Tujuh Parpol di Sumut Belum Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2019

Reporter

Editor

Amirullah

Membongkar Lagi Verifikasi Parpol

TEMPO.CO, Medan - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menyatakan tujuh partai politik tingkat provinsi di daerah itu belum memenuhi syarat sebagai calon peserta pemilu 2019.

"Tujuh parpol belum memenuhi syarat peserta pemilu 2019," kata komisioner KPU Sumatera Utara Yulhasni seusai rapat pleno di Medan, Rabu, 31 Januari 2018.

Baca juga: Prabowo: Verifikasi Faktual KPU, Kami Terpaksa Tertib Organisasi

Ketujuh parpol yang belum memenuhi syarat itu adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

PAN dinyatakan belum memenuhi syarat karena belum memenuhi persentase keterwakilan. Selain itu, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam KTP yang dimiliki ketua dan sekretarisnya tidak sesuai dengan yang didaftarkan dalam sistem informasi parpol (sipol).

Partai Gerindra, Partai Hanura, dan Partai Golkar juga belum memenuhi syarat karena jumlah 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan belum terpenuhi. Partai Demokrat dinyatakan belum memenuhi syarat karena ketuanya yakni JR Saragih tidak hadir ketika verifikasi faktual dilakukan KPU Sumut.

PKB dinyatakan belum memenuhi syarat karena NIK dalam KTP sekretarisnya, yakni Jansen Harahap tidak sesuai dengan data yang didaftarkan melalui sipol. Sedangkan PPP belum memenuhi syarat karena KTP ketua dan bendaharanya tidak sesuai. PPP juga dianggap belum memenuhi persentase keterwakilan perempuan dalam kepengurusan.

Adapun parpol yang telah memenuhi syarat adalah PDI Perjuangan, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Nasdem.

Baca juga: KPU Tak Verifikasi Keterwakilan Perempuan dalam Parpol di Daerah

Sekretaris PPP Sumut Jafaruddin Harahap mengatakan, sebenarnya parpol berasaskan Islam tersebut telah memenuhi persentase keterwakilan perempuan, bahkan mencapai hingga 32 persen. Namun pihaknya gagal menghadirkan politisi perempuan yang masuk dalam kepengurusan tersebut ketika menerima kehadiran tim KPU yang menjalankan verifikasi faktual.

"Karena ada yang sakit, ada juga yang sedang berada di Jakarta," katanya.

Meski demikian, PPP Sumut akan memperbaiki seluruh persyaratan yang belum terpenuhi itu paling lama 3 Februari sebagai batas akhir perbaikan persyaratan.






Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

12 hari lalu

Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

Namun politikus Gerindra ini mengakui, semakin kecil angka urutan partai politik maka akan semakin mudah untuk mengenalkan kepada masyarakat.


Survei SMRC: Dukungan untuk Golkar, PPP, dan PAN Melemah Dibandingkan 2019

30 hari lalu

Survei SMRC: Dukungan untuk Golkar, PPP, dan PAN Melemah Dibandingkan 2019

Jika tren ini berlanjut, hanya Golkar yang diprediksi akan lolos parliamentary threshold untuk Pemilu 2024


KPU Usul Anggaran Pemilu Naik 3 Kali Lipat, Ini Perhitungannya

16 Februari 2022

KPU Usul Anggaran Pemilu Naik 3 Kali Lipat, Ini Perhitungannya

Pramono menuturkan ada 11 aplikasi yang dimanfaatkan KPU untuk Pemilu 2024. Aplikasi itu sudah digunakan beberapa tahun terakhir namun akan diperkuat.


Survei SMRC: Hanya 14 Persen Responden yang Percaya PKI Bangkit

1 Oktober 2021

Survei SMRC: Hanya 14 Persen Responden yang Percaya PKI Bangkit

Dari hasil survei itu terlihat mayoritas responden tidak percaya pada rumor kebangkitan PKI.


Bertemu DPR, KPU Atur Strategi Agar di Pemilu 2024 Tak Ada PPS Meninggal

16 September 2021

Bertemu DPR, KPU Atur Strategi Agar di Pemilu 2024 Tak Ada PPS Meninggal

KPU mengusulkan agar pemerintah memastikan jaminan kesehatan dan honor yang layak untuk para petugas, seperti PPS di Pemilu 2024.


NIK Jokowi yang Tersebar Disebut dari KPU, Ini Penjelasan Komisioner

3 September 2021

NIK Jokowi yang Tersebar Disebut dari KPU, Ini Penjelasan Komisioner

KPU menyatakan NIK Jokowi yang ada di sistem merupakan bagian dari syarat Capres saat Pilpres 2019.


Hasto Singgung Dugaan Pemilu 2009 Curang, Demokrat: Pemilu 2019 Kali

25 Agustus 2021

Hasto Singgung Dugaan Pemilu 2009 Curang, Demokrat: Pemilu 2019 Kali

Demokrat meminta para elite politik, terutama partai politik pendukung pemerintah untuk fokus membantu rakyat di masa pandemi Covid-19.


DPR Minta KPU Evaluasi Wacana Penyederhanaan Surat Suara Pemilu 2024

4 Agustus 2021

DPR Minta KPU Evaluasi Wacana Penyederhanaan Surat Suara Pemilu 2024

Anggota DPR meminta KPU mempertimbangkan penyederhanaan surat suara Pemilu 2024.


Ini Pesan Bawaslu Pusat ke Daerah untuk Hadapi Pemilu 2024

1 Juni 2021

Ini Pesan Bawaslu Pusat ke Daerah untuk Hadapi Pemilu 2024

Bawaslu Pusat meminta anggota Bawaslu di daerah meningkatkan kesiapsiagaan SDM untuk Pemilu 2024.


DPR dan Pemerintah Sepakat Keluarkan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021

9 Maret 2021

DPR dan Pemerintah Sepakat Keluarkan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021

Delapan fraksi menyatakan setuju RUU Pemilu ditarik dari daftar Prolegnas Prioritas 2021 dan hanya Fraksi Partai Demokrat yang meminta tetap dibahas.