Ini Rincian LP3HI tentang Dana Hanura yang Disetor ke PT OSO

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Sudewo (baju kuning) ditemani kuasa hukumnya, Adi Warman (baju batik) ketika hendak melaporkan Ketua Umum DPP Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) atas dugaan penggelapan uang di Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, 22 Januari 2018. Tempo/Zara Amelia

    Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Sudewo (baju kuning) ditemani kuasa hukumnya, Adi Warman (baju batik) ketika hendak melaporkan Ketua Umum DPP Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) atas dugaan penggelapan uang di Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, 22 Januari 2018. Tempo/Zara Amelia

    TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) yang melaporkan Ketua Umum Partai Hanura Osman Sapta Odang ke Bawaslu, Kejaksaan Agung dan OJK mengaku memiliki foto kuitansi setoran dana partai ke PT OSO Sekuritas. "Di dalam uang yang disetorkan ke PT OSO Securities itu ada dana bantuan APBN untuk partai politik," kata Wakil Koordinator LP3HI Kurniawan Adi Nugroho kepada Tempo melalui pesan elektronik, Selasa, 23 Januari 2018.

    Tempo mendapatkan foto kuitansi penyetoran dana yang dimaksud Kurniawan. Foto kuitansi uang yang disetorkan Bendahara Umum Partai Hanura kubu Manhattan, Beni Prananto menunjukkan adanya tiga kali setoran uang ke PT OSO Securities, pada 12, 13, dan 20 Oktober 2017. Penyetoran dana itu ditulis sebagai penempatan investasi di PT OSO Securities, milik Oesman, dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT OSO Securities, Hamdriyanto. 

    Baca:
    Oesman Sapta: Uang Masuk Sekuritas untuk ... Oesman Sapta Tuding Balik Hanura Kubu ...

    Pada 12 Oktober, Beni menyetor Rp8.933.150, dengan rincian SGD500 ribu, USD145.000, dan Rp2 miliar. Kemudian pada 13 Oktober 2017, ia kembali menyetor Rp9,5 miliar. Terakhir, Beni menyetor Rp10 miliar pada 20 Oktober 2017.

    Selain itu, ada juga kuitansi dari mantan calon Bupati Wajo, Sulawesi Selatan, Andi Syahrir Kube sebesar Rp1 miliar. Dana itu disetor pada 6 Januari 2018 dan ditujukan untuk titipan dana kampanye. "Kuitansi Rp1 miliar itu mahar dari calon bupati yang akhirnya tidak mendapatkan rekomendasi dari Hanura untuk dicalonkan sebagai bupati," ujar Kurniawan.

    LP3HI melaporkan Oesman Sapta, Partai Hanura, dan PT OSO Securities ke Badan Pengawas Pemilu, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kejaksaan Agung. Laporan ke OJK sudah disampaikan pekan lalu. Sedangkan laporan ke Bawaslu dan Kejaksaan Agung telah dilakukan kemarin, Senin, 22 Januai 2018.

    Baca juga: Hanura Kubu Sudding Batal Laporkan Oesman ...

    Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura kubu Sarifuddin Sudding, Sudewo, mengatakan Ketua Umum Oesman Sapta Odang atau OSO diduga meminta uang kepada sejumlah calon kepala daerah untuk ditransfer ke rekening PT. OSO Securities. Ia menuturkan Beni sebagai Bendahara Umum partai siap memberikan kesaksian terkait dengan penyalahgunaan uang partai.

    Oesman membalas dengan menuding Kubu Ambhara atau Sarifuddin Sudding menerima uang dari peserta calon kepala daerah. "Saya yang punya bukti bahwa mereka menerima uang dari peserta," kata OSO di Hotel Manhattan, Jakarta Selatan, pada Ahad, 21 Januari 2018.

    Untuk membuktikan hal itu, Oesman Sapta mengatakan akan menunjuk akuntan dari internal dan eksternal partai untuk melakukan audit. Pemanggilan akuntan itu sekaligus menjelaskan hal-hal yang selama ini dianggapnya sebagai fitnah. "Suatu waktu akan terbuka, tapi dari audit," ujarnya.

    Saling lapor kedua kubu ini merupakan babak lanjutan konflik internal Partai Hanura antara kubu Oesman Sapta Odang dengan kubu Sarifuddin Sudding. Sebelumnya, konflik ini membuat Hanura  memiliki dua ketua umum, yakni Oesman dan Daryatmo yang dipilih melalui musyawarah luar biasa yang digelar Sudding  cs, pada Kamis, 18 Januari 2018.

    ADAM PRIREZA | M YUSUF MANURUNG


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.