerat keduanya dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal itu menjelaskan tentang upaya mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap tersangka dan terdakwa atau saksi dalam perkara korupsi.

"FY dan BST diduga bekerja sama untuk memasukkan tersangka SN (Setya Novanto) ke rumah sakit untuk dilakukan rawat inap dengan data-data medis, yang diduga dimanipulasi," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Rabu, 10 Januari 2018.

Basaria mengatakan manipulasi data medis dilakukan setelah Setya mengalami kecelakaan pada 16 November 2017. Manipulasi data medis itu bertujuan menghindari panggilan dan pemeriksaan terhadap Setya oleh penyidik KPK.






Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

2 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

2 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

5 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

6 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

7 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

8 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

9 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

9 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

10 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

10 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.