TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Partai Islam Damai dan Aman atau Partai Idaman Rhoma Irama akan menghadiri sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Kamis, 25 Januari 2018. Sidang PTUN ini akan menentukan kelanjutan gugatan soal keputusan KPU yang tak meloloskan pihaknya untuk jadi peserta Pemilu 2019.
"Ini adalah persidangan ketiga dengan agenda penetapan majelis apakah sidang dapat berlanjut ke tahapan selanjutnya atau tidak," kata Sekretaris Jenderal Partai Idaman Ramdansyah lewat keterangannya pada Kamis, 25 Januari 2018.
Baca: Rhoma Irama Anggap KPU dan Bawaslu Terlalu
Partai Idaman menggugat Berita Acara KPU Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang penetapan hasil perbaikan partai politik, yang menyatakan Partai besutan Rhoma Irama itu tidak memenuhi persyaratan administrasi. Sementara itu, Partai Idaman yakin bahwa mereka sudah memiliki kelengkapan pendaftaran sebagaimana disyaratkan oleh KPU.
Ramdansyah mengatakan, persidangan gugatan ini sudah dilakukan pada 22-23 Januari 2018. Agendanya, berturut-turut adalah pengajuan gugatan dan perbaikan gugatan. "Sudah dilakukan sidang tertutup dua kali di hadapan majelis hakim," kata dia.
Baca: Rhoma Irama Curhat Kecewa kepada KPU dan Bawaslu
Partai Idaman juga pernah mengajukan gugatan terhadap keputusan KPU tersebut kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Namun, gugatan tersebut ditolak karena Partai Idaman tidak dapat membuktikan jika partainya memenuhi kelengkapan persyaratan keikutsertaan Pemilihan Umum 2019.
Partai yang didirikan Rhoma Irama ini tidak lolos bersama enam partai lainnya, yaitu Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Indonesia Kerja (PIKA), Partai Bhinneka, Parsindo, Partai Republik, dan Partai Rakyat. Partai Idaman mengajukan gugatan sejak Desember 2017.
