Gempa 23 Januari 2018, Ini Kata BNPB Soal Penyebaran Hoax

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkumpul di lapangan Balaikota. Mereka terlihat panik saat gempa bumi terjadi, 23 Januari 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Ratusan pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkumpul di lapangan Balaikota. Mereka terlihat panik saat gempa bumi terjadi, 23 Januari 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho meminta agar masyarakat tak menyebarkan berita bohong atau hoax, apalagi soal gempa melalui media sosial. Sebab, kata Sutopo, potensi gempa tak dapat diprediksi secara pasti.

    “Jangan ikut-ikutan menyebarkan (hoax) di media sosial,” kata Sutopo dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 23 Januari 2018.
    Baca : Netizeh Sebut Apartemen Margonda Miring Pasca Gempa 6,1 SR di Lebak

    Menurutnya, teknologi saat ini belum mampu memprediksikan secara pasti perihal waktu dan lokasi gempa yang akan terjadi. Karenanya, informasi bahwa akan terjadi gempa besar adalah hoax. BNPB berharap masyarakat cerdas menggunakan media sosial.

    “Bahkan dengan spesifik mengatakan besar, waktu dan lokasi itu adalah hoax,” ujar Sutopo.

    Beredar kabar lewat media sosial bahwa akan ada gempa susulan berkekuatan 7,5 skala ritcher (SR) di wilayah Banten. Informasi itu ditulis dalam surat dengan kop yang mengatasnamakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Klas I Serang.

    Namun, Kepala Sub Bidang Analisa Informasi Iklim BMKG Adi Ripaldi mengatakan tidak ada potensi gempa susulan dalam waktu dekat. Saat dihubungi, Adi menerangkan, surat yang beredar adalah hoax dan telah diedit orang lain. Ia berujar, surat hoax itu merupakan prakiraan gelombang, bukan prakiraan gempa.

    Sebelumnya, BMKG mengumumkan telah terjadi gempa tektonik berkekuatan 6,1 SR pada Selasa, 23 Januari 2018. Gempa itu terjadi di wilayah Samudra Hindia, Selatan Jawa pukul 13:34:53 WIB.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.