Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komisi Kejaksaan Terima 878 Pengaduan Jaksa Bermasalah di 2017

image-gnews
Komisi Kejaksaan RI menyampaikan laporan capaian kinerja tahun 2017 di kantor Komisi Kejaksaan RI, 26 Januari 2018. TEMPO/Riani Sanusi Putri.
Komisi Kejaksaan RI menyampaikan laporan capaian kinerja tahun 2017 di kantor Komisi Kejaksaan RI, 26 Januari 2018. TEMPO/Riani Sanusi Putri.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Kejaksaan RI (KKRI) menerima 878 laporan pengaduan terkait kinerja jaksa selama periode tahun 2017. Ketua KKRI Soemarno mengatakan, laporan yang paling banyak soal kinerja kejaksaan terkait penanganan tindak pidana korupsi.

"Paling banyak melapor soal tindak pidana korupsi yang dianggap masih tebang pilih," kata Soemarno di kantor KKRI, Kebayoran, Jakarta, Jumat, 26 Januari 2018.

Baca: Komisi Kejaksaan: Jaksa Sidang Ahok Sudah Sesuai SOP

Berdasarkan laporan yang diterima Komisi Kejaksaan, kata Soemarno, banyak yang mengeluhkan kinerja jaksa terkait tindak pidana korupsi. Publik merasa banyak kasus korupsi yang belum mengungkapkan seluruh pelaku. Menurut dia,

Soemarno menuturkan, dalam laporan yang diterima Komisi Kejaksaan banyak yang mengeluhkan kinerja jaksa terkait tindak pidana korupsi. Dalam laporan, kata Soemarno, publik merasa banyak kasus korupsi yang belum mengungkap seluruh pelaku. Menurut dia, laporan ini meningkat pasca pemerintah meluncurkan dana desa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Soemarno juga menuturkan, banyak laporan mengeluhkan perihal bolak balik perkara antara kepolisian ke kejaksaan juga menjadi laporan terbanyak.

"Seorang tersangka bisa 10-15 kali bolak balik antara kepolisian dengan kejaksaan," kata Soemarno.

Lima wilayah yang paling banyak mendapat pengaduan adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Jawa Barat. Soemarno mengatakan, dari seluruh laporan, KKRI mengeluarkan 441 rekomendasi kepada Kejaksaan Agung. KKRI, kata Soemarno, juga meneruskan laporan ke lembaga terkait seperti Kompolnas dan Komisi Yudisial.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Haris Azhar Tagih Komisi Kejaksaan Soal 5 Jaksa yang Dilaporkan Pembohongan Publik Perihal Luhut Pandjaitan

13 Juni 2023

Terdakwa Haris Azhar (kanan) dan Fatia Maulidiyanti bersiap menjalani sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik dengan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 12 Juni 2023. Sidang kasus pencemaran nama baik terhadap Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tersebut beragenda mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU). TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Haris Azhar Tagih Komisi Kejaksaan Soal 5 Jaksa yang Dilaporkan Pembohongan Publik Perihal Luhut Pandjaitan

Kuasa hukum Haris Azhar, Ma'ruf Bajamal menyatakan belum mendapatkan informasi perkembangan pelaporan 5 jaksa penuntut umum ke Komisi Kejaksaan.


Haris Azhar Laporkan 5 Jaksa dalam Kasus Pembohongan Publik, Komisi Kejaksaan: Senin Pleno

9 Juni 2023

Luhut Ungkap Isi Pembicaraanya dengan Haris Azhar Saat Salaman di Sidang
Haris Azhar Laporkan 5 Jaksa dalam Kasus Pembohongan Publik, Komisi Kejaksaan: Senin Pleno

Komisi Kejaksaan juga melakukan rapat pleno perihal ini pada Senin, 12 Juni 2023, perihal laporan kuasa hukum Haris Azhar dan fatia Maulidiyanti.


