Usai Wiranto Bertemu OSO, Ini Harapan Menteri Yasonna Soal Hanura

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto bersama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang memberi pernyataan seputar konflik yang terjadi di partainya itu di Istana Negara, Jakarta, 17 Januari 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto bersama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang memberi pernyataan seputar konflik yang terjadi di partainya itu di Istana Negara, Jakarta, 17 Januari 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly berharap agar konflik internal Partai Hanura dapat segera berakhir usai pertemuan antara Ketua Dewan Pembina Hanura Wiranto dan Ketua Umum Partai Hanura yang sah menurut SK Kemenkumham Oesman Sapta Odang atau Oso malam ini, Selasa 23 Januari 2018.

    "Diharapkan konflik Hanura segera diselesaikan dengan baik," kata Yasonna Laoly saat ditemui di bilangan Menteng, pada Selasa, 23 Januari 2018.
    Baca : Ini Rincian LP3HI tentang Dana Hanura yang Disetor ke PT OSO

    Sejak sore hingga malam tadi, Wiranto bertemu dengan Oesman Sapta Odang dan dan Ketua Umum versi Munaslub Daryatmo di Hotel Ritz Calton, Jakarta. Setelah pertemuan itu, Wiranto mengatakan saat ini Ketua Umum Hanura yang dianggap sah adalah Oesman Sapta Odang atau Oso. “Ketua Umum ya Pak Oso,” kata Wiranto di Hotel Ritz Calton, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2018.

    Pernyataan yang dikeluarkan oleh Wiranto berbeda-beda dalam berbagai kesempatan. Wiranto pernah mengatakan tidak akan ada Munaslub Hanura untuk menggantikan Oso. Namun, Wiranto mengirimkan pesan WhatsApp kepada kubu Daryatmo saat menggelar Munaslub untuk menggantikan Oso.

    Di lain sisi, Wiranto juga mengakui jika penyebab konflik adalah persoalan kepemimpinan Oso. "Sebabnya adalah masalah kepemimpinan, masalah leadership, dan saya kira saya tidak bisa mencegahnya," kata Wiranto di Monas, Ahad, 21 Januari 2018.

    Yasonna sebelumnya mengingatkan, jika konflik internal Hanura terus berlarut, maka akan berdampak buruk bagi partai tersebut. "Apalagi tahapan pemilu sudah dekat. Kalau pecah berantakan, nanti partai ini bisa mengecil," kata Yasonna, Senin, 22 Januari 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.