Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Atasi Kesehatan di Asmat, Jokowi: Infrastruktur Harus Rampung

image-gnews
Warga menggendong anaknya yang mengalami gizi buruk saat menjalani perawatan, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats, Kabupaten Asmat, Papua, 22 Januari 2018. Bertambahnya pasien rawat inap gizi buruk, campak dan malaria mix dari beberapa distrik di Kabupaten Asmat membuat pasien dirawat di bagian garasi mobil rumah sakit karena ruang perawatan penuh. ANTARA
Warga menggendong anaknya yang mengalami gizi buruk saat menjalani perawatan, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats, Kabupaten Asmat, Papua, 22 Januari 2018. Bertambahnya pasien rawat inap gizi buruk, campak dan malaria mix dari beberapa distrik di Kabupaten Asmat membuat pasien dirawat di bagian garasi mobil rumah sakit karena ruang perawatan penuh. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan proyek infrastruktur perlu untuk mengatasi masalah kesehatan yang diderita masyarakat di Kabupaten Nduga dan Asmat, Papua. Menurut Presiden, kehidupan layak yang tak terjangkau penduduk di sana salah satunya akibat infrastruktur yang buruk.

Presiden Jokowi menjelaskan, masyarakat Asmat hidup dalam kelompok-kelompok kecil dan berada di daerah pedalaman. Karena itu, perlu infrastruktur yang layak agar dapat tersentuh bantuan. "Tahap pertama, infrastruktur harus dirampungkan, agar yang terisolasi jadi terbuka," ucapnya di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2018.

Baca: Cegah Gizi Buruk Terulang, Pemprov Papua...

Setelah infrastruktur terbangun, ujar Jokowi, barulah dibuka lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Jokowi menjelaskan, masyarakat Asmat terikat dengan hak ulayat, sehingga mereka merasa memiliki wewenang untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam demi kelangsungan hidupnya.

"Tidak mungkin mereka pindah-pindah untuk mencari pangan, untuk menyiapkan pangan, enggak.” Jadi harus ada pertanian agar mereka menetap.

Di saat bersamaan, tutur Jokowi, pemerintah terus melakukan vaksinasi terhadap masyarakat Nduga dan Asmat agar kebal dari sejumlah penyakit. Namun pemberian vaksin ini juga mengalami kendala. "Itu di dalam hutan yang tak mungkin dokter masuk ke sana.” Kedua, banyak dari mereka yang tak mau divaksin. “Ini fakta lapangan.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga: Gizi Buruk dan Campak di Asmat, Jokowi Minta...

Kesehatan masyarakat di Nduga dan Asmat menjadi sorotan akibat gizi buruk dan maraknya penderita campak. Presiden telah memanggil Gubernur Papua, Bupati Nduga, Bupati Asmat, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri pada Selasa malam, 23 Januari 2018, di Istana Bogor.

Jokowi meminta para kepala daerah menyiapkan solusi jangka menengah untuk mengatasi persoalan kesehatan ini.

Hingga kini, korban gizi buruk di Kabupaten Asmat tercatat mencapai 90 jiwa. Dari jumlah itu, 69 di antaranya meninggal dunia. Sebanyak 65 jiwa juga terkena campak dengan empat di antaranya juga mengalami gizi buruk. Bupati Asmat Elisa Kambu memastikan jumlah itu mulai berkurang karena sudah ada upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan pusat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

20 menit lalu

Wakil ketua KPK, Johanis Tanak (kanan) bersama Chairman Korean Chamber of Commerce, Lee Kang Hyun (dua kiri), Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dan juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media seusai mengikuti Forum Group Discussion, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 November 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan tidak setuju apabila ada screening awal terhadap calon menteri yang bakal menjabat di era Prabowo Subianto.


Kata Gibran Soal Status Dirinya dan Jokowi yang Dianggap Bukan Kader PDIP Lagi: Dipecat Juga Tidak Apa-apa

47 menit lalu

Postingan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka di akun Instagramnya. FOTO/Instagram/gibran_rakabuming
Kata Gibran Soal Status Dirinya dan Jokowi yang Dianggap Bukan Kader PDIP Lagi: Dipecat Juga Tidak Apa-apa

Wali Kota Solo sekaligus wakil presiden (wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka tak mempermasalahkan jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menganggap Joko Widodo atau Jokowi dan dirinya saat ini bukan lagi bagian dari partai politik itu. Dia bahkan menyebut jika dipecat dari PDIP pun tidak apa-apa.


