IPW: Ide Tjahjo Jadikan Pejabat Polri Plt Gubernur Berbahaya

Reporter

Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian usai mengunjungi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam rangka diskusi terkait pengamanan Pilkada 2018 di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, 15 Januari 2018. Tempo/Zara

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai rencana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang akan menjadikan dua pejabat Polri sebagai pelaksana tugas gubernur sebagai ide yang berbahaya bagi demokrasi. "Karena akan menjadi preseden bagi munculnya dwifungsi Polri.” Padahal salah satu perjuangan reformasi menjatuhkan Orde Baru adalah memberangus dwifungsi ABRI. Neta menyampaikannya dalam siaran tertulis, Senin, 29 Januari 2018.

Neta meminta agar pemerintah menjaga independensi serta profesionalisme Polri, dan tidak berusaha menarik Polri ke wilayah politik praktis. Sebab, kata Neta, hal itu dapat merusak citra Polri dan akan menimbulkan kecemburuan TNI terkait dwifungsi itu.

Baca:
Tjahjo Kumolo Pilih Jenderal Polri Jadi Plt Demi Keamanan Pilkada
Penunjukan Pati Polri, Tjahjo Kumolo: Saya Tak Langgar Peraturan

Menurut Neta, Menteri Tjahjo harus paham bahwa tugas kedua jenderal polisi yang akan dijadikan plt gubernur itu sangat berat, khususnya dalam mengamankan pemilihan kepala daerah serentak 2018. Assisten Operasi Polri Inspektur Jenderal M. Iriawan, misalnya, yang akan dijadikan Plt. Gubernur Jawa Barat, bertugas mengendalikan pengamanan pilkada di seluruh Indonesia. "Bagaimana dia bisa mengatasi kekacauan di daerah lain jika dia menjadi Plt. Gubernur Jabar?"

Contoh lainnya adalah Kepala Divisi Propam Mabes Polri Brigadir Jenderal Martuani Sormin yang akan menjadi Plt. Gubernur Sumatera Utara. Padahal, kata Neta, Martuani bertugas mengawasi netralitas semua jajaran kepolisian di lapangan. "Bagaimana keduanya bisa menjadi wasit yang baik, jika keduanya juga ditarik-tarik sebagai pemain?"

Baca juga:
Lima Sikap Tjahjo Kumolo Soal Putusan MK ...

Neta menyarankan Polri menolak rencana dan usulan Mendagri. Sehingga, Polri tetap fokus pada penjagaan keamanan di pilkada 2018, kepolisian bisa profesional, proporsional, dan independen, meski ada 10 perwiranya yang ikut pilkada. Seharusnya, plt Gubernur tetap diserahkan kepada pejabat di Kementerian Dalam Negeri karena dwifungsi Polri melanggar UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Neta berharap birokrat sipil tidak memancing dan menarik Polri ke wilayah politik praktis ataupun ke wilayah pemerintahan sipil. Apalagi saat ini ada sejumlah jenderal polisi dan militer yang ikut pilkada 2018. Sehingga, keberadaan perwira polri sebagai pelaksana tugas gubernur bisa berdampak negatif bagi Polri itu sendiri.

IPW tidak ingin Polri dituduh keterlibatan jenderalnya sebagai plt gubernur hanya untuk memenangkan cagub dari partai tertentu. “Jika kesan itu muncul tentunya akan sangat merugikan masa depan Polri."






Bareskrim Polri Usut 4 Kasus Robot Trading dengan Kerugian Korban Rp 25 Miliar

1 hari lalu

Bareskrim Polri Usut 4 Kasus Robot Trading dengan Kerugian Korban Rp 25 Miliar

Bareskrim Mabes Polri sedang menyidik empat perkara robot trading yang merugikan korban hingga Rp 25 Miliar.


Profil Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat Berikan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

1 hari lalu

Profil Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat Berikan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw memberikan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe. Siapa dia dengan pangkat terakhir Komjen Polisi ini?


Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

1 hari lalu

Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

Ledakan diduga berasal dari granat kejut (stun grenade) terjadi di gang sempit Jalan Tipar Timur, RT 08 RW 04 Kelurahan Semper Barat Cilincing.


Kasus Obstruction of Justice Brigadir J Lambat Tuntas, Pemerhati Hukum Desak Jokowi Lakukan Terobosan

1 hari lalu

Kasus Obstruction of Justice Brigadir J Lambat Tuntas, Pemerhati Hukum Desak Jokowi Lakukan Terobosan

Pemerhati hukum mendesak kasus obstruction of justice dalam kasus Brigadir J agar cepat dituntaskan


Buntut Kasus Ferdy Sambo, AKBP Raindra Ramadhan Syah Dijatuhi Sanksi Demosi 4 Tahun

1 hari lalu

Buntut Kasus Ferdy Sambo, AKBP Raindra Ramadhan Syah Dijatuhi Sanksi Demosi 4 Tahun

AKBP Raindra Ramadhan Syah dikenakan sanksi demosi selama empat tahun karena melanggar etik penanganan kasus Ferdy Sambo.


Kompol Chuck Putranto hingga AKBP Jerry Siagian Ajukan Banding, Polri Siapkan Perangkat Pimpinan Sidang

1 hari lalu

Kompol Chuck Putranto hingga AKBP Jerry Siagian Ajukan Banding, Polri Siapkan Perangkat Pimpinan Sidang

Polri sedang menyusun perangkat pimpinan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Banding untuk empat pelanggar yang memori bandingnya telah diterima


Banding Ferdy Sambo Ditolak, Sekum Muhammadiyah: Momentum Perbaiki CItra Polri

1 hari lalu

Banding Ferdy Sambo Ditolak, Sekum Muhammadiyah: Momentum Perbaiki CItra Polri

Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menilai banding Ferdy Sambo ditolak bisa kembalikan citra Polri yang anjlok


Rencana Korlantas Polri Terbitkan BPKB Digital, Target Berlaku Tahun Ini

2 hari lalu

Rencana Korlantas Polri Terbitkan BPKB Digital, Target Berlaku Tahun Ini

Korlantas Polri berencana untuk menerbitkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam bentuk elektronik atau digital.


Pengacara Terjerat Kasus Penipuan, IPW: Penyidik Polres Jakarta Barat Main Mata?

2 hari lalu

Pengacara Terjerat Kasus Penipuan, IPW: Penyidik Polres Jakarta Barat Main Mata?

Pengacara berinisial NR (46) yang terjerat kasus dugaan penipuan dan penggelapan disebut tak kooperatif dalam menjalani proses hukum.


Buntut Kasus Ferdy Sambo, Ipda Arsyad Daiva Gunawan Dijatuhi Sanksi Demosi 3 Tahun

2 hari lalu

Buntut Kasus Ferdy Sambo, Ipda Arsyad Daiva Gunawan Dijatuhi Sanksi Demosi 3 Tahun

Pimpinan sidang KKEP menjatuhkan sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama tiga tahun terhadap Ipda Arsyad Daiva Gunawan,