Kominfo, KPU, Bawaslu Kerja Sama Lawan Hoax di Pilkada 2018

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budieman, Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan menandatangani nota kesepahaman soal pencegahan berita hoax dan konten negatif dalam Pilkada 2018 di Kantor Bawaslu, Jakarta, 31 Januari 2018. Tempo/Adam Prireza

    Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budieman, Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan menandatangani nota kesepahaman soal pencegahan berita hoax dan konten negatif dalam Pilkada 2018 di Kantor Bawaslu, Jakarta, 31 Januari 2018. Tempo/Adam Prireza

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu  bekerja sama menangkal berita hoax selama Pilkada 2018 hingga Pemilu dan Pilpres 2019 dengan menggandeng platform media sosial.

    “Hari ini menjadi momentum penangkal berita hoax dan konten negatif dalam proses pemilihan umum 2018 sampai 2019,” kata Ketua Bawaslu RI, Abhan, di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2018.

    Hadir pada kesempatan itu Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budieman, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan.

    Baca juga: Penyebar Berita Hoax Sultan Ditangkap

    Ketiga lembaga tersebut juga bekerja sama dengan beberapa platform media sosial cabang Indonesia, seperti Google, Facebook, Telegram, BBM, Line, Bigo Live, LiveMe, dan Metube.

    Dalam kerjasama ini, Kemenkominfo memberikan hak kepada Bawaslu untuk malaporkan akun-akun yang diduga penyebar hoax dan konten negatif kepada platform yang terkait.

    Nantinya, kata Rudiantara, platform tersebut memiliki kewajiban untuk menutup akun yang dilaporkan tersebut.

    “Setelah ada penandatanganan ini, tidak ada lagi alasan untuk platform tidak men-take down akun yang dilaporkan Bawaslu,” kata Rudiantara.

    Sementara itu, Arief mengatakan saat ini Pemilu tidak dapat dipisahkan dari internet. Dengan adanya kerjasama ini, Arief mengharapkan ke depannya masyarakat dapat lebih jernih dalam memilih.

    Baca juga: Mabes Polri: Penyebar Hoax Diancam Hukuman 6 Tahun Penjara

    General Manager BBM Indonesia, Anondo Wicaksono menyatakan kesiapannya bekerja sama dengan lembaga penyelenggra pemilu dan Kemenkominfo untuk mencegah berita hoax dan isu konten negatif. ”Kami siap menindaklanjuti laporan Bawaslu terkait hal tersebut nanti,” tutur dia.

    Sebelumnya, Bawaslu merilis daerah-daerah yang rawan terjadi pelanggaran pemilu, salah satunya adalah berita hoax dan konten negatif.

    Beberapa daerah seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara masuk ke daerah yang rawan terjadi pelanggaran tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.