MK Tolak Uji Materi Pasal Makar dalam KUHP

Suasana sidang yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dengan materi "Mendengarkan Keterangan Presiden dan Pihak Terkait Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) dan Seknas Advokat". Sidang berlangsung di ruang sidang pleno dua Mahkamah Konstitusi, 30 Agustus 2017. Tempo/Syafiul Hadi

TEMPO.CO, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh uji materi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang diajukan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). MK menolak uji materi terhadap Pasal 87, 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140 KUHP, yang disebut sebagai pasal makar.

Ketua MK Arief Hidayat mengatakan permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. “Amar putusan, mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” katanya dalam sidang putusan uji materi pasal makar di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2018. Sembilan hakim konstitusi bulat satu suara menolak uji materi terhadap pasal tersebut.

Baca: ACTA Gugat Dua Pasal Makar ke Mahkamah Konstitusi

Hakim konstitusi, Suhartoyo, mengatakan mahkamah berpendapat bahwa delik makar cukup disyaratkan adanya niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan. Sehingga dengan terpenuhinya syarat itu, kata dia, pelaku telah dapat diproses secara hukum oleh penegak hukum. “Demikian pula halnya pendapat bahwa perbuatan pelaksanaan yang tidak sampai selesai bukan atas kehendaknya sendiri atau delik percobaan,” ujarnya.

Suhartoyo menjelaskan, hal ini sudah masuk pengaturan dalam Pasal 87 KUHP. Mahkamah, menurut dia, berpendapat pelaku tindak pidana makar dapat dijerat sepanjang telah memenuhi Pasal 87 KUHP atau memenuhi percobaan makar, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP. “Hal itu harus dipahami bahwa regulasi tersebut demi melindungi kepentingan negara,” ucapnya.

Baca: Uji Materi KUHP, Andi Hamzah: Ketentuan Makar Perlu Ditinjau Lagi

Ia pun menjelaskan, tidak terdapat koherensi dan pertentangan antara pasal dalam KUHP yang mengatur pasal makar dengan hak atas perlindungan pribadi, hak atas rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan, seperti yang diatur dalam Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, kata dia, mahkamah perlu menegaskan penegak hukum harus berhati-hati menerapkan pasal makar. “Sehingga tidak menjadi alat untuk membungkam kebebasan menyampaikan pendapat,” tuturnya.

Direktur Pelaksana ICJR Erasmus Napitupulu menilai keputusan MK soal pasal makar ini makin membuat penindakan terhadap pelaku yang diduga makar makin tidak jelas. Sebab, menurut dia, keputusan hakim tidak memberi batasan atau indikator soal penindakan pelaku makar. “Dengan putusan ini, semua menjadi abu-abu,” katanya.

Mahkamah, kata Erasmus, juga tidak memberikan batasan yang jelas soal indikator persiapan dan pelaksanaan makar. Mahkamah hanya memberikan kewenangan pada majelis hakim persidangan untuk menafsir persiapan makar tersebut. “Karena banyak hakim yang enggak konsisten, maka saya bawa ke sini (MK)," ujarnya.






Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

4 hari lalu

Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

Larangan bagi mantan napi korupsi ini tak berlaku selamanya, melainkan selama lima tahun sejak ia dibebaskan atau keluar dari penjara.


RKUHP Disahkan di Tingkat I, Wamenkumham: Tidak Mungkin Puaskan Semua Pihak

10 hari lalu

RKUHP Disahkan di Tingkat I, Wamenkumham: Tidak Mungkin Puaskan Semua Pihak

Komisi Hukum DPR bersama pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menyepakati RKUHP di pembahasan tingkat I.


Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

11 hari lalu

Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

Kalangan pengusaha akan mengajukan gugatan uji materiil atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 soal penetapan UMP tahun 2023 ke Mahkamah Agung.


Inilah Profil Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Pengganti Aswanto

11 hari lalu

Inilah Profil Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Pengganti Aswanto

Sebelum diangkat menjadi Hakim Konstitusi, Guntur Hamzah diketahui sempat menjadi Sekretaris Jenderal MK dan guru besar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.


MK Tolak Gugatan soal Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

12 hari lalu

MK Tolak Gugatan soal Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

Menurut MK, norma Pasal 169 huruf N UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sama sekali tidak membatasi atau menghilangkan hak konstitusional pemohon.


Soal Kontroversi Pelantikan Guntur Hamzah, Ketua MK: Saya Tak Boleh Mengomentari yang Terjadi

12 hari lalu

Soal Kontroversi Pelantikan Guntur Hamzah, Ketua MK: Saya Tak Boleh Mengomentari yang Terjadi

Ketua MK Anwar Usman mengatakan tentang pertanggungjawaban hakim kepada Tuhan saat ditanya soal pelantikan Guntur Hamzah di tengah kontroversi.


Guntur Hamzah Dilantik, Koalisi Sipil Sebut Jokowi Ingkar Janji dan Tak Berani Berhadapan dengan DPR

12 hari lalu

Guntur Hamzah Dilantik, Koalisi Sipil Sebut Jokowi Ingkar Janji dan Tak Berani Berhadapan dengan DPR

Koalisi masyarakat sipil mengkritik pelantikan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah menjadi hakim konstitusi menggantikan Aswanto


Guntur Hamzah Hakim MK, Memiliki Kekayaan Senilai Rp 8,6 Miliar

12 hari lalu

Guntur Hamzah Hakim MK, Memiliki Kekayaan Senilai Rp 8,6 Miliar

Hakim Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah yang dilantik menggantikan Aswanto, memiliki total harta kekayaan senilai Rp 8,6 miliar.


Pengangkatannya Sebagai Hakim MK Tuai Kritik, Guntur Hamzah: Mohon Doa Saja

12 hari lalu

Pengangkatannya Sebagai Hakim MK Tuai Kritik, Guntur Hamzah: Mohon Doa Saja

Guntur Hamzah mengatakan dirinya langsung diminta mengikuti persidangan di MK usai dilantik Jokowi menjadi hakim konstitusi


Guntur Hamzah Tetap Dilantik Walau Dikritik, Mensesneg: Jokowi Tak Bisa Ubah Keputusan DPR

12 hari lalu

Guntur Hamzah Tetap Dilantik Walau Dikritik, Mensesneg: Jokowi Tak Bisa Ubah Keputusan DPR

Dalam pembacaan Keppres pengangkatan Guntur Hamzah pagi tadi, disebutkan Keppres tersebut sudah dibuat Jokowi sejak 3 November 2022