Jaksa Agung Sebut Politik Uang Sulit Dibuktikan

Reporter

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mendekati wartawan usai salat Jumat berjamaah di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, 9 Juni 2017. Dia juga memberi pernyataan soal operasi tangkap tangan terhadap jaksa di Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Tempo/Rezki Alvionitasari.

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan jika praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) memang sulit dibuktikan. Ihwalnya, kata dia, politik uang kerap kali dilakukan dengan terorganisir dan tertutup.

"Sulit dibuktikan, karena dalam kasus politik uang seringkali mereka menutupi. Orang yang menerima tidak mengaku dan yang memberi juga tidak mengaku," kata Prasetyo usai rapat dengan Komisi Hukum DPR di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 31 Januari 2018.

Baca: Rencana Kejaksaan Agung Bentuk Satgas Antipolitik Uang Dikritik

Untuk itu, kata Prasetyo, Kejaksaan Agung akan berkoordinasi dengan pengawas pemilu dan kepolisian. Ketiga institusi itu tergabung dalam wadah yang sama yakni, Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakkumdu untuk menangani tindak pidana pemilu.

Gakkumdu akan memproses laporan masyarakat yang mengandung tindak pidana pemilu. Lalu, Gakkumdu akan menggelar perkara untuk menemukan unsur-unsur tindak pidana pemilu dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan.

"Namun dalam wadah ini, kejaksaan sifatnya hanya menunggu. Filternya tetap Bawaslu dan Panwaslu. Kami hanya ingin memastikan proses penyelesaian tindak pidana pemilu dapat diselesaikan dengan cepat," kata Prasetyo.

Baca: Curhat Jaksa Agung Soal Perbedaan Wewenang dengan KPK

Sebab, menurut dia, adanya aturan limitasi dalam penanganan tindak pidana pemilu kerap dimanfaatkan oleh sekelompok pihak yang untuk mengulur waktu sehingga proses penyidikan terhambat dan akhirnya tidak selesai. "Dengan demikian, pelaku bisa lepas dari jerat hukum," kata dia.

Seperti yang diketahui, di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, disebutkan batas waktu penyidikan 14 hari setelah pelanggaran ditemukan, serta penuntutan adalah 5 hari. Sementara itu, dalam KUHP, tindak pidana bisa ditangani selama pelanggaran ditemukan tanpa ada batas waktu tertentu seperti tindak pidana pemilu.

Menurut Prasetyo, hal tersebut dapat menimbulkan masalah jika ada pihak yang melaporkan saat pilkada atau pemilu selesai. "Hal seperti ini yang bisa menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan Pilkada," kata dia.






Pihak-pihak yang Berwenang Melakukan Cekal

6 hari lalu

Pihak-pihak yang Berwenang Melakukan Cekal

Panglima TNI berwenang melakukan cekal sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara.


Donald Trump dan Anak-anaknya Digugat Jaksa Agung New York

7 hari lalu

Donald Trump dan Anak-anaknya Digugat Jaksa Agung New York

Donald Trump dan anak-anaknya digugat oleh Jaksa Agung atas tuduhan melakukan sejumlah tindakan penipuan.


Zulkifli Hasan: Perdagangan RI Bisa Menggempur Pasar Afrika sampai Cina

13 hari lalu

Zulkifli Hasan: Perdagangan RI Bisa Menggempur Pasar Afrika sampai Cina

Zulkifli Hasan berharap Kemendag bisa menjembatani pemain lokal untuk menyerbu berbagai negara dengan produk unggulannya.


Jaksa Agung dan Mendag Zulkifli Hasan Teken Nota Kesepahaman Berjangka 3 Tahun

13 hari lalu

Jaksa Agung dan Mendag Zulkifli Hasan Teken Nota Kesepahaman Berjangka 3 Tahun

Jaksa Agung mengatakan penandatanganan nota ini tidak berhubungan dengan kasus-kasus yang sedang ditangani kejaksaan.


FBI Temukan 11 Ribu Lebih Dokumen Negara di Rumah Donald Trump

26 hari lalu

FBI Temukan 11 Ribu Lebih Dokumen Negara di Rumah Donald Trump

FBI menemukan lebih dari 11 ribu dokumen negara dan foto-foto pada 8 Agustus 2022 selama penggeledahan di rumah Donald Trump


Mengenal Rumah Restorative Justice

29 hari lalu

Mengenal Rumah Restorative Justice

Rumah Restorative Justice dilengkapi hotline 0813 9000 2207.


Baharuddin Lopa Tak Sampai Sebulan sebagai Jaksa Agung Bikin Ngeri Koruptor

33 hari lalu

Baharuddin Lopa Tak Sampai Sebulan sebagai Jaksa Agung Bikin Ngeri Koruptor

Baharuddin Lopa Jaksa Agung RI sejak 6 Juni 2001 hingga wafatnya pada 3 Juli 2001. Lelaki asal Mandar ini pendekar hukum, berantas KKN di masanya.


Kapolri Sebut Jaksa Agung Siapkan 30 Orang dalam Kasus Ferdy Sambo

36 hari lalu

Kapolri Sebut Jaksa Agung Siapkan 30 Orang dalam Kasus Ferdy Sambo

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berharap Kejaksaan segera meneliti berkas perkara pembunuhan Brigadir J dengan tersangka Ferdy Sambo cs.


Kerugian Negara di Kasus Surya Darmadi Rp 78 Triliun, Jaksa Agung Ungkap Perinciannya

36 hari lalu

Kerugian Negara di Kasus Surya Darmadi Rp 78 Triliun, Jaksa Agung Ungkap Perinciannya

Menurut Jaksa Agung, modus operandi yang dilakukan SUrya Darmadi adalah penyerobotan hutan lindung seluas 37.095 hektare di Kabupaten Indragiri Hulu


Jaksa Agung Beberkan Kronologi Penyerahan Diri Surya Darmadi

45 hari lalu

Jaksa Agung Beberkan Kronologi Penyerahan Diri Surya Darmadi

Jaksa Agung mengatakan penyerahan diri Surya Darmadi bermula dari surat menyurat antara Kejaksaan Agung dengan pihak yang bersangkutan.