KPU Diminta Antisipasi Keterlibatan Anak dalam Kampanye Pilkada

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jika kasus ini ditangani oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), maka rehabilitasi sosial adalah sebuah keniscayaan.

    Jika kasus ini ditangani oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), maka rehabilitasi sosial adalah sebuah keniscayaan.

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemui komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendiskusikan perlindungan anak pada masa Pilkada 2018 maupun pemilu 2019. Ketua KPAI Susanto mengatakan, KPU perlu mengantisipasi keterlibatan anak dalam kampanye pilkada serentak 2018 maupun pemilu 2019.

    “KPAI meminta KPU memastikan kampanye ramah anak ,” kata Susanto di kantor KPU, Selasa, 22 Januari 2018.

    Menurut Susanto, desakan ini sesuai dengan Pasal 15 poin a Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalalahgunaan kegiatan politik. Susanto mengatakan, hal yang mendesak saat ini adalah soal konten kampanye politik di media sosial. Menurutnya, selain isu SARA, isu tentang anak dalam kampanye juga harus diperhatikan oleh KPU.

    Baca juga: Pilkada 2018, Baru 9 Calon Gubernur Mendaftar di Hari Pertama

    “Agar anak terhindar dari isu-isu yang tidak layak didengar dan disaksikan oleh anak selama proses kampanye,” tutur Suseno.

    Komisioner KPU, Ilham Saputra mengatakan, KPU menyambut baik rekomendasi dari KPAI. Menurut Ilham, usulan dari KPAI ini sangat bisa direalisasikan. Hal itu, kata Ilham, karena KPU memang berwenang untuk memeriksa atribut-atribut kampanye sebelum digunakan masing-masing tim sukses calon kepala daerah. Ilham berujar, KPU juga telah mendiskusikan soal konten kampanye di media sosial ini dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

    “Kami sedang melakukan penjajakan MoU dan mengusahakan agar rekomendasi KPAI bisa direalisasikan,” tutur Ilham.

    Baca juga: Jenderal Maju di Pilkada, Perludem: Partai Mau Calon yang Instan

    Susanto mengatakan, KPAI juga akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait pengawasan pelanggaran kampanye yang melibatkan anak. “Termasuk perlindungan anak dalam indeks kerawanan pemilu (KIP) yang dbuat Bawaslu di beberapa daerah yang menjadi potensi konflik,” kata Susanto. KPAI juga membuka posko pengaduan secara online dan membuat kelompok kerja yang akan mengadvokasi kampanye ramah anak ke daerah-daerah selama Pilkada 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.