Kuasa Hukum Haris Azhar-Fatia Bawa Dua Bukti Laporkan Jaksa ke Komisi Kejaksaan

6 Juni 2023

Tim Kuasa Hukum Haris Azhar dan Fatia Maulidianty mendatangi Komisi Kejaksaan untuk melaporkan 5 Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur 29 Mei 2023 lalu. Laporan di Kantor Komisi Kejaksaan, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Mei 2023. TEMPO/Desty Luthfiani.
Kuasa Hukum Haris Azhar-Fatia Bawa Dua Bukti Laporkan Jaksa ke Komisi Kejaksaan

Kuasa Hukum Haris Azhar-Fatia melaporkan jaksayang menangani perkara pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan ke Komisi Kejaksaan


Tim Kuasa Hukum Haris Azhar - Fatia Laporkan 5 Jaksa ke Komisi Kejaksaan Atas Dugaan Pernyataan Bohong Soal Luhut

6 Juni 2023

Tim Kuasa Hukum Haris Azhar dan Fatia Maulidianty mendatangi Komisi Kejaksaan untuk melaporkan 5 Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur 29 Mei 2023 lalu. Laporan di Kantor Komisi Kejaksaan, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Mei 2023. TEMPO/Desty Luthfiani.
Tim Kuasa Hukum Haris Azhar - Fatia Laporkan 5 Jaksa ke Komisi Kejaksaan Atas Dugaan Pernyataan Bohong Soal Luhut

Para jaksa dilaporkan karena menyebut Luhut berada di luar negeri sehingga tak bisa bersaksi di sidang.terdakwa Haris Azhar dan Fatia.


Komisi Kejaksaan Terima Aduan 5 Jaksa Diduga Langgar Etik di Sidang Haris Azhar

6 Juni 2023

Tim Kuasa Hukum Haris Azhar dan Fatia Maulidianty mendatangi Komisi Kejaksaan untuk melaporkan 5 Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur 29 Mei 2023 lalu. Laporan di Kantor Komisi Kejaksaan, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Mei 2023. TEMPO/Desty Luthfiani.
Komisi Kejaksaan Terima Aduan 5 Jaksa Diduga Langgar Etik di Sidang Haris Azhar

Lima jaksa yang menangani kasus dugaan pencemaran nama baik dengan tersangka Haris Azhar dilaporkan ke Komisi Kejaksaan. Luhut Binsar jadi sebabnya.


Komisi Kejaksaan Bakal Awasi Sidang Ferdy Sambo Cs di PN Jakarta Selatan

10 Oktober 2022

Penampakan proses pelimpahan tahap kedua  kasus pembunuhan berencana Brigadir J dan obstruction of justice di Kejagung RI pada Rabu 5 Oktober 2022. Sumber: Kejagung RI
Komisi Kejaksaan Bakal Awasi Sidang Ferdy Sambo Cs di PN Jakarta Selatan

Komisi Kejaksaan bakal mengutus lima orang komisioner untuk memantau jalannya persidangan kasus Ferdy Sambo.


Cara Melaporkan Jaksa Nakal ke Komisi Kejaksaan

26 Januari 2022

Pengacara korban pemalsuan akta tanah di Medan, Longser Sihombing melaporkan penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Medan Chandra Priono Naibaho dan Richard Sihombing ke Komisi Kejaksaan. Foto: Istimewa
Cara Melaporkan Jaksa Nakal ke Komisi Kejaksaan

Masyarakat dapat mengirimkan laporan pengaduan jaksa nakal ke Komisi Kejaksaan melalui POS atau PO BOX, surat elektronik, dan WhatsApp.


Apa Tugas Komisi Kejaksaan?

25 Januari 2022

Pengacara korban pemalsuan akta tanah di Medan, Longser Sihombing melaporkan penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Medan Chandra Priono Naibaho dan Richard Sihombing ke Komisi Kejaksaan. Foto: Istimewa
Apa Tugas Komisi Kejaksaan?

Komisi Kejaksaan bertugas melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku jaksa dan/atau pegawai kejaksaan.


Tuntut Bebas Terdakwa Pemalsu Akta Tanah, Dua Jaksa Dilaporkan ke Komjak

6 Januari 2022

Pengacara korban pemalsuan akta tanah di Medan, Longser Sihombing melaporkan penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Medan Chandra Priono Naibaho dan Richard Sihombing ke Komisi Kejaksaan. Foto: Istimewa
Tuntut Bebas Terdakwa Pemalsu Akta Tanah, Dua Jaksa Dilaporkan ke Komjak

Jaksa menyebut terdakwa sah dan meyakinkan melakukan pemalsuan tapi tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya perdata.


Kasus Pemerkosaan Santriwati di Jombang, Jaksa Diadukan ke Komisi Kejaksaan

17 Desember 2021

Ilustrasi Pemerkosaan. shutterstock.com
Kasus Pemerkosaan Santriwati di Jombang, Jaksa Diadukan ke Komisi Kejaksaan

Tim kuasa hukum korban kasus pemerkosaan dan pencabulan santriwati di Jombang mengadukan jaksa penuntut ke Komisi Kejaksaan.