Hadi Tjahjanto Masih Tunggu Keputusan DPR Soal RUU Terorisme

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Menteri Pertahanan RI Ryamirzard Ryacudu saat mendatangi Komisi Pertahanan DPR RI dalam rapat evaluasi 2017. 29 Januari 2018. TEMPO/Chitra Paramaesti.

    Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Menteri Pertahanan RI Ryamirzard Ryacudu saat mendatangi Komisi Pertahanan DPR RI dalam rapat evaluasi 2017. 29 Januari 2018. TEMPO/Chitra Paramaesti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan masih menunggu keputusan politik dari DPR RI soal permohonan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Terorisme, yang dia ajukan pada 8 Januari lalu.

    "Kami nunggu keputusan politik. Jadi saya saat ini juga masih bergerak di dimensi saya sebagai TNI," kata Hadi di Komisi Pertahanan DPR RI, Senin, 29 Januari 2018.

    Hadi menuturkan alasan revisi tersebut diajukan berdasarkan undang-undang nomor 34 tahun 2004. Dalam UU tersebut, kata Hadi dijelaskan jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara penjuang, tentara nasional.

    Baca juga: DPR Minta Pemerintah 1 Suara Soal RUU Terorisme

    Dalam fungsinya, Hadi berujar berdasarkan UU tersebut juga fungsi TNI sebagai penangkal, penindak, dan pemulih. Kemudian, TNI berfungsi menjaga kedaulatan keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa.

    Oleh karena itu, Hadi mengeluarkan surat berisi saran TNI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada 8 Januari 2018.

    Salah satu sarannya adalah mengganti judul “Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme” menjadi “Penanggulangan Aksi Terorisme”. Ia menganggap judul sebelumnya membatasi wewenang pemberantasan terorisme yang hanya dapat ditangani kepolisian.

    Keinginan ini mendapat tentangan dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Menurut Yasonna mereka tak mungkin merevisi judul RUU karena akan membuat baru lagi.

    Baca juga: Menteri Yasonna Berharap Revisi UU Terorisme Segera Rampung  

    Menurut dia, akan butuh proses yang lama jika melakukan penggantian judul yang sudah ada. Sebab, perlu ada pembuatan dan pengajuan naskah akademik baru soal UU tersebut jika judulnya diganti. Saat ini, kata Yasonna, yang menjadi pembahasan adalah substansi dari UU Tindak Pidana Terorisme.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.