PDIP Bantah Gunakan Alat Kekuasaan Demi Memenangkan Pilkada 2018

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai mendatangi rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kawasan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, 8 Januari 2018. Tempo/Adam Prireza

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai mendatangi rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kawasan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, 8 Januari 2018. Tempo/Adam Prireza

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  Hasto Kristiyanto membantah partainya menggunakan alat kekuasaan demi memenangkan Pilkada 2018. Pernyataan tersebut merujuk keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang juga kader PDIP, menunjuk jenderal polisi sebagai penjabat Gubernur.

    Menurut Hasto, pihak-pihak yang menuding PDIP menggunakan alat kekuasaan, berarti pernah melakukannya. "Yang berpikir itu merupakan bagian dari pemenangan dengan segala cara, mungkin masa lalunya punya pengalaman menggunakan alat-alat kekuasaan itu," katanya di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat, 28 Januari 2018.

    Baca juga: Alumni 212 Punya Misi Kalahkan Calon dari Partai Merah di Pilkada

    Ia meminta partai-partai yang berada dalam pemerintahan jangan berpikir jangka pendek menggunakan alat kekuasaan demi sekedar memenangkan pertarungan pemilihan umum. "Termasuk PDIP," kata Hasto.

    Hasto menjelaskan di PDIP pihaknya dididik untuk taat pada hukum dan undang-undang. Menurut dia, itulah hakikat politik yang sebenarnya. "Hakikat politik itu memenangkan hati rakyat bukan menakut-nakuti rakyat apa lagi menggunakan kekuasaan dengan segala cara," ujarnya.

    PDIP, kata Hasto, memiliki pengalaman buruk diintervensi oleh penguasa. Sebabnya PDIP justru meminta agar alat-alat negara bisa menjalankan tugas sebaiknya tanpa intervensi kekuasaan. "Biarlah rakyat yang menjadi hakim," katanya.

    Penunjukan jenderal polisi aktif oleh Mendagri sebagai penjabat gubernur menuai kritik dari sejumlah pihak. Mendagri mengusulkan Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal M. Iriawan untuk mengisi kursi gubernur Jawa Barat yang kosong setelah Gubernur Ahmad Heryawan habis masa jabatannya. Selain Iriawan, Tjahjo menunjuk pula Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Martuani Sormin sebagai pejabat Gubernur Sumatera Utara.

    Baca juga: SMRC: Presiden Jokowi Kunci Elektabilitas PDIP di Pilpres 2019

    Dalam pemilihan gubernur Jawa Barat, PDIP mengusung kolega Iriawan di kepolisian yaitu Wakil Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian Inspektur Jenderal Anton Charliyan sebagai calon wakil gubernur mendampingi Tubagus Hasanuddin. Adapun di Sumatera Utara PDIP mengusung duet Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.