Aliansi Nelayan Minta Pemerintah Keluarkan Regulasi Soal Cantrang

Ribuan nelayan berunjuk rasa di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2018. ILHAM FIKRI

TEMPO.CO, Jakarta – Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan agar segera mengeluarkan regulasi soal diperbolehkannya nelayan menggunakan cantrang saat melaut secara nasional tanpa batas waktu dan tonase (GT) kapal. Ketua ANNI Riyono mengatakan hal tersebut dilakukan supaya tak membuat resah dan panik banyak nelayan.

“ANNI mendesak Kementerian untuk mengeluarkan regulasi cantrang paling lambat 10 hari agar tidak muncul keresahan dan kepanikan nelayan yang lebih luas,” kata Riyono  dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo Jumat, 26 Januari 2018.

Baca: Jokowi Cabut Larangan Penggunaan Cantrang

Riyono berujar akibat tidak adanya regulasi yang jelas oleh Kementerian Kelautan sebagai tindak lanjut hasil pertemuan para nelayan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), banyak nelayan yang nekat melaut harus berurusan dengan pihak kemanan.

Misalnya, kata Riyono, ada tiga kapal cantrang milik nelayan Sumenep, Madura ditahan oleh aparat keamanan. Selain itu, sebagian besar nelayan belum berani melaut karena belum ada regulasi atau surat edaran dari pemerintah sebagai pegangan hukum.

Simak: Kenapa Menteri Susi Kekeuh Tak Cabut Permen Larangan Cantrang?

Riyono menuturkan banyak nelayan mengalami kebingungan karena beredar informasi bahwa Kementerian hanya memperbolehkan nelayan cantrang untuk melaut di wilayah pantai utara Jawa seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Susi Pudjiastuti. Padahal, kata dia, Presiden Jokowi telah mengatakan bahwa nelayan cantrang secara nasional dipersilakan melaut.

Menurut Riyono apa yang disampaikan oleh Menteri Susi  tidak memiliki dasar. Karena itu, nelayan akan tetap berpegang pada arahan Jokowi bahwa nelayan cantrang dapat melaut tanpa batasan waktu secara nasional.

Lihat: Kapolri Larang Polisi Tangkap Nelayan Cantrang

“Presiden tidak pernah menyebut bahwa nelayan cantrang hanya boleh melaut di pantura Jawa. Konteks pertemuan tersebut adalah pertemuan dengan nelayan secara nasional, karena perwakilan nelayan yang hadir tidak hanya nelayan pantura namun juga ada perwakilan dari Lampung,” ujarnya.






Partai Buruh Akan Bawa 10 Ribu Pekerja Saat Daftar ke KPU Besok

3 hari lalu

Partai Buruh Akan Bawa 10 Ribu Pekerja Saat Daftar ke KPU Besok

Partai Buruh akan menggelar Karnaval Kelas Pekerja saat mendaftar menjadi calon peserta Pemilu 2024 di KPU besok.


Berdayakan Nelayan Dukung Pencegahan Pencemaran Sampah

6 hari lalu

Berdayakan Nelayan Dukung Pencegahan Pencemaran Sampah

Hasil pungutan sampah di laut dapat disetarakan dengan harga rata-rata ikan per kilogram pada harga terendah di desa-desa pesisir, dan dibayarkan dalam bentuk upah


BMKG Beri Peringatan Dini Potensi Gelombang Tinggi hingga 6 Meter

11 hari lalu

BMKG Beri Peringatan Dini Potensi Gelombang Tinggi hingga 6 Meter

BMKG menyebut gelombang tinggi di kisaran 4 - 6 meter berpeluang terjadi di perairan barat Sumatera, laut selatan Jawa hingga NTT


KNTI: Banyak Nelayan Mengeluh Tak Bisa Melaut karena KKP Lamban Keluarkan Surat Izin

14 hari lalu

KNTI: Banyak Nelayan Mengeluh Tak Bisa Melaut karena KKP Lamban Keluarkan Surat Izin

Komite Nelayan Tradisional Indonesia menyatakan saat ini banyak nelayan mengeluh tak bisa melaut akibat lambannya SIPI dan SIKPI yang dikeluarkan KKP.


Perairan Yogyakarta Berpotensi Gelombang Tinggi Awal Pekan Ini

19 hari lalu

Perairan Yogyakarta Berpotensi Gelombang Tinggi Awal Pekan Ini

Gelombang tinggi dipicu pola angin di wilayah Indonesia bagian utara yang belakangan dominan bergerak dari selatan ke barat.


Menyiapkan Desa Nelayan yang Cerdas

23 hari lalu

Menyiapkan Desa Nelayan yang Cerdas

BRSDKP berupaya mewujudkan program prioritas KKP membangun desa nelayan dari hulu sampai hilir dengan memperhatikan teknologi informasi, komunikasi, dan manajemen tepat guna.


Komisi IV: Perlu Dukungan Infrastruktur untuk Nelayan Donggala

27 hari lalu

Komisi IV: Perlu Dukungan Infrastruktur untuk Nelayan Donggala

Ada sejumlah infrastruktur yang rusak dan ada yang perlu dibangun agar menunjang produktivitas perikanan di Donggala.


Korea Selatan Buka Lagi Kasus Repatriasi 2 Nelayan Korea Utara

32 hari lalu

Korea Selatan Buka Lagi Kasus Repatriasi 2 Nelayan Korea Utara

Kasus repatriasi paksa terhadap dua nelayan asal Korea Utara oleh Pemerintahan Moon Jae-in, dibuka lagi.


Ratusan Ribu Ikan Bandeng Nelayan Semarang Mati, Diduga Tercemar Limbah Industri

39 hari lalu

Ratusan Ribu Ikan Bandeng Nelayan Semarang Mati, Diduga Tercemar Limbah Industri

Warga menduga kematian ikan bandeng di keramba tersebut akibat limbah dari Kawasan Industri Lamicitra.


Luhut: Dalam 3 Tahun, RI Kurangi Kebocoran Sampah Laut 28,5 Persen

45 hari lalu

Luhut: Dalam 3 Tahun, RI Kurangi Kebocoran Sampah Laut 28,5 Persen

Luhut mengatakan Indonesia terus berkomitmen memberantas sampah laut.