Perludem Nilai Perwira Tinggi Polri Tak Tepat Jadi Plt Gubernur

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Titi Anggraini. Perludem.org

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai jabatan pelaksana tugas (Plt) gubernur tidak tepat jika diemban oleh perwira tinggi Polri. Alasannya, ada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta karakter penjabat publik yang tidak dimiliki oleh seorang berlatar belakang perwira Kepolisian RI untuk menjadi penjabat kepala daerah.

"Ada tanggung jawab mengelola pemerintah daerah, birokrasi daerah, dan penanggung jawab pelayanan publik," kata Titi, saat ditemui di Media Center Komisi Pemilihan Umum RI, pada Jumat, 26 Januari 2018.

Tupoksi itu, kata Titi, tidak dimiliki oleh seorang yang berlatar belakang perwira Polri. "Karena karakter Polri dengan karakter sipil yang akan dia pangku itu sangat berbeda."

Baca juga: PSPK Unpad: Jenderal Polri Jadi Plt Gubernur Tak Langgar UU

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan mengangkat dua pati Polri menjadi Plt gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Sebab, gubernur definitif daerah tersebut akan memasuki akhir masa jabatan pada Juni 2018. Jadi kedua pati itu akan mengisi kekosongan masa jabatan.

Tjahjo menyebutkan, salah satu alasan dia memilih TNI/Polri dibanding pejabat sipil seperti pejabat eselon I Kementerian Dalam Negeri atau sekretaris daerah untuk menjadi Plt gubernur adalah untuk menjaga keamanan menjelang pemilu di daerah yang rawan konflik.

Namun, menurut Titi, alasan tersebut tidaklah tepat. "Pertimbangan faktor keamanan itu sangat menyederhanakan persoalan yang akan dihadapi oleh seorang penjabat kepala daerah," kata Titi. “Harapan kami, pemerintah akan menempatkan seorang yang tepat sebagai seorang pejabat.”

Untuk itu, menurut Titi, sebaiknya Presiden Joko Widodo tidak menyetujui rencana Menteri Dalam Negeri tersebut. "Semestinya, peraturan serupa juga (berlaku) bagi kepala daerah yang cuti," tuturnya.

Sebab, Titi melanjutkan, sekretaris daerah atau pejabat eselon I Kementerian Dalam Negeri pasti akan lebih mudah beradaptasi dengan tugas yang akan diemban saat menjadi kepala daerah. "Itu baru soal kepatutan, belum lagi kalau bicara netralitas TNI/Polri."

Baca juga: Alasan Tjahjo Kumolo Angkat 2 Jenderal Polri Jadi Plt Gubernur

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah juga mengatakan hal senada. Dia menyarankan Tjahjo Kumolo menunjuk pejabat sipil ketimbang perwira tinggi Polri. "Masak, dari sebanyak itu pejabat sipil tidak ada yang bisa menjadi komando?" kata Fahri, Jumat.






Jokowi Teken Kepres Pemecatan Ferdy Sambo Sejak 26 September

23 menit lalu

Jokowi Teken Kepres Pemecatan Ferdy Sambo Sejak 26 September

Kemarin, Istana juga resmi mengkonfirmasi telah menerima berkas pemecatan Ferdy Sambo dari Polri.


Prabowo Subianto Hadiahi Kapolri Pistol G2 Elite, Lemkapi: Membuat Masyarakat Nyaman

3 jam lalu

Prabowo Subianto Hadiahi Kapolri Pistol G2 Elite, Lemkapi: Membuat Masyarakat Nyaman

Edi Hasibuan mengatakan pertemuan antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bermakna bangun sinergi.


Bareskrim Polri Usut 4 Kasus Robot Trading dengan Kerugian Korban Rp 25 Miliar

1 hari lalu

Bareskrim Polri Usut 4 Kasus Robot Trading dengan Kerugian Korban Rp 25 Miliar

Bareskrim Mabes Polri sedang menyidik empat perkara robot trading yang merugikan korban hingga Rp 25 Miliar.


Profil Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat Berikan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

1 hari lalu

Profil Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat Berikan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw memberikan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe. Siapa dia dengan pangkat terakhir Komjen Polisi ini?


Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

2 hari lalu

Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

Ledakan diduga berasal dari granat kejut (stun grenade) terjadi di gang sempit Jalan Tipar Timur, RT 08 RW 04 Kelurahan Semper Barat Cilincing.


Kasus Obstruction of Justice Brigadir J Lambat Tuntas, Pemerhati Hukum Desak Jokowi Lakukan Terobosan

2 hari lalu

Kasus Obstruction of Justice Brigadir J Lambat Tuntas, Pemerhati Hukum Desak Jokowi Lakukan Terobosan

Pemerhati hukum mendesak kasus obstruction of justice dalam kasus Brigadir J agar cepat dituntaskan


Buntut Kasus Ferdy Sambo, AKBP Raindra Ramadhan Syah Dijatuhi Sanksi Demosi 4 Tahun

2 hari lalu

Buntut Kasus Ferdy Sambo, AKBP Raindra Ramadhan Syah Dijatuhi Sanksi Demosi 4 Tahun

AKBP Raindra Ramadhan Syah dikenakan sanksi demosi selama empat tahun karena melanggar etik penanganan kasus Ferdy Sambo.


Kompol Chuck Putranto hingga AKBP Jerry Siagian Ajukan Banding, Polri Siapkan Perangkat Pimpinan Sidang

2 hari lalu

Kompol Chuck Putranto hingga AKBP Jerry Siagian Ajukan Banding, Polri Siapkan Perangkat Pimpinan Sidang

Polri sedang menyusun perangkat pimpinan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Banding untuk empat pelanggar yang memori bandingnya telah diterima


Banding Ferdy Sambo Ditolak, Sekum Muhammadiyah: Momentum Perbaiki CItra Polri

2 hari lalu

Banding Ferdy Sambo Ditolak, Sekum Muhammadiyah: Momentum Perbaiki CItra Polri

Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menilai banding Ferdy Sambo ditolak bisa kembalikan citra Polri yang anjlok


Rencana Korlantas Polri Terbitkan BPKB Digital, Target Berlaku Tahun Ini

2 hari lalu

Rencana Korlantas Polri Terbitkan BPKB Digital, Target Berlaku Tahun Ini

Korlantas Polri berencana untuk menerbitkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam bentuk elektronik atau digital.