Soal Rangkap Jabatan, PDIP Sejak Awal Beda dengan Presiden

Reporter:
Editor:

Widiarsi Agustina

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ahmad Basarah menyelidiki kedudukan Pancasila yang lahir tanggal 1 Juni 1945.

    Ahmad Basarah menyelidiki kedudukan Pancasila yang lahir tanggal 1 Juni 1945.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan sejak awal partainya tidak sepakat dengan kebijakan Presiden Joko Widodo melarang seorang menteri rangkap jabatan menjadi pengurus partai politik karena akan mengurangi keuntungan politik yang akan didapatkan.

    "Memang kalau sikap PDIP sejak awal tidak sependapat dengan sikap Presiden yang melarang rangkap jabatan dengan alasan menteri fokus kerja," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 24 Januari 2018.

    Basarah menjelaskan sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah presidensial, namun dikuasai parlemen sehingga bukan presidensil murni dan banyak kebijakan pemerintah tergantung pada DPR.

    BACA: Presiden Jokowi Pastikan Airlangga Hartarto Rangkap Jabatan

    Karena itu menurut dia, kalau seorang menteri dari parpol memiliki dua tanggung jawab yaitu menjaga kinerja di kementeriannya dan tanggung jawab kepentingan politik Presiden.

    "Kalau Presiden melarang rangkap jabatan, justru Presiden mengurangi keuntungan politik yang didapatkan dari menteri yang berlatar belakang politik yang seharusnya dapat ditugaskan mengawal kebijakan pemerintahan," ujarnya.

    Namun, dia mengatakan meskipun partainya berbeda pandangan, namun menghormati keputusan Presiden yaitu dengan menon-aktifkan Puan Maharani sebagai Ketua DPP bidang Politik PDI Perjuangan ketika menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

    Dia mengatakan PDI Perjuangan menghormati perubahan kebijakan Presiden yang memperbolehkan menteri di kabinet rangkap jabatan di parpol karena tidak ada norma atau keputusan presiden yang mengaturnya.

    "Kalau Presiden bilang Mbak Puan boleh aktif di partai maka kami ikut keputusan tersebut. Namun, kalau hanya memberikan 'previlage' kepada Golkar, kami pun akan ikut karena menghormati semua hak prerogatif Presiden," tuturnya.

    Basarah mengatakan kebijakan Presiden yang tidak melarang menteri rangkap jabatan memiliki konsekuensi logis, salah satunya partai-partai lain akan meminta kebijakan yang sama.

    Hal itu menurut Wasekjen PDIP ini sangat wajar karena sebuah kebijakan harus berlaku umum dan adil sehingga apabila ada satu menteri dari parpol tertentu boleh rangkap jabatan maka agar tidak ada diskriminasi menteri dari parpol lain mendapatkan perlakuan sama.

    Di dalam Kabinet Kerja, terdapat dua orang menteri yang menjadi pengurus partai politik yaitu Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar. Lalu Menteri Sosial Idrus Marham yang juga sebagai Ketua Koordinator Bidang Kelembagaan DPP Partai Golkar.

    Presiden Joko Widodo mengizinkan Airlangga Hartarto untuk rangkap jabatan sebagai Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar karena masa kerja kabinet saat ini hanya tersisa satu tahun. Presiden menilai tidak efektif apabila dilakukan pergantian di pos menteri perindustrian.

    "Kita tahu Pak Airlangga ini di dalam sudah jadi menteri. Ini tinggal satu tahun saja praktis ini kita, kalau ditaruh orang baru ini belajar bisa enam bulan, kalau tidak cepat bisa setahun kuasai itu," kata Presiden di Jakarta, Rabu 17 Januari 2018.

    Jokowi mengizinkan Airlangga rangkap jabatan karena yang bersangkutan adalah sosok yang sangat mengerti mengenai dunia perindustrian.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sulli dan Artis SM Entertaintment yang juga Tewas Bunuh Diri

    Sulli, yang bernama asli Choi Jin-ri ditemukan tewas oleh managernya pada 14 Oktober 2019. Ada bintang SM lainnya yang juga meninggal bunuh diri.