Komisi Kejaksaan Terima 878 Pengaduan Jaksa Bermasalah di 2017

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisi Kejaksaan RI menyampaikan laporan capaian kinerja tahun 2017 di kantor Komisi Kejaksaan RI, 26 Januari 2018. TEMPO/Riani Sanusi Putri.

    Komisi Kejaksaan RI menyampaikan laporan capaian kinerja tahun 2017 di kantor Komisi Kejaksaan RI, 26 Januari 2018. TEMPO/Riani Sanusi Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Kejaksaan RI (KKRI) menerima 878 laporan pengaduan terkait kinerja jaksa selama periode tahun 2017. Ketua KKRI Soemarno mengatakan, laporan yang paling banyak soal kinerja kejaksaan terkait penanganan tindak pidana korupsi.

    "Paling banyak melapor soal tindak pidana korupsi yang dianggap masih tebang pilih," kata Soemarno di kantor KKRI, Kebayoran, Jakarta, Jumat, 26 Januari 2018.

    Baca: Komisi Kejaksaan: Jaksa Sidang Ahok Sudah Sesuai SOP

    Berdasarkan laporan yang diterima Komisi Kejaksaan, kata Soemarno, banyak yang mengeluhkan kinerja jaksa terkait tindak pidana korupsi. Publik merasa banyak kasus korupsi yang belum mengungkapkan seluruh pelaku. Menurut dia,

    Soemarno menuturkan, dalam laporan yang diterima Komisi Kejaksaan banyak yang mengeluhkan kinerja jaksa terkait tindak pidana korupsi. Dalam laporan, kata Soemarno, publik merasa banyak kasus korupsi yang belum mengungkap seluruh pelaku. Menurut dia, laporan ini meningkat pasca pemerintah meluncurkan dana desa.

    Soemarno juga menuturkan, banyak laporan mengeluhkan perihal bolak balik perkara antara kepolisian ke kejaksaan juga menjadi laporan terbanyak.

    "Seorang tersangka bisa 10-15 kali bolak balik antara kepolisian dengan kejaksaan," kata Soemarno.

    Lima wilayah yang paling banyak mendapat pengaduan adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Jawa Barat. Soemarno mengatakan, dari seluruh laporan, KKRI mengeluarkan 441 rekomendasi kepada Kejaksaan Agung. KKRI, kata Soemarno, juga meneruskan laporan ke lembaga terkait seperti Kompolnas dan Komisi Yudisial.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.