Ketua KPI: UU Penyiaran Tak Mengatur Iklan Politik

Reporter

Yuliandre Darwis. Youtube.com

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Yuliandre Darwis mengatakan regulasi pengaturan iklan politik tidak tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Akibatnya, muncul berbagai tafsir tentang iklan politik. "Di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tidak ada disebutkan iklan politik," ujarnya, di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Selasa, 30 Januari 2018.

Yuliandre mengatakan yang disebutkan dalam Undang-Undang Penyiaran hanya iklan komersial dan iklan layanan masyarakat. Hal ini, kata dia, memicu multitafsir sehingga ada tuntutan kepada KPI untuk melakukan teguran atau peringatan ke lembaga penyiaran terkait dengan iklan politik. 

Baca juga: KPI Ajukan Banding Putusan PTUN Soal Larangan Iklan Politik

Yuliandre meminta tafsiran iklan politik ini bisa dijelaskan di Undang-Undang Penyiaran. Hal itu bertujuan agar KPI punya dasar hukum saat kasus iklan politik dibawa ke jalur hukum.

Terkait dengan pemilihan kepala daerah 2018, kata Yuliandre, KPI akan menggandeng Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Kerja sama ini untuk mengawasi iklan politik saat pilkada," ujarnya.

Yuliandre menambahkan, masa penyiaran iklan politik sudah diatur rentang waktunya. Karena itu, KPI mudah mengawasi iklan politik yang nantinya tayang di luar waktu yang sudah ditetapkan.

Anggota Komisi I DPR, Rudianto Tjen, menyebutkan maraknya iklan politik di televisi mencederai penyiaran Indonesia, seperti mars salah satu partai yang setiap hari ditayangkan. "Ini mencederai penyiaran Indonesia," ujar politikus PDI Perjuangan ini.






DPR: Seleksi Anggota KPI Harus Tepat dan Transparan

19 Mei 2022

DPR: Seleksi Anggota KPI Harus Tepat dan Transparan

Setiap calon Anggota KPI harus memiliki visi dan misi yang jelas.


Penanganan Kasus Pelecehan Seksual di KPI Mandek, Korban Ingin Bertemu Kapolri

7 Maret 2022

Penanganan Kasus Pelecehan Seksual di KPI Mandek, Korban Ingin Bertemu Kapolri

Korban pelecehan seksual dan perundungan di KPI mempertanyakan nasib penanganan kasusnya di Polres Metro Jakarta Pusat yang jalan di tempat.


Cerita Tessy Jual Mobil dan Rumah Usai Dilarang Tampil di Televisi

5 Maret 2022

Cerita Tessy Jual Mobil dan Rumah Usai Dilarang Tampil di Televisi

Tessy kehilangan pekerjaannya di layar kaca selama enam tahun setelah dicekal oleh KPI karena memakai pakaian perempuan.


Komnas Perempuan Apresiasi MS karena Berani Adukan Perundungan di KPI

2 Oktober 2021

Komnas Perempuan Apresiasi MS karena Berani Adukan Perundungan di KPI

Komisioner Komnas Perempuan mengatakan MS merasa perlu melapor ke lembaganya lantaran perundungan di KPI berdampak ke istri dan ibunya.


Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja Menurut Kemenaker

23 September 2021

Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja Menurut Kemenaker

Kasus pelecehan seksual seperti yang dialami MS, pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, mengundang perhatian publik luas beberapa waktu lalu.


Jangan Anggap Sepele, 9 Gejala Trauma Pada Pria Korban Pelecehan Seksual

2 September 2021

Jangan Anggap Sepele, 9 Gejala Trauma Pada Pria Korban Pelecehan Seksual

Terbaru meruak kabar dugaan pelecehan seksual pada seorang pegawai pria di Komisi Penyiaran Indonesia oleh sejumlah rekan kerjanya.


Lakukan 5D Jika Melihat Ada Pelecehan Seksual

2 September 2021

Lakukan 5D Jika Melihat Ada Pelecehan Seksual

Terbaru meruak kabar dugaan pelecehan seksual pada seorang pegawai pria di Komisi Penyiaran Indonesia oleh sejumlah rekan kerjanya.


Ada Tayangan Menstigma Difabel, KPI: Medianya Mesti Kena Sanksi Juga

5 Juli 2021

Ada Tayangan Menstigma Difabel, KPI: Medianya Mesti Kena Sanksi Juga

KPI tidak dapat menyemprit konten di media sosial yang menyinggung atau menstigma difabel.


Pertontonkan Koleksi Barang Mewah Helena Lim, Silet Kena Semprit KPI

6 Agustus 2020

Pertontonkan Koleksi Barang Mewah Helena Lim, Silet Kena Semprit KPI

Program infotainment Silet dapat teguran tertulis dari KPI karena menanyangkan koleksi barang mewah milik Helena Lim beserta penyebutan harganya.


Brownis Kena Sanksi KPI Pusat, Dilarang Tayang untuk Sementara

3 April 2020

Brownis Kena Sanksi KPI Pusat, Dilarang Tayang untuk Sementara

Salah satu kesalahan Brownis yang membuatnya kena sanksi dari KPI Pusat adalah karena menjadikan pernikahan kakek dan gadis 16 tahun sebagai candaan.