Jusuf Kalla: Ada Menteri Jadi Caleg Lagi karena Takut Nganggur

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi keterangan di depan wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 28 November 2017. Tempo/Amirullah Suhada.

    Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi keterangan di depan wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 28 November 2017. Tempo/Amirullah Suhada.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pada tahun politik ini, menteri-menteri yang berasal dari partai akan aktif kembali.

    "Malah ada yang kembali mencalonkan diri (sebagai) anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), takut berhenti dari kabinet nanti nganggur," ucapnya di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2018.

    Baca juga: Jusuf Kalla Minta Ikatan Dai Indonesia Bikin Kurikulum Dakwah

    Kalla membolehkan jika ada menteri yang ingin aktif kembali sebagai pengurus partai politik pada tahun ini. Menurut dia, sudah tidak bisa lagi melarang menteri untuk nonaktif dari partai.

    "Otomatis saja, kan faktor keadilan. Begitu ada yang boleh, tentu yang lain juga tidak bisa dilarang lagi," katanya.

    Kalla menuturkan menteri yang kembali aktif di partai akan berdampak terhadap kinerja kabinet. Dari segi waktu, porsi menjalankan tugasnya sebagai pembantu Presiden akan berkurang.

    "Tapi secara kinerjanya saya kira enggak terlalu. Karena yang bekerja kan banyak dirjen-dirjen (direktur jenderal), bukan hanya menterinya saja," ucap Jusuf Kalla.

    Dari 34 pos kementerian, 15 di antaranya diisi kader partai. Beberapa tercatat sebagai pengurus partai politik dan hadir saat Komisi Pemilihan Umum melakukan verifikasi faktual, kemarin.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta menteri-menterinya melepaskan jabatan di partai politik. Namun belakangan Presiden mengingkarinya dengan mengizinkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto rangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

    Berikut daftar menteri yang berasal dari partai politik:

    1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto (Ketua Dewan Pembina Partai Hanura)
    2. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/PDIP Bidang Politik dan Keamanan)
    3. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (Partai Golkar)
    4. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (PDIP)
    5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly (PDIP)
    6. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Ketua Umum Golkar)
    7. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (NasDem)
    8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar (NasDem)
    9. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri (Partai Kebangkitan Bangsa/PKB)
    10. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo (Bendahara Umum PKB)
    11. Menteri Sosial Idrus Marham (Koordinator Bidang Kelembagaan Partai Golkar)
    12. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (Partai Persatuan Pembangunan)
    13. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah AAGN Puspayoga (PDIP)
    14. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur (Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional)
    15. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi (PKB)

    Pejabat setingkat menteri:

    1. Jaksa Agung M. Prasetyo (NasDem)
    2. Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko (Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura)
    3. Sekretaris Kabinet Pramono Anung (PDIP)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Palapa Ring Akan Rampung Setelah 14 Tahun

    Dicetuskan pada 2005, pembangunan serat optik Palapa Ring baru dimulai pada 2016.