TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Idrus Marham meminta semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi VIII, yang membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan, meninjau langsung penyaluran dana bantuan sosial atau bansos di semua daerah Indonesia pada Februari mendatang.
"Bulan tuntas bansos Februari ini, mari kita bersama-sama ke daerah untuk memastikan agar bansos benar-benar turun kepada yang berhak dan patut menerima," kata Idrus, saat rapat kerja dengan Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Selasa, 30 Januari 2018.
Baca juga: Tekan Kemiskinan Single Digit, Bappenas Optimalkan Bansos
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan pencairan dana bansos program keluarga harapan (PKH) tahap pertama akan dilaksanakan pada Februari 2018.
Sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan bantuan sejumlah Rp 500 ribu pada pencairan tahap pertama tersebut. Adapun total bansos PKH yang diberikan pemerintah Rp 1.890.000 dan diberikan dalam empat tahap. Jokowi pun selalu berpesan kepada masyarakat penerima dana bansos agar memanfaatkan uang bantuan negara itu untuk keperluan anak sekolah serta tambahan gizi anak dan ibu hamil.
"Hal itu yang menjadi kegelisahan saya ketika dilantik. Begitu dilantik, yang disampaikan kepada saya adalah soal memberi, distribusi, dan penyaluran," kata Idrus.
Baca juga: KPK Diminta Selidiki Dugaan Korupsi Dana Bansos di Jombang
Untuk itu, Idrus Marham ingin Kementerian Sosial dan Komisi VIII DPR dapat bersama-sama membuat sistem graduasi masyarakat sebagai tindak lanjut untuk memastikan dana bansos diterima oleh masyarakat yang berhak mendapatkannya.
