TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK merasa tidak ada niatan tertentu di balik masuknya sejumlah purnawirawan jenderal ke lingkaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Apalagi jika hal itu dikaitkan dengan persiapan pemilihan umum 2019. "Oh, itu biasa saja, bukan hal baru," ujar JK di kantornya, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2018.
Sebagaimana diketahui, Jokowi menarik dua pensiunan tentara ke lingkaran dekatnya. Keduanya adalah mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal (Purnawirawan) Moeldoko serta mantan Komandan Komando Pasukan Khusus Jenderal (Purnawirawan) Agum Gumelar.
Baca: Pelantikannya Dikaitkan dengan 2019, Moeldoko: GR Nanti...
Moeldoko mengisi posisi Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Adapun Agum menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), menggantikan KH Hasyim Muzadi yang wafat. Purnawirawan jenderal yang lebih dulu berada di dekat Presiden ialah Luhut Binsar Pandjaitan, Wiranto, dan Ryamizard Ryacudu. Sebelumnya, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (Purnawirawan) Soebagyo Hadisiswoyo juga mengisi posisi Wantimpres.
Sejumlah pengamat menilai penunjukan Moeldoko dan Agum, yang berasal dari Angkatan Darat, sebagai persiapan menuju pemilu 2019. Sebab, Jokowi diprediksi bakal menghadapi calon dari purnawirawan Angkatan Darat, yakni Prabowo Subianto dan Gatot Nurmantyo.
Simak: Anggota Wantimpres Agum Gumelar, Kiprahnya di Militer dan Sipil
Menurut JK, posisi-posisi penting di pemerintahan yang diisi figur berlatar belakang militer bukanlah hal baru. Sebab, sejak dulu, hal itu sudah diterapkan. Posisi KSP, misalnya, kata JK, bukan hal asing jika dijabat Moeldoko. Sebab, posisi tersebut pernah diisi Luhut.
Ihwal analisis bahwa masuknya Agum dan Moeldoko untuk persiapan pemilu, menurut JK, tidak ada kaitannya. Lagi pula, kata dia, Jokowi sudah memiliki pengalaman menghadapi lawan berlatar belakang militer pada pemilu sebelumnya. "Pemilu sendiri (yang bersifat langsung) sudah tiga kali dan berjalan baik-baik saja. Jadi tidak ada masalah," ujarnya.