Kisah Jokowi Pernah Siapkan Ganjar Maju Pilpres 2024, Lantas Balik Badan

1 jam lalu

Presiden Jokowi bersama dengan capres dari PDIP Ganjar Pranowo pulang bersama-sama ke Solo menggunakan Pesawat Kepresidenan, Jumat, 21 April 2023. Sumber Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Kisah Jokowi Pernah Siapkan Ganjar Maju Pilpres 2024, Lantas Balik Badan

Ganjar Pranowo menerima hasil putusan MK yang menolak permohonan PHPU kubunya. Dulu, Jokowi pernah menyiapkannya maju capres di Pilpres 2024.


Jokowi Hormati Putusan MK: Tuduhan ke Pemerintah Tak Terbukti

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Jokowi Hormati Putusan MK: Tuduhan ke Pemerintah Tak Terbukti

Usai putusan MK Jokowi mengatakan, pemerintah akan mendukung proses transisi dari pemerintah saat ini ke pemerintah yang akan datang.


Sampai di Sini Ganjar dan Mahfud Md, Lika-liku Keduanya dalam Kontestasi Pilpres 2024

4 jam lalu

Sampai di Sini Ganjar dan Mahfud Md, Lika-liku Keduanya dalam Kontestasi Pilpres 2024

Ganjar Pranowo menyebut perjalanannya bersama Mahfud MD di Pilpres 2024 telah berakhir usai putusan MK soal sengketa Pilpres 2024.


Menhub Budi Karya Sebut Bandara Panua Pohuwato akan Tingkatkan Perekonomian Gorontalo

4 jam lalu

Bandara Panua Pohuwato. Dok: Kemenhub
Menhub Budi Karya Sebut Bandara Panua Pohuwato akan Tingkatkan Perekonomian Gorontalo

Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan Bandara Panua Pohuwato menjadi pintu gerbang untuk mengembangkan perekonomian di Kabupaten Pohuwato dan Provinsi Gorontalo.


Majalah Tempo Pernah Ungkap Jokowi Cawe-Cawe dalam Pengusungan Gibran di Pilpres 2024

4 jam lalu

Cover Majalah Tempo 29 Oktober 2023. FOTO/ilustrasi Majalah Tempo/Tempo Kendra Paramita
Majalah Tempo Pernah Ungkap Jokowi Cawe-Cawe dalam Pengusungan Gibran di Pilpres 2024

Majalah Tempo edisi akhir Oktober 2023 memaparkan sejumlah peran Jokowi cawe-cawe pengusungan putra sulungnya, Gibran sebagai cawapres Prabowo.


Putusan MK Sebut Presiden Tak Ikut Campur dalam Pilpres 2024, Tapi Jokowi Pernah Akui Cawe-Cawe

10 jam lalu

Prabowo dan Jokowi di restoran Seribu Rasa. Instagram/Prabowo
Putusan MK Sebut Presiden Tak Ikut Campur dalam Pilpres 2024, Tapi Jokowi Pernah Akui Cawe-Cawe

Putusan MK sebut Presiden Joko Widodo tak cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Tapi, "Saya harus cawe-cawe," kata Jokowi Senin, 29 Mei 2023.


Terpopuler: Tim Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Segera Dibentuk, AirAsia Tebar Promo Tiket 28 Rute Internasional Mulai Kemarin

14 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan (kedua dari kanan) dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi (kedua dari kiri) saat acara High Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM) Indonesia dan Tiongkok ke-4 di Labuan Bajo, Timur Nusa Tenggara, Jumat (19 April 2024). ANTARA/HO-Kementerian Koordinator Bidang Kelautan dan Perikanan
Terpopuler: Tim Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Segera Dibentuk, AirAsia Tebar Promo Tiket 28 Rute Internasional Mulai Kemarin

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia dan Tiongkok telah sepakat untuk membentuk tim ihwal penggarapan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.


Sidang Putusan MK: Nepotisme Jokowi Tak Terbukti dalam Pencalonan Gibran sebagai Cawapres

1 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Sidang Putusan MK: Nepotisme Jokowi Tak Terbukti dalam Pencalonan Gibran sebagai Cawapres

MK menilai tak ada bukti nepotisme yang dilakukan Jokowi dalam pencalonan Gibran