Perwira Jadi Plt Gubernur? Panglima TNI: Kembali ke Konstitusi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (Ki-ka) Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelum Rapim TNI - Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, 23 Januari 2018. Tempo/Zara Amelia

    (Ki-ka) Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelum Rapim TNI - Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, 23 Januari 2018. Tempo/Zara Amelia

    TEMPO.CO, Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan undang-undang sudah mengatur jika ada prajurit TNI yang ditunjuk sebagai penjabat  gubernur. "Saya tetap (berpijak) pada konstitusi saja," kata dia di Komisi Pertahanan DPR RI, Senin, 29 Januari 2018.

    Undang-undang yang dimaksud Hadi ialah UU nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pasal 47 dalam ayat 1 menjelaskan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

    Baca:
    IPW: Ide Tjahjo Jadikan Pejabat Polri Plt Gubernur Berbahaya

    Tjahjo Kumolo Pilih Jenderal Polri Jadi Plt Demi Keamanan Pilkada

    Pasal 47 ayat 2 menyebutkan bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Badan Narkotik Nasional, dan Mahkamah Agung. Pasal-pasal itu menjelaskan keterlibatan prajurit TNI aktif dalam menduduki jabatan sipil sudah jelas diatur dalam Undang-undang.

    Hadi mengatakan netralitas adalah harga mati. Dia juga menyampaikan hal itu kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian. " Saya dan Pak Tito sama pendiriannya, netralitas harga mati," ujar Panglima TNI.

    Baca juga:
    Pro dan Kontra Jenderal Polisi Jadi Plt Gubernur
    Penunjukan Pati Polri, Tjahjo Kumolo: Saya Tak Langgar Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk dua perwira tinggi Polri mengisi dua jabatan gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Menteri mengatakan penunjukan itu ada dasar hukumnya.

    Dua jenderal aktif Polri yakni Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal Iriawan akan ditunjuk sebagai pejabat gubernur Jawa Barat dan Kepala Divisi Provesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Martuani Sormin sebagai pejabat Gubernur Sumatera Utara.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hypermarket Giant dan Tiga Retail yang Tutup 2017 - 2019

    Hypermarket Giant akan menutup enam gerainya pada Juli 2019. Selain Giant, berikut gerai ritel yang yang bernasib sama dalam dua tahun terakhir.