Busyro Muqoddas Minta Arief Hidayat Tiru Cara Mundur Arsyad Sanus

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengatakan ada sejumlah dampak positif jika Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat bersedia mundur dari jabatannya. "Dalam waktu simultan bersamaan, kalau Pak Arief mundur, arus munculnya public distrust pada MK bisa tertolong," ucap Busyro di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Januari 2018.

Busyro mengatakan dampak positif juga bisa berpengaruh terhadap pribadi Arief Hidayat sendiri selepas tak menjabat sebagai hakim konstitusi. Jika Arief rela mundur dari jabatannya, Busyro mengatakan langkah tersebut akan menjadi contoh yang baik, seperti yang pernah dilakukan mantan hakim konstitusi, Arsyad Sanusi.

Baca: Arief Hidayat Siap Jelaskan Isu Lobi Politik ke Dewan Etik MK

Arsyad Sanusi mengajukan surat pengunduran diri sebagai hakim konstitusi bertepatan dengan pengumuman hasil sidang kode etik hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi pada Jumat, 11 Februari 2011. Hakim asal Sulawesi Selatan ini mundur demi menjaga nama baik dan integritas delapan hakim konstitusi lain serta menjaga wibawa Mahkamah Konstitusi.

Arsyad dianggap melanggar kode etik lantaran putrinya, Neshawaty; adik ipar tiri Arsyad, Zaimar, dan panitera pengganti di bawah Arsyad, Makhfud, melakukan pertemuan dengan Dirwan Mahmud, calon Bupati Bengkulu Selatan, yang sedang berperkara di MK. Padahal belum ada bukti bahwa Arsyad terlibat dalam pertemuan tersebut.

Menurut Busyro, keputusan Arsyad bisa ditiru Arief Hidayat dan menjadikan citra terakhirnya sebagai pejabat untuk investasi ke depan. "Itu yang jarang diperhitungkan pada umumnya oleh sebagian pejabat Indonesia, selesai menjabat itu ending image-nya kayak apa," kata Busyro Muqoddas.

Baca: ICW Desak Ketua MK Arief Hidayat Segera Mengundurkan Diri

Arief Hidayat diduga melakukan lobi politik kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan pencalonan kembali dirinya menjadi hakim konstitusi. Dalam laporan majalah Tempo, Arief diduga melobi pemimpin Komisi Hukum dan pemimpin fraksi agar mendukungnya sebagai calon tunggal hakim konstitusi. Belakangan, Arief kembali diangkat menjadi hakim konstitusi.

Arief bukan sekali ini saja melakukan pelanggaran etik. Pada 2015, Arief berurusan dengan Dewan Etik MK ketika terlibat dalam kasus katebelece jaksa. Dewan Etik, yang saat itu dipimpin Abdul Mukthie Fadjar, menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Arief.

Arief terbukti memberikan katebelece kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyo Pramono. Katebelece itu terkait dengan permintaan Arief Hidayat kepada Widyo untuk memberikan perlakuan khusus kepada kerabatnya yang menjadi jaksa di Kejaksaan Negeri Trenggalek.

FRISKI RIANA