Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Verifikasi Faktual Parpol Peserta Pemilu 2019 Dimulai Pekan Depan

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
KPU melakukan verifikasi faktual kepada Partai Garuda di kantor Partai Garuda, Gedung Senatama Lantai 5, Kwitang, Jakarta Pusat, Senin, 1 Januari 2018. Dewi Nurita/ Tempo
KPU melakukan verifikasi faktual kepada Partai Garuda di kantor Partai Garuda, Gedung Senatama Lantai 5, Kwitang, Jakarta Pusat, Senin, 1 Januari 2018. Dewi Nurita/ Tempo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memulai tahap verifikasi faktual terhadap partai politik peserta Pemilu 2019 pada pekan depan, Senin, 28 Januari 2018. Sebanyak 16 parpol calon peserta pemilu akan mengikuti proses verifikasi faktual yakni, 12 partai politik peserta pemilu 2014, dan 4 partai baru.

"Verifikasi faktual akan dilaksanakan tiga hari, 28-30 Januari 2018," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting di Jakarta, Kamis, 25 Januari 2018.

Evi menjelaskan, pada 28-30 Januari tersebut merupakan waktu verifikasi faktual partai di tingkat pusat dan provinsi. "Untuk kabupaten/kota akan dilaksanakan pada 30 Januari sampai 1 Februari 2018," kata Evi.

Baca juga: KPU Hentikan Sementara Proses Verifikasi Faktual 4 Parpol Baru

Tahapan tersebut dilaksanakan berdasarkan revisi terhadap peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal Pemilu dan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan Parpol peserta Pemilu. Revisi itu sudah disepakati bersama pemerintah dan Komisi II DPR beberapa hari lalu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam rapat itu disepakati bahwa verifikasi dimulai dengan persiapan dokumen persyaratan parpol calon peserta pemilu di tingkat pusat (DPP). Selanjutnya, verifikasi di tingkat DPP dimulai pada 28-30 Januari. Sementara itu, verifikasi tingkat kabupaten/kota dilakukan selama tiga hari, dengan waktu perbaikan tiga hari.

Baca juga: Hasil Pemilu Berpotensi Digugat Karena Verifikasi Sampling KPU

KPU memangkas waktu tahapan verifikasi faktual parpol peserta Pemilu 2019 dari 14 hari menjadi dua hari. Sebab, ada keterbatasan waktu, anggaran, dan tenaga. Pemangkasan waktu dilakukan untuk verifikasi, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat. Ini dilakukan dari durasi normal 14 hari sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2011.

Hal tersebut dilakukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XV/2017 yang mensyaratkan dilakukannya verifikasi terhadap semua partai politik calon peserta Pemilu 2019.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPU Pastikan PSU di Sumbar dan Gorontalo Dilaksanakan Besok Meski Sedang Bencana

1 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
KPU Pastikan PSU di Sumbar dan Gorontalo Dilaksanakan Besok Meski Sedang Bencana

KPU akan melaksanakan PSU di Sumbar dan Gorontalo.


KPU Bali Ajak Parpol Tak Gunakan Baliho di Pilkada 2024, Begini Respons Gerindra

1 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan saat menerima kunjungan awak media di kantor KPU Provinsi Bali di Denpasar, Bali, Sabtu, 5 November 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
KPU Bali Ajak Parpol Tak Gunakan Baliho di Pilkada 2024, Begini Respons Gerindra

Gerindra menyambut baik rencana KPU Bali dan merasa tidak sulit mengarahkan konstituen hingga di tingkat terbawah.


Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Wewenang DKPP Pecat Ketua KPU Bermasalah

1 hari lalu

Pemecatan Hasyim bermula ketika ia dilaporkan ke DKPP RI oleh LKBH-PPS FH UI dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Kuasa Hukum korban menjelaskan bahwa perbuatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Menurut kuasa hukum korban, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sebagai teradu mementingkan kepentingan pribadi untuk memuaskan hasrat seksualnya kepada korban. TEMPO/Subekti
Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Wewenang DKPP Pecat Ketua KPU Bermasalah

Jokowi menandatangani Keppres Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari. Begini bunyinya.


