Wali Kota Mataram Klarifikasi Video Viral Tendang Satpol PP

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Satpol PP. dok.TEMPO

    Ilustrasi Satpol PP. dok.TEMPO

    TEMPO.CO, Mataram - Wali Kota Mataram Ahyar Abduh mengklarifikasi soal video yang menunjukkan dia menendang anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sapol PP) Kota Mataram, Senin, 17 Januari 2018. “Kejadian itu spontanitas, melaksanakan apa yang diminta anggota. Dan itu pun sangat terukur, bukan ada sebab karena marah atau emosi,” kata Ahyar melalui keterangan pers, Jumat 26 Januari 2018.

    Menurut Ahyar, saat itu selesai pelantikan Kepala Satpol PP Bayu Pancapati. Tiga orang, termasuk Bayu Pancapati, siap melakukan uji kesigapan dan telah dibekali dengan olahraga bela diri. Mereka pun mendapat tendangan dari Wali Kota Mataram.  

    Baca juga: Wali Kota Mataram Tendang Satpol PP, Asisten Sekda: Cuma Atraksi

    Ahyar cukup terkejut dengan berbagai pemberitaan di masyarakat soal video yang kini viral itu. “Bahwa seolah-olah Wali Kota melakukan tindakan yang bersifat kesewenang-wenangan,’’ ujarnya.

    Karena itu, untuk menghindari pemberitaan semakin melebar dan dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk hal lain yang bersifat politis, Ahyar pun memutuskan mengklarifikasinya.

    Klarifikasi dilakukan Ahyar bersama Bayu Pancapati, Asisten I Sekretaris Daerah Kota Mataram Lalu Martawang, serta Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Mataram Lalu Mashun di Aula Pendapa Wali Kota Mataram. Klarifikasi juga menghadirkan anggota Satpol PP Kota Mataram yang dalam berita viral sebelumnya diposisikan sebagai korban tendangan Wali Kota.

    Menurut Wali Kota Mataram itu, klarifikasi yang dilakukan tersebut dimaksudkan agar masyarakat mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di balik peristiwa yang kemudian menjadi viral secara nasional itu, bahkan dikomentari sampai mancanegara.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.