Dana Alokasi Khusus untuk Program KB Naik Jadi Rp 2,3 Triliun

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) Makassar menyuntik seorang warga saat menggelar program KB keliling di kantor Kelurahan Karunrung  Makassar, 26 Maret 2015. TEMPO/Fahmi Ali

    Petugas Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) Makassar menyuntik seorang warga saat menggelar program KB keliling di kantor Kelurahan Karunrung Makassar, 26 Maret 2015. TEMPO/Fahmi Ali

    TEMPO.CO, Jambi - Pemerintah pusat menggelontorkan dana alokasi khusus (DAK) 2018 untuk Subbidang Keluarga Berencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) sebesar Rp 2,3 triliun pada 2018. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 100 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar Rp 1,1 triliun.

    Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal mengatakan kenaikan DAK tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas program KB yang tengah digalakkan oleh Presiden Joko Widodo. "Sebagian besar ditujukan untuk program KB di daerah," kata dia saat ditemui dalam Sosialisasi dan Konsultasi DAK 2018 Subbidang KB di Novita Hotel, Jambi pada Senin, 29 Januari 2018.

    Baca: KB Menjadi Program Pengentasan Kemiskinan dari BKKBN

    Dari jumlah tersebut, Nofrijal mengatakan sekitar Rp 1,8 triliun digunakan kebutuhan non-fisik. Kebutuhan tersebut di antaranya terdiri dari operasional kegiatan di kampung KB dan operasional penyuluhan.

    Seperti diketahui, kata Nofrijal, kampung KB merupakan program pemerintah pusat yang dicanangkan pada 2016 untuk mengendalikan jumlah penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. "Ini masuk program percepatan pemerintah," ujarnya.

    Hingga triwulan ketiga 2017, tercatat sudah terbentuk 5.505 Kampung KB, termasuk di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Di tingkat kecamatan, sekitar 4.754 kecamatan sudah memiliki Kampung KB. Jumlah tersebut telah mencakup 34 persen dari 7.160 jumlah kecamatan di Indonesia.

    Baca: BKKBN Inginkan Nelayan Ikuti Program Kampung KB

    Sementara itu, sisa DAK sebesar Rp 500 miliar akan digunakan untuk kebutuhan fisik. Nofrijal mengatakan kebutuhan itu untuk membangun berbagai fasilitas penyuluhan, pembelian alat non media hingga penyedian alat komunikasi bagi penyuluh lapangan KB.

    Berkaitan dengan kenaikan DAK itu, Pelaksana tugas Kepala BKKBN Sigit Priohutomo mengingatkan agar penggunaan dana tersebut tidak overlapping dengan penggunaan dana lainnya. Sebab, program KB juga dibiayai oleh APBN dan APBD dari pemda setempat.

    "Jangan sampai ada kegiatan yang overlapp dan menyimpang dari program," kata Sigit. Dia meminta agar masing-masing kantor perwakilan BKKBN mengawal perencanaan dan pelaksanaan program KB secara serius.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.