Pati Polri Jadi Plt Gubernur Sumut, Djarot: Enggak Ada Pengaruh

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Djarot Saiful Hidayat saat berdiskusi di Gedung TEMPO, Jakarta, 5 Januari 2018. TEMPO/Nufus Nita Hidayati

    Djarot Saiful Hidayat saat berdiskusi di Gedung TEMPO, Jakarta, 5 Januari 2018. TEMPO/Nufus Nita Hidayati

    TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan perwira tinggi polisi, Irjen Martuani Sormin sebagai Pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara karena jabatan tersebut akan kosong pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018. Terkait usulan tersebut, calon Gubernur Sumatera Utara, Djarot Saful Hidayat menilai siapa pun yang ditunjuk, yang terpenting harus bersikap netral.

    "Enggak ada pengaruh, siapa pun okelah. Kalau kami siapa pun oke, yang penting netralitas ya," kata Djarot di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Senin, 29 Januari 2018.

    Baca: Pro dan Kontra Jenderal Polisi Jadi Plt Gubernur

    Menurut Djarot, tidak akan ada pengaruh terhadap pencalonannya jika Pati Polri menjadi pejabat gubernur di Sumatera. Ia mengatakan, semuanya harus bersikap netral dan menjaga suasana pilkada agar berlangsung kondusif.

    "Pj (pejabat) gubernur itu kan yang menentukan Kemendagri dan itu setara dengan eselon I. Yang penting, siapa pun itu, sikapnya harus netral dan sesuai dengan peraturan," kata Djarot.

    Sebelumnya, Mendagri mengatakan mengusulkan hal itu karena alasan keamanan selama penyelenggaraan Pilkada 2018. Namun ia masih menunggu keputusan Presiden Joko Widodo untuk pengangkatan dua jenderal polisi tersebut. “Sebenarnya saya mempertimbangkan agar aman saja,” kata Tjahjo saat ditemui di Rumah Sakit Jantung Nasional Harapan Kita, Jakarta pada Ahad 28 Januari 2018.

    Baca: Alasan Tjahjo Kumolo Angkat 2 Jenderal Polri Jadi Plt Gubernur

    Terkait dengan keamanan di Sumatera Utara, Djarot mengaku tidak tahu seperti apa yang dimaksud Tjahjo Kumolo. "Kalau di Sumut karakternya memang lebih ekspresif ya, lebih terbuka. Enggak tahu pertimbangan (keamanan) betul atau tidak, tapi kalau menurut saya ya enggaklah," kata Djarot.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.