Pelapor Arief Hidayat: Kalau Bersikap Negarawan, Harusnya Mundur

Reporter

ndonesia Corruption Watch menggelar konferensi pers mendesak Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengundurkan diri dari jabatannya di Kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta Selatan pada Kamis, 25 Januari 2018. Dewi Nurita /Tempo.

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan anggota Badan Pengawas Pemilu yang juga pelapor dugaan pelanggaran etik Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, Wahidah Suaib, menyatakan seharusnya Arief Hidayat malu dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua MK. Sebab Arief sudah dua kali melakukan pelanggaran etik.

"Arief Hidayat seharusnya punya rasa malu, dan segera mengundurkan diri dari jabatannya. Itu sikap negarawan," kata Wahidah Suaib di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta Selatan pada Kamis, 25 Januari 2018.

Baca: ICW Desak Ketua MK Arief Hidayat Segera Mengundurkan Diri

Pada 2015, Arief telah berurusan dengan Dewan Etik karena terlibat dalam kasus katabelece jaksa. Dewan Etik yang saat itu dipimpin Abdul Mukhtie Fadjar menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Arief. Arief terbukti memberikan katabelece kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyo Pramono, untuk memberikan perlakuan khusus kepada kerabatnya yang menjadi jaksa di Kejaksaan Negeri Trenggalek.

Pada 2017, Arief Hidayat kembali diduga melakukan lobi politik kepada anggota DPR terkait pencalonan kembali dirinya menjadi hakim MK. Dalam laporan Majalah Tempo, Arief diduga melobi pemimpin Komisi Hukum hingga pemimpin fraksi agar mendukungnya sebagai calon tunggal hakim konstitusi. Belakangan, Arief kembali diangkat menjadi hakim konstitusi.

Baca: Arief Hidayat Siap Jelaskan Isu Lobi Politik ke Dewan Etik MK

Atas dua kasus itu, Wahidah Suaib bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari ICW, Perludem, PBHI, dan Pukat UGM mendesak agar Arief Hidayat segera mengundurkan diri dari jabatannya. "Kekhawatiran kami bukan hanya saat memutuskan Pansus Angket, tapi lebih urgen adalah saat memutus perkara pemilu 2018 dan 2019 mendatang," kata dia.

MK sebagai garda terakhir peserta pemilu mencari keadilan, menurut Wahidah, akan rentan diragukan independensinya dalam memutus perkara pemilihan umum. "Dengan Ketua MK yang punya catatan, bukan hanya ketua tapi institusi juga bisa kehilangan kepercayaan dari masyarakat," kata dia.

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo juga mengatakan hal yang sama soal Arief Hidayat. "Kalau dalam permainan sepakbola, dua kali pelanggaran itu sudah kartu merah. Jadi sudah selayaknya mengundurkan diri," kata Adnan.






MK Kabulkan Gugatan Perludem soal Peradilan untuk Selesaikan Perselisihan Pilkada

17 jam lalu

MK Kabulkan Gugatan Perludem soal Peradilan untuk Selesaikan Perselisihan Pilkada

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugtan Perludem mengenai pengujian materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berkaitan dengan pilkada


MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold, PKS: Kami Hormati, meski Kecewa

18 jam lalu

MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold, PKS: Kami Hormati, meski Kecewa

Aboe mengatakan gugatan yang diajukan PKS soal Presidential Threshold kepada MK merupakan bentuk kegelisahan terhadap kondisi demokrasi Indonesia.


MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold yang Diajukan PKS

20 jam lalu

MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold yang Diajukan PKS

MK menolak gugatan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan presidential threshold 20 persen yang diajukan PKS


Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

2 hari lalu

Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

Sekber mengajukan gugatan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Pemilu untuk merealisasikan agar Prabowo-Jokowi bisa maju Pilpres 2024


Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

2 hari lalu

Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

Menurut Miko, Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas perlu dikuatkan atau setara dengan pihak yang diawasi setelah hakim agung terjerat korupsi


Argumen Sekber Prabowo Gugat UU Pemilu Agar Jokowi Bisa Jadi Wapres

3 hari lalu

Argumen Sekber Prabowo Gugat UU Pemilu Agar Jokowi Bisa Jadi Wapres

Sekber Prabowo-Jokowi 2024-2029 mengajukan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar Jokowi bisa jadi Wapres


MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

3 hari lalu

MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terhadap UUD 1945.


Pandangan Kritis Azyumardi Azra Soal Pemindahan IKN

9 hari lalu

Pandangan Kritis Azyumardi Azra Soal Pemindahan IKN

Prof Azyumardi Azra mengkritisi pemerintah mengenai pemindahan IKN dan menggugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi.


LHKP Muhammadiyah Minta Wacana Jokowi Jadi Cawapres Dihentikan

12 hari lalu

LHKP Muhammadiyah Minta Wacana Jokowi Jadi Cawapres Dihentikan

LHKP Muhammadiyah menilai wacana Jokowi jadi cawapres tak sehat untuk demokrasi.


MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

13 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.