Jenderal Polri Jadi Plt Gubernur, Wasekjen PDIP: Itu Hak Mendagri

Ketua Badan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Ahmad Basarah (dok MPR)

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah mengimbau perdebatan ihwal keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengusulkan dua pejabat kepolisian menjadi pelaksana tugas Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara harus menggunakan parameter hukum.

"Harus dihindarkan tindakan menilai keabsahan suatu keputusan hukum menggunakan paremeter di luar hukum seperti prasangka-prasangka politik yang antar satu pihak dengan pihak lainnya," kata Basarah dalam keterangan tertulisnya pada Ahad, 28 Januari 2018.

Baca: Pengamat Nilai Pati Polri Jadi Plt Gubernur Tak Masuk Akal

Basarah menilai keputusan Menteri Tjahjo Kumolo memilih anggota kepolisian menjadi pejabat Gubernur telah sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018.

"Merupakan kewenangan Mendagri untuk memilihnya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan, sepanjang pejabat tersebut memenuhi syarat berkedudukan sebagai pejabat pimpinan tinggi madya atau yang setingkat, termasuk dimungkinkan memilih dari Polri," kata Basarah.

Terkait diperbolehkannya atau tidaknya anggota Polri atau prajurit TNI untuk menduduki jabatan di luar institusinya, Basarah mengatakan hal tersebut secara regulasi dan praktik diperbolehkan dan telah terjadi selama ini.

Baca: Penunjukan Pati Polri, Tjahjo Kumolo: Saya Tak Langgar Peraturan

Regulasi yang menjadi dasar adalah ketentuan Pasal 109 ayat 3 UU Aparatur Sipil Negara. Dia mengatakan, dalam pasal itu jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Instansi Pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri.

Terkait tentang Pasal 28 ayat 3 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI yang mengatur bahwa anggota kepolisian dapat menduduki jabatan di luar kepolisian sepanjang telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian, Basarah mengatakan ketentuan tersebut harus ditelaah dengan baik. Menurut dia, ketentuan mengenai wajib mengundurkan diri tersebut tidak diperlukan jika berdasarkan penugasan dari Kapolri.

Mengenai kekhawatiran akan netralitas Polri, Basarah mengatakan aturan itu juga berlaku untuk Aparatur Sipil Negara. Menurut dia, penjabat gubernur dari aparatur sipil negara juga punya peluang tidak netral dalam Pilkada.

"Untuk itu jelas bukan latar belakang dari Polri atau ASN penyebab seseorang dapat bersikap tidak netral dalam Pilkada, melainkan penyebabnya adalah niat awal seseorang untuk patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan," kata Basarah.






Kapolri Lantik 2.123 Perwira, Berpesan Agar Polisi Tidak Antikritik

47 menit lalu

Kapolri Lantik 2.123 Perwira, Berpesan Agar Polisi Tidak Antikritik

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berpesan agar polisi tidak antikritik dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.


Kapolri Listyo Sigit Copot Kapolres Malang Buntut Tragedi Kanjuruhan

15 jam lalu

Kapolri Listyo Sigit Copot Kapolres Malang Buntut Tragedi Kanjuruhan

Polri telah menaikan kasus tragedi kanjuruhan ke penyidikan.


Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan Bidik Pelaku Pidana di Luar Lapangan

15 jam lalu

Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan Bidik Pelaku Pidana di Luar Lapangan

Tim pencari fakta tragedi Kanjuruhan akan bekerja mulai Selasa besok. Hasil kerja akan dilaporkan ke Presiden.


Mahfud Md Minta Polri Tetapkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan 2-3 Hari

17 jam lalu

Mahfud Md Minta Polri Tetapkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan 2-3 Hari

Pemerintah memberi santunan korban meninggal tragedi Kanjuruhan Rp 50 juta.


Kejagung Koordinasi Jaminan Keamanan JPU dengan Polri dalam Penuntasan Kasus Ferdy Sambo

1 hari lalu

Kejagung Koordinasi Jaminan Keamanan JPU dengan Polri dalam Penuntasan Kasus Ferdy Sambo

Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan jaminan keamanan jaksa yang menutaskan berkas Ferdy Sambo


Mahfud Md Soal Reformasi Polri: Bandar Judi Tersangka, Wewenang Propam Dipecah

1 hari lalu

Mahfud Md Soal Reformasi Polri: Bandar Judi Tersangka, Wewenang Propam Dipecah

Reformasi, kata Mahfud MD, terutama menyangkut masalah kultural, seperti hedonisme, gaya hidup mewah, dan judi yang melibatkan anggota kepolisian.


Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Lemkapi: Intelijen Polri Kecolongan dan Tak Jalan

1 hari lalu

Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Lemkapi: Intelijen Polri Kecolongan dan Tak Jalan

Edi Hasibuan meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri melakukan audit investigasi pengamanan kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang.


Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Tewaskan 125 Orang, LPSK: Tragedi Kemanusiaan

2 hari lalu

Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Tewaskan 125 Orang, LPSK: Tragedi Kemanusiaan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menegaskan harus ada pihak bertanggung jawab atas kerusuhan di Stadion Kanjuruhan.


TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

3 hari lalu

TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

TPNPB menyatakan pembakaran kantor Distrik Paniai Utara sebagai awal perang terhadap pemerintah Indonesia.


Situs Web Narasi TV Diretas, Terima Pesan Ancaman 'Diam atau Mati'

3 hari lalu

Situs Web Narasi TV Diretas, Terima Pesan Ancaman 'Diam atau Mati'

Ade Wahyudin mengatakan redaksi Narasi menerima ancaman dengan pesan masuk "diam atau mati" ke dalam server situs web Narasi.