KPU Uji Publik Aturan Perlengkapan Pemungutan Suara di Pilkada 2024

1 hari lalu

Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin (tengah) bersama (dari kiri-kanan) Anggota Komisioner KPU Idham Holik, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Agus Mellaz, Betty Epsilon, dan Sekjen KPU Bernard Dermawan Sutrisno mengangkat tangan bersama usai konferensi pers terkait pemilihan petugas pelaksana Ketua KPU di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
KPU Uji Publik Aturan Perlengkapan Pemungutan Suara di Pilkada 2024

KPU Pusat segera menerbitkan peraturan tentang perlengkapan pemungutan suara di Pilkada 2024. Agar KPU daerah cukup waktu mendistribusikan logistik.


Fakta-fakta Proses Pergantian Komisioner KPU Pasca Hasyim Asy'ari Dipecat

1 hari lalu

Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin (tengah) bersama (dari kiri-kanan) Anggota Komisioner KPU Idham Holik, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Agus Mellaz, Betty Epsilon, dan Sekjen KPU Bernard Dermawan Sutrisno mengangkat tangan bersama usai konferensi pers terkait pemilihan petugas pelaksana Ketua KPU di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Fakta-fakta Proses Pergantian Komisioner KPU Pasca Hasyim Asy'ari Dipecat

Usai Keppres tentang pemecatan Hasyim Asy'ari dari KPU diteken, DPR RI akan menentukan penggantinya diambil komisioner KPU yang tersisa.


Pj Gubernur Jabar Ancam Beri Sanksi Ini terhadap ASN yang Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024

1 hari lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Pj Gubernur Jabar Ancam Beri Sanksi Ini terhadap ASN yang Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024

Menjelang Pilkada 2024, Bey meminta komitmen para ASN dengan tetap netral dan tidak terlibat politik praktis.


KPU Kota Bogor Ungkap Coklit Data Pemilih Pilkada 2024 Sudah 98,85 Persen

1 hari lalu

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) melakukan coklit data pemilih ke rumah warga di Cisalak, Depok, Jawa Barat, Rabu, 22 Februari 2023. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menugaskan 5.558 petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) kepada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan mendatangi rumah warga secara door to door. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Kota Bogor Ungkap Coklit Data Pemilih Pilkada 2024 Sudah 98,85 Persen

KPU Kota Bogor menyebut progres pelaksanaan coklit itu merupakan hasil sinkronisasi pada Pilkada 2024 sebanyak 818.302 orang.


Iffah Rosita Belum Mau Komentar Soal Pencalonan Komisioner KPU Pengganti Hasyim Asy'ari

1 hari lalu

Ilustrasi KPU. TEMPO/Subekti
Iffah Rosita Belum Mau Komentar Soal Pencalonan Komisioner KPU Pengganti Hasyim Asy'ari

Calon Komisioner KPU RI pengganti Hasyim Asy'ari, Iffah Rosita belum mau berkomentar soal pencalonannya.


Agus Rahardjo Harap KPU Tindaklanjuti Putusan Bawaslu soal Kondang Kusumaning Ayu

2 hari lalu

Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jawa Timur, Agus Rahardjo didampingi kuasa hukumnya usai melaporkan calon anggota DPD terpilih nomor urut 4, Kondang Kusumaning Ayu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024. Agus ingin Kondang dicoret karena masih berstatus sebagai staf administrasi DPD. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Agus Rahardjo Harap KPU Tindaklanjuti Putusan Bawaslu soal Kondang Kusumaning Ayu

Agus Rahardjo menjelaskan alasan buat laporan ke KPU RI karena ada calon lain palsukan data administrasi mengaku sebagai mahasiswi.


Dapat Mandat Maju di Pilkada 2024, Anak Mantan Bupati Karanganyar Juliyatmono Mundur dari Caleg Terpilih

2 hari lalu

Ketua KPU Kabupaten Karanganyar, Daryono (kiri) memberikan surat Berita Acara Klarifikasi pengunduran diri Caleg Terpilih DPRD Karanganyar dari Partai Golkar, Ilyas Akbar Almadani (kanan) di Kabupaten Karanganyar, Rabu, 10 Juli 2024. Foto: Istimewa
Dapat Mandat Maju di Pilkada 2024, Anak Mantan Bupati Karanganyar Juliyatmono Mundur dari Caleg Terpilih

Ketua KPU Kabupaten Karanganyar, Daryono mengkonfirmasi pengunduran diri Ilyas sebagai caleg DPRD Karanganyar untuk ikut Pilkada 2024.