Angkat Penyuluh KB Jadi PNS, BKKBN Anggarkan Rp2,1 Triliun

BKKBN Jangkau Remaja Penyandang Disabilitas

TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meningkat hampir 100 persen dibandingkan tahun lalu. Tahun 2018, BKKBN mengalokasikan sekitar Rp5,4 triliun.

Kepala Biro Keuangan BKKBN Sri Rahayu mengatakan kenaikan anggaran itu karena BKKBN pusat mulai menggaji para petugas KB (PKB) dan penyuluh lapangan KB (PLKB) mulai tahun ini. "Sekitar Rp2,1 triliun digunakan untuk penggajian itu," kata dia pada Selasa, 30 Januari 2018.

Baca:
BKKBN Minta Presiden Jokowi Segera Keluarkan Inpres Kampung KB
Atasi Masalah Kependudukan, BKKBN Hadirkan ...

Menurut Sri, ada sekitar 15.000 PKB dan PLKB yang telah diangkat sebagai pegawai negeri sipil dan menerima gaji bulanan serta tunjangan. Mereka tersebar di 514 kabupaten dan kota di Indonesia.

Pengangkatan PKB dan PLKB diputuskan berdasarkan peraturan Kepala Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi PKB sebagai PNS Pusat. Pelaksanan peraturan ini mulai efektif pada Januari 2018.

Sebelum diangkat sebagai PNS, para PKB dan PLKB ini hanya berstatus pegawai non PNS yang digaji oleh pemerintah daerah. Setelah diangkat PKB akan menjadi pejabat fungsional sehingga mendapat tunjangan fungsional, sedangkan PLKB bukan pejabat fungsional.

Baca juga: BKKBN Menjadi Tuan Rumah Konferensi ...

Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal mengatakan pengangkatan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyukseskan program KB. Program KB merupakan salah satu program prioritas dan arahan dari Presiden Joko Widodo dalam persoalan pengendalian pendudukan dan kesejahteraan keluarga.

Selain untuk penggajian, alokasi anggaran 2018 akan digunakan untuk sosialisasi hingga pengadaan alat kontrasepsi. Tahun ini, BKBBN masih berfokus pada pelaksanaan program Kampung KB yang ditargetkan bisa terbangun hingga seluruh kecamatan di Indonesia.






Sosialisasi Penggunaan Alat Kontrasepsi Perlu Terus Dilakukan

8 hari lalu

Sosialisasi Penggunaan Alat Kontrasepsi Perlu Terus Dilakukan

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo terus ingatkan pentingnya sosialisasi penggunaan alat kontrasepsi untuk menekan angka kelahiran yang tidak direncanakan.


Cegah Stunting, Sri Mulyani Minta Kementerian dan Lembaga Transparan soal Data

4 Agustus 2022

Cegah Stunting, Sri Mulyani Minta Kementerian dan Lembaga Transparan soal Data

Sri Mulyani mengimbau supaya kementerian tak hanya menampilkan data di situs berupa tabel-tabel jumlah anggaran untuk stunting.


Bantu Atasi Gizi dengan Pola Bapak Asuh Anak Stunting

17 Juli 2022

Bantu Atasi Gizi dengan Pola Bapak Asuh Anak Stunting

Program Bapak Asuh Anak Stunting sama dengan program orang tua asuh kebanyakan. Program ini diharapkan bisa lebih mencegah kasus anak stunting.


Upaya BKKBN Turunkan Angka Stunting

5 Juli 2022

Upaya BKKBN Turunkan Angka Stunting

BKKBN menggandeng aplikasi pengasuhan anak dalam percepatan penurunan angka stunting untuk mewujudkan keluarga Indonesia yang lebih berkualitas.


Berapa Lama Jarak Kehamilan yang Ideal?

4 Juli 2022

Berapa Lama Jarak Kehamilan yang Ideal?

Mengatur jarak kehamilan bertujuan memberikan waktu agar rahim ibu dapat kembali normal usai melahirkan anak sebelumnya.


Pentingnya Persiapan Pasangan sebelum Menikah demi Kesehatan Reproduksi

28 Juni 2022

Pentingnya Persiapan Pasangan sebelum Menikah demi Kesehatan Reproduksi

Persiapan untuk berkeluarga perlu dimulai sejak memasuki usia remaja. Salah satu tujuannya menjaga kesehatan reproduksi kelak.


Peran Bidan Turunkan Angka Stunting

25 Juni 2022

Peran Bidan Turunkan Angka Stunting

Bidan memiliki peran penting dalam menanggulangi masalah stunting. Masih ada 7 provinsi yang prevelansi tinggi stunting.


BRIN Ambil Alih Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2022, Klaim 3 Inovasi

16 Juni 2022

BRIN Ambil Alih Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2022, Klaim 3 Inovasi

Kepala BKKBN menyatakan menantikan hasil survei oleh BRIN.,sebut survei yang terpercaya yang bisa menjadi ukuran oleh nasional dan internasional.


Pemerintah Bidik Kemiskinan Ekstrem Nol Persen pada 2024, Caranya?

14 Juni 2022

Pemerintah Bidik Kemiskinan Ekstrem Nol Persen pada 2024, Caranya?

Pemerintah menargetkan menghapuskan kemiskinan ekstrem dari empat persen atau 10,86 juta jiwa saat ini menjadi nol persen pada 2024.


BKKBN Menang Penghargaan UN Population Award 2022

14 Juni 2022

BKKBN Menang Penghargaan UN Population Award 2022

BKKBN Memenangkan penghargaan internasional United Nations Population Award 2022. Penghargaan bergengsi ini merupakan pengakuan atas pencapaian BKKBN.