Fahri Hamzah Usul Jokowi Tolak Jenderal Polri Jadi Plt Gubernur

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. TEMPO/DWI FEBRINA FAJRIN

    Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. TEMPO/DWI FEBRINA FAJRIN

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah menyarankan agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak menyetujui dua perwira tinggi atau pati Kepolisian RI menjadi pelaksana tugas (plt) gubernur di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara. Dua pati tersebut akan menggantikan gubernur definitif yang akan cuti karena mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018.

    "Harusnya menjelang pemilu itu masyarakat diberi ketenangan, bukan malah menumbuhkan kecurigaan," kata Fahri di Media Center DPR pada Jumat, 26 Januari 2018.

    Baca juga: Alasan Tjahjo Kumolo Angkat 2 Jenderal Polri Jadi Plt Gubernur

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan alasannya memilih pejabat TNI/Polri dibandingkan pejabat sipil seperti sekretaris daerah untuk menjadi Plt Gubernur. Alasannya, demi keamanan menjelang pemilu yang rawan konflik dan karena Aparatur Sipil Negara atau ASN rentan dicurigai untuk menggerakkan PNS-nya dalam politik praktis. "Ini era demokrasi. Alasan seperti itu tidak bisa dipakai,"  kata dia.

    Terlebih, lanjut dia, di Jawa Barat khususnya, ada calon kepala daerah dari perwira tinggi Polri Anton Charliyan.

    Dua pati yang akan diangkat menjadi Plt Gubernur itu adalah Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal M. Iriawan dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Inspektur Jenderal Martuani Sormin.

    Iriawan rencananya ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur Jawa Barat, menggantikan Ahmad Heryawan. Sedangkan Martuani bakal ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara, menggantikan Tengku Erry Nuradi.

    Sebelumnya, Tjahjo Kumolo pernah melantik Inspektur Jenderal Carlo Brix Tewu sebagai pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Barat, menggantikan Ismail Zainuddin. Begitu pun dengan Soedarmo, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum sebagai pelaksana tugas Gubernur Aceh, menggantikan Zaini Abdullah.

    Fahri Hamzah pun menyarankan agar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk pejabat sipil dibandingkan TNI/Polri. "Masa dari sebanyak itu pejabat sipil tidak ada yang bisa menjadi komando,"  kata Fahri.

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.