Menteri Yasonna Uraikan Sebab Over Kuota Permintaan Paspor

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memasuki mobil setelah menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus korupsi e-KTP, di gedung KPK Jakarta, 10 Januari 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memasuki mobil setelah menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus korupsi e-KTP, di gedung KPK Jakarta, 10 Januari 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, tingginya permintaan paspor disebabkan tren perjalanan ke luar negeri yang makin meningkat terutama bagi masyarakat menengah ke atas.

    "Namun hal ini tidak linier dengan Dirjen Imigrasi yang masih dibalut keterbatasan," ujarnya di Kantor Dirjen Imigrasi, Jumat 26 Januari 2018.

    Baca juga: Menteri Yasonna: Pelaku Pemohon Paspor Fiktif Terindikasi Calo

    Menurut Yasonna saat ini masyarakat kelas menengah yang punya uang lebih tak akan lagi memilih Bali sebagai tujuan wisata. Mereka lebih memilih ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan juga negara-negara Eropa.

    Hal ini terlihat dari tingginya permintaan paspor hingga akhirnya terjadi over kuota pada pelayanan paspor keliling.

    Tambahan kuota umrah juga membuat permintaan paspor meningkat. Padahal, kata Yasonna, hingga saat ini Dirjen Imigrasi hanya memiliki 125 kantor dari 415 kabupaten dan kota.

    Yasonna beralasan pendapatan Dirjen Imigrasi anjlok pasca-kebijakan bebas visa karena tak lagi mendapat penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Hal ini berdampak juga pada perencanaan penambahan kantor Imigrasi di daerah. "Dalam setahun kami kehilangan Rp 1,3 triliun," ujarnya.

    Baca juga: Paspor Fiktif, Polri Telusuri Pemohon yang Masif dengan Email Bed

    Yasonna yang menghadiri acara Hari Bakti Imigrasi ke-86, mengingatkan jajaran imigrasi untuk mengembangkan pelayanan dengan lebih kreatif dan meningkatkan keamanannya. "Seperti penambahan pelayanan mobil keliling bahkan ada yang kerja di hari libur saat car free day."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.