KPU: PKS Lolos Verifikasi Faktual Tingkat DPP

Hasyim Ashari dilantik menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) sisa masa jabatan 2012-2017 di Istana Negara, Jakarta, 29 Agustus 2016. Hasyim Ashari akan menjabat hingga 2017. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menyatakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lolos verifikasi di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Senin, 29 Januari 2018. Menurut Hasyim, PKS telah memenuhi tiga komponen yang diverifikasi faktual di tingkat pusat, yaitu kepengurusan inti, domisili kantor, serta keterwakilan perempuan.

"PKS telah memenuhi syarat pertama yakni soal kepengurusan ini yaitu Ketua umum, sekretaris jenderal, dan bendahara umum," kata Hasim di kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang Nomor 82 Jakarta.

Baca juga: Tolak Pindah Partai, Fahri Hamzah Akan Tetap di PKS sampai Akhir

Identitas KSB (Ketua, Sekretaris, Bendahara) harus sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan yang diunggah ke Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Hasyim memeriksa KSB Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Tanda Anggota (KTA) dari Mohamad Sohibul Iman, Mustafa Kamal, dan Mahfudz Abdurrahman. "Ketua umum atau kalau di sini disebut Presiden PKS, Sekjen, dan Bendum ketiganya sudah kami periksa KTP dan KTA. Oleh karena itu, kami nyatakan memenuhi syarat," kata Hasyim.

Komponen penilaian yang kedua adalah alamat kantor. Hasyim mengatakan PKS memenuhi syarat karena kantor yang dikunjungi tim verifikator KPU sudah sesuai dengan SK Kemenkumham dan laporan dalam Sipol.

Soal syarat keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen, Hasyim juga menyatakan PKS memenuhi syarat. Jumlah pengurus PKS di tingkat pusat dalam SK Menkumham tercatat sebanyak 76 nama dan 26 di antaranya adalah perempuan.

Verifikasi faktual partai politik dilakukan dengan metode sampling dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2018. KPU tidak memverifikasi ke lapangan, melainkan hanya mendatangi kantor wilayah partai politik karena sampel sudah disediakan oleh partai politik.

Metode verifikasi di antaranya terhadap PKS dilakukan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XV/2017 yang mensyaratkan dilakukannya verifikasi terhadap semua partai politik calon peserta Pemilu 2019. Pasca putusan MK tersebut, KPU berkonsultasi dengan Komisi II DPR. Hasilnya, KPU dan DPR sepakat verifikasi dilaksanakan di kantor wilayah parpol. Parpol wajib mendatangkan anggotanya.



PKS



Anies Baswedan Bersiap Hadapi Urusan Berikutnya usai Lengser dari Balai Kota

44 hari lalu

Anies Baswedan Bersiap Hadapi Urusan Berikutnya usai Lengser dari Balai Kota

"Kalau sudah selesai satu urusan, kita bersiap dengan urusan yang berikutnya," kata Anies Baswedan sambil mengutip Surat Al-Insyirah ayat 7


Jabatannya Habis Oktober 2022, Anies Baswedan: Insya Allah Tetap Ada di Jakarta

44 hari lalu

Jabatannya Habis Oktober 2022, Anies Baswedan: Insya Allah Tetap Ada di Jakarta

Anies Baswedan mengatakan meski tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta selesai Oktober mendatang ia tidak akan meninggalkan Jakarta


Anies Baswedan: Selesai Oktober Istirahat Dulu Baru Kerja Lagi yang Berikutnya

44 hari lalu

Anies Baswedan: Selesai Oktober Istirahat Dulu Baru Kerja Lagi yang Berikutnya

"Setelah selesai Oktober tuntas di Jakarta, besoknya ke mana habis itu?" tanya Anies Baswedan yang dijawab kader PKS dengan teriakan 'Presiden'.


Anies Baswedan Hadiri Acara Jalan Sehat PKS, Sorakan Presiden Menggema

44 hari lalu

Anies Baswedan Hadiri Acara Jalan Sehat PKS, Sorakan Presiden Menggema

PKS bakal memilih calon presiden dan wakil presiden yang memiliki karakter nasionalis-religius. Anies Baswedan masuk daftar


Anies Baswedan Ubah Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat, PKS: Puskesmas Bukan Pusat Kesakitan Masyarakat

5 Agustus 2022

Anies Baswedan Ubah Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat, PKS: Puskesmas Bukan Pusat Kesakitan Masyarakat

PKS memuji Anies Baswedan yang mengubah nama rumah sakit jadi rumah sehat dengan mengatakan Puskesmas bukan Pusat Kesakitan Masyarakat.


Anies Baswedan Jelaskan Jamkrida Minta Naik Modal dari Rp 400 Miliar Jadi Rp 1,6 Triliun, Puji PKS

3 Agustus 2022

Anies Baswedan Jelaskan Jamkrida Minta Naik Modal dari Rp 400 Miliar Jadi Rp 1,6 Triliun, Puji PKS

Anies Baswedan menjawab pertanyaan perihal peningkatan modal dasar yang diajukan PT Jamkrida dari Rp 400 miliar menjadi Rp 1,6 triliun.


PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

27 Juli 2022

PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

PKS buka suara soal dasar gugatan Presidential Threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).


PKS Sambut Positif Ide Memasukkan Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi ke Provinsi Jakarta

13 Juli 2022

PKS Sambut Positif Ide Memasukkan Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi ke Provinsi Jakarta

PKS DPRD DKI Jakarta menilai positif usulan memasukkan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ke Jakarta Raya sesuai yang didengungkan Wali Kota Depok.


PKS Pastikan Rapimnas Besok Bahas Capres dan Koalisi

19 Juni 2022

PKS Pastikan Rapimnas Besok Bahas Capres dan Koalisi

Rapimnas PKS akan mengeluarkan rekomendasi calon presiden dan koalisi untuk kemudian diputuskan oleh Majelis Syuro.


Sekjen PKS: Bersabarlah Pak Anies

29 Mei 2022

Sekjen PKS: Bersabarlah Pak Anies

"Pak Muhaimin kalau dilamar jangan kaget-kaget, Pak Anies, Pak Sandi (Sandiaga Uno), atau siapa pun. Moga-moga ada jodoh," kata Sekjen PKS