Komnas HAM Minta KPU Cegah Pelanggaran HAM dalam Pilkada

Anak Warga Suku Anak Dalam sedang mengikuti program Pendidikan Sekolah Kelas Jauh yang dijalankan Hutan Harapan. TEMPO/Syaipul Bakhori

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk mendiskusikan potensi pelanggaran HAM dalam pilkada 2018 dan pemilu 2019. Wakil Komnas HAM, Hairansyah, mengatakan KPU perlu memastikan kelompok yang selama ini terdiskriminasi tetap dapat menggunakan hak pilih. “Misalnya Ahmadiyah, Syiah, dan lainnya, yang selama ini masih terdiskriminasi,” katanya di kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Januari 2018.

KPU perlu memantau potensi-potensi pelanggaran HAM agar kelompok yang masih terdiskriminasi dapat diikutsertakan dalam pilkada 2018 dan pemilu 2019 tanpa perbedaan. Hairansyah berujar KPU harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Hukum dan HAM. “Ini berkaitan dengan pemilih di lapas (lembaga pemasyarakatan), juga pemilih yang rentan mendapat diskriminasi," ujarnya.

Baca:
Komnas HAM Temui Ketua DPR, Bahas Asmat ...
KPU: Putusan MK soal Verifikasi Berpotensi ...

Hairansyah menuturkan KPU harus mengawasi masalah diskriminasi ras, etnis, dan keadilan dalam proses pemilihan. Diskriminasi itu, kata dia, bisa saja terjadi mulai soal informasi pemilu hingga penggunaan hak pilih dalam pilkada. "Soal diskriminasi ras, etnis, dan keadilan dalam proses pemilihan, kemerdekaan menggunakan hak pilih ini harus diawasi," ucapnya.

Komisioner KPU, Viryan, mengatakan KPU sudah membuat edaran tentang perlakuan khusus bagi jemaah Ahmadiyah dan Syiah. “Seperti contoh Karang Asem di Bali, pemilih bergeser karena erupsi Gunung Agung,” tuturnya. Petugas KPU Merangin juga turun untuk mencocokkan dan meneliti data pemilih Suku Anak Dalam di Jambi.

Namun ada beberapa suku adat, seperti Badui Dalam, belum bisa dijangkau. “Karena memilih adalah hak, sedangkan mereka sudah menyatakan untuk tidak memilih,” kata Viryan.

Baca juga:
Data Komnas HAM 2017, Kepolisian Paling ...
KPU Diminta Antisipasi Keterlibatan Anak dalam ...

Menurut Viryan, daerah rawan pelanggaran lain adalah Papua karena terkait dengan kartu tanda penduduk elektronik. Ia mengatakan, berdasarkan data terakhir yang KPU terima, ada 69 persen penduduk yang belum melakukan perekaman. Viryan menuturkan hal itu bisa mengkhawatirkan dan jangan sampai menjadi masalah pada kemudian hari.

KPU dan Komnas HAM sudah memiliki kesepakatan sejak 2015. Viryan menilai hal-hal yang lebih mendalam perlu dikaji bersama. “Seperti yang sedang kita lakukan dengan KIP (Komisi Informasi Pusat),” ujarnya.






Keberatan Soal Pelecehan Seksual Brigadir J, Deolipa Yumara Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN

8 jam lalu

Keberatan Soal Pelecehan Seksual Brigadir J, Deolipa Yumara Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN

Komnas HAM dan Komnas Perempuan diminta menarik kembali pernyataan resmi soal dugaan pelecehan seksual Brigadir J terhadap Putri Candrawathi.


Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

9 jam lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

9 jam lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


Ironis, Tragedi Kanjuruhan Terjadi Tepat Sehari sebelum Hari Tanpa Kekerasan Internasional

11 jam lalu

Ironis, Tragedi Kanjuruhan Terjadi Tepat Sehari sebelum Hari Tanpa Kekerasan Internasional

Hari Tanpa Kekerasan Internasional diperingati setiap 2 Oktober. Ironisnya, sehari sebelum diperingati telah terjadi Tragedi Kanjuruhan.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

15 jam lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

16 jam lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Kontras Surabaya Sebut Tragedi Kanjuruhan Akibat Kelalaian Panpel dan Tindakan Berlebihan Polisi

1 hari lalu

Kontras Surabaya Sebut Tragedi Kanjuruhan Akibat Kelalaian Panpel dan Tindakan Berlebihan Polisi

KontraS Surabaya sebut suporter tidak bersalah dalam Tragedi Kanjuruhan.


Tragedi Kanjuruhan, KontraS Surabaya Ragukan Data Korban Versi Polisi

1 hari lalu

Tragedi Kanjuruhan, KontraS Surabaya Ragukan Data Korban Versi Polisi

KontraS Surabaya menyebutkan banyak korban Tragedi Kanjuruhan yang langsung dibawa rekan-rekannya sehingga tak tercatat oleh polisi.


Tragedi Kanjuruhan: Komnas HAM Sebut Ada Indikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia

1 hari lalu

Tragedi Kanjuruhan: Komnas HAM Sebut Ada Indikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Komnas HAM akan menemui korban tragedi Kanjuruhan untuk mendapatkan informasi yang utuh.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

1 hari lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.