KPU Menyatakan Hanura Kubu OSO Penuhi Syarat Verifikasi Faktual

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (tengah) didampingi Sekjen Partai Hanura Hari Lotung (kanan), Bendahara Umum Partai Hanura Zulnahar Usman (kiri) dan sejumlah pendiri Partai Hanura, memberikan keterangan kepada wartawan saat mendeklarasikan 21 DPD Partai Hanura di Jakarta, 21 Januari 2018. ANTARA

    Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (tengah) didampingi Sekjen Partai Hanura Hari Lotung (kanan), Bendahara Umum Partai Hanura Zulnahar Usman (kiri) dan sejumlah pendiri Partai Hanura, memberikan keterangan kepada wartawan saat mendeklarasikan 21 DPD Partai Hanura di Jakarta, 21 Januari 2018. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum  melaksanakan verifikasi faktual terhadap Partai Hanura berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dimiliki kubu Oesman Sapta Odang (OSO), Ahad, 28 Januari 2018. Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menuturkan Hanura telah memenuhi tiga syarat verifikasi faktual.

    Tiga indikator yang manjadi syarat dalam verifiksi partai politik itu, kata Hasyim, adalah kepengurusan inti, kantor domisili partai dan keterwakilan perempuan. "Setelah kami cek, maka hasil verifikasi faktual dalam tiga hal ini memenuhi syarat," tutur Hasyim di kantor Partai Hanura, The City Tower, Jakarta.

    Baca: Verifikasi Faktual Partai Hanura, KPU Merujuk SK Kemenkumham

    Kepengurusan inti Partai Hanura sempat pecah menjadi dua setelah kubu OSO dan kubu Sudding saling pecat. Konflik mengemuka setelah musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Hanura kubu Sudding mengangkat Daryatmo menjadi Ketua Umum menggantikan OSO.

    Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto telah memerintahkan kedua kubu untuk bersatu. Namun OSO masih tidak mengakui Sudding sebagai Sekretaris Jenderal Partai Hanura.

    Saat verifikasi, OSO mengklaim tidak ada lagi perpecahan di tubuh partainya. Hasyim juga mengatakan KPU hanya mengakui SK dari Kemenkumham sebagai dasar verifikasi.

    Simak: LSI: Konflik Internal Berpotensi Lempar Hanura dari Parlemen

    KPU melaksanakan tahapan verifikasi faktual berdasarkan revisi terhadap peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal Pemilu dan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan Parpol peserta Pemilu. Revisi itu sudah disepakati bersama pemerintah dan Komisi II DPR beberapa hari lalu.

    KPU telah menetapkan metode verifikasi faktual partai politik dengan sampling dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.