KPU: PBB Belum Memenuhi Syarat Verifikasi Partai Politik

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menyerahkan berkas pendaftaran peserta Pemilu 2019 di gedung KPU Pusat, Jakarta, 16 Oktober 2017. Setelah merampungkan sistem informasi politik tentang data partai politik sebagai salah satu syarat yang diminta KPU, PBB berhak mendaftar sebagai partai politik peserta Pemilu 2019. Tempo/Ilham Fikri

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyatakan Partai Bulan Bintang atau PBB belum memenuhi syarat verifikasi partai politik untuk mengikuti pemilihan presiden (pilpres) 2019. PBB belum lolos verifikasi karena belum melengkapi syarat administrasi keterlibatan perempuan sejumlah 30 persen.

"Ada satu pengurus perempuan yang identitas dirinya (kartu tanda penduduk/KTP) ketinggalan," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB, Ahad, 28 Januari 2018. Tiga syarat verifikasi partai politik oleh KPU adalah kepengurusan atau keanggotaan partai, keberadaan kantor partai politik hingga pemilu 2019, dan keterlibatan perempuan sejumlah 30 persen.

Baca: KPU Nyatakan Partai NasDem Lolos Verifikasi Parpol

Kecuali syarat keterlibatan perempuan, verifikasi pengurusan inti dan keberadaan kantor PBB dinyatakan memenuhi syarat. Arief mengatakan, saat mengecek kelengkapan administrasi keterwakilan 30 persen perempuan, ada satu anggota yang tidak membawa KTP.

Menurut Arief, verifikasi faktual di lapangan tidak hanya mengecek kesiapan di DPP, tapi juga dilakukan di kepengurusan partai hingga tingkat dewan pimpinan wilayah (DPW) dan dewan pimpinan daerah (DPD) di 34 provinsi di seluruh Indonesia. "Kalau sudah memenuhi syarat di tingkat DPP, itu belum cukup karena ada di 34 provinsi juga harus memenuhi syarat," tuturnya.

Parpol juga wajib memenuhi syarat 75 persen kabupaten/kota. Kalau seluruh proses ini sudah selesai, kata Arief, pada 17 Februari, baru disimpulkan apakah parpol memenuhi syarat pemilu 2019. Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra berharap masalah kekurangan identitas pengurus perempuan tidak menghalangi proses verifikasi terhadap PBB.

Baca juga: KPU: 12 Partai Politik Akan Ikut Tahap Verifikasi ...

"Verifikasi yang singkat sudah dilaksanakan walaupun ada satu orang yang ketinggalan KTP-nya,” kata Yusril. Ia juga berharap verifikasi di tingkat pusat dan daerah dapat berlangsung dengan baik. “PBB sejak awal kooperatif terhadap KPU," ujarnya.

Hari ini, KPU melakukan verifikasi faktual terhadap lima partai politik peserta pemilu 2019. Dalam sesi pertama, verifikasi dilakukan terhadap Partai NasDem dan PBB.

Simak: Hari Ini KPU Mulai Menggelar Coklit Pilkada 2018

KPU menetapkan metode verifikasi faktual partai politik dengan sampel dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2018. Demi kemudahan, KPU tidak perlu ke lapangan, cukup mendatangi kantor wilayah partai politik karena sampel sudah disediakan partai politik.

Hal itu dilakukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang mensyaratkan verifikasi terhadap semua partai politik calon peserta pemilu 2019. Pasca-putusan MK, KPU berkonsultasi dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hasilnya, KPU dan DPR sepakat verifikasi dilaksanakan di kantor wilayah parpol. Parpol wajib mendatangkan anggotanya. KPU juga membatalkan verifikasi faktual menjadi verifikasi menggunakan sistem informasi parpol saja.






Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

9 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

12 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?


Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

17 hari lalu

Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

Muhammad Mardiono kembali menegaskan bahwa Suharso Monoarfa merupakan guru sekaligus sahabatnya.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

18 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

19 hari lalu

Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

Achmad berharap adanya perubahan kepemimpinan di partainya tidak melunturkan semangat persatuan di PPP.


PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

21 hari lalu

PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

PPP versi Muhammad Mardiono mengakui belum mendapatkan SK pengesahan kepengurusan baru dari Kemenkumham.


PPP Alami Konflik Internal, KPU Pastikan Verifikasi Administrasi Jalan Terus

21 hari lalu

PPP Alami Konflik Internal, KPU Pastikan Verifikasi Administrasi Jalan Terus

KPU menyatakan bahwa konflik internal PPP tak akan mengganggu mereka dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap partai tersebut.


Menkominfo Lempar Urusan Kebocoran Data ke BSSN, Apa Tugas dan Fungsi BSSN?

22 hari lalu

Menkominfo Lempar Urusan Kebocoran Data ke BSSN, Apa Tugas dan Fungsi BSSN?

Menkominfo Johnny G. Plate persilakan wartawan untuk bertanya pada BSSN perihal kebocoran data. Lantas apa sebenarnya tugas dan fungsi dari BSSN?


Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

23 hari lalu

Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan hingga laporan soal dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU, Bawaslu, hingga PPLN.


Terkini Bisnis: Faisal Basri Sebut Kenaikan Harga BBM Fenomena Global, Cerita Jokowi Sulit Bicara dengan Putin

23 hari lalu

Terkini Bisnis: Faisal Basri Sebut Kenaikan Harga BBM Fenomena Global, Cerita Jokowi Sulit Bicara dengan Putin

Berita terkini bisnis hingga siang ini dimulai dari pernyataan ekonom senior UI Faisal Basri soal kenaikan harga BBM adalah fenomena global.