KPU Sepakat Merevisi Aturan Diskriminatif Penyandang Disabilitas

Ketua KPU Arief Budiman bersama Komisioner KPU Evi Novida dan Viryan bertemu DPR untuk melakukan konsultasi terkait putusan Mahkamah Konstitusi soal Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Gedung Nusantara II DPR, Senayan pada Senin, 15 Januari 2018. Dewi Nurita /Tempo

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum memastikan akan segera merevisi Surat Keputusan KPU Nomor 231 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis standar kemampuan jasmani dan rohani serta pemeriksaan kesehatan dalam pemilihan kepala daerah 2018. Beleid tersebut diskriminatif terhadap penyandang disabilitas karena mengakibatkan mereka dianggap tak layak menjadi calon kepala daerah.

Komisioner KPU, Ilham Saputra, mengatakan akan menugaskan tim biro hukum KPU untuk membahas revisi dengan tim dari Koalisi Penyandang Disabilitas. “Ini soal terminologi saja, tidak ada persoalan yang seakan-akan kami sengaja menutup akses teman-teman disabilitas untuk berpartisipasi secara politik,” kata Ilham di KPU, Senin, 22 Januari 2018.

Baca: Soal Verifikasi Partai Hanura, KPU Berpatokan pada SK Kemenkumham

Menurut Ilham, perbedaan pemahaman soal disabilitas telah memicu perdebatan antara KPU dan Koalisi Penyandang Disabilitas. Dia mengaku keputusan yang ditetapkan pada 19 Desember lalu itu hanya mengacu pada pemahaman disabilitas dari aspek ilmu kedokteran.

Namun, kata Ilham, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas memiliki makna berbeda. “Dalam istilah kedokteran ada disabilitas pendengaran, penglihatan, dan lainnya yang berbeda dengan Undang-Undang Disabilitas,” kata dia.

Ilham menargetkan revisi rampung sebelum penetapan calon kepala daerah pada 12 Februari mendatang, walaupun dari jumlah total 1.158 calon kepala daerah tak satu pun penyandang disabilitas. KPU, kata dia, akan memberi ruang kepada koalisi penyandang disabilitas untuk ikut merumuskan naskah revisi.

Baca: Sampel Verifikasi Faktual dari Parpol Dinilai Rentan Manipulasi

Senin, 22 Januari 2018, Koalisi Penyandang Disabilitas mendatangi KPU untuk mendesak revisi Keputusan KPU Nomor 231 Tahun 2017 tersebut. Mereka sebelumnya mempersolkan peraturan tersebut. Bab II dalam beleid tersebut dianggap mengandung sejumlah ketentuan yang sangat diskriminatif, seperti membatasi tunanetra dan tunarungu dalam pencalonan kepala daerah.

Wakil Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, Mahmud Fasa, mengatakan tim perumus revisi dari koalisi disabilitas akan dibentuk hari ini untuk selanjutnya berkoordinasi dengan biro hukum KPU dalam merumuskan revisi. “Kami akan siapkan poin-poin penggantinya,” ujar dia. Fasa menyadari bahwa tahap pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah sudah dilalui. Namun, revisi itu, kata dia, akan memberi jaminan tidak ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam pilkada mendatang.

Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas, Heppy Sebayang, meminta revisi Keputusan KPU harus memperhatikan aspek selain ilmu kedokteran bagi penyandang disabilitas. “Misalnya kemampuan dalam observasi, menganalisis, membuat, dan mengkomunikasikan keputusan,” kata dia.

Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, Veri Junaidi, menilai revisi tetap perlu dilakukan meskipun tahap pemeriksaan kesehatan sudah selesai. Selain muatan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, perubahan keputusan itu akan memberi jaminan bagi calon kepala daerah yang akan ditetapkan pada 12 Februari nanti. “Masih bisa menjadi acuan KPU menilai calon kepala daerah di pilkada sekarang,” kata dia.

RIANI SANUSI PUTRI



KPU



Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

13 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

16 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?


Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

21 hari lalu

Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

Muhammad Mardiono kembali menegaskan bahwa Suharso Monoarfa merupakan guru sekaligus sahabatnya.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

21 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

22 hari lalu

Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

Achmad berharap adanya perubahan kepemimpinan di partainya tidak melunturkan semangat persatuan di PPP.


PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

24 hari lalu

PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

PPP versi Muhammad Mardiono mengakui belum mendapatkan SK pengesahan kepengurusan baru dari Kemenkumham.


PPP Alami Konflik Internal, KPU Pastikan Verifikasi Administrasi Jalan Terus

25 hari lalu

PPP Alami Konflik Internal, KPU Pastikan Verifikasi Administrasi Jalan Terus

KPU menyatakan bahwa konflik internal PPP tak akan mengganggu mereka dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap partai tersebut.


Menkominfo Lempar Urusan Kebocoran Data ke BSSN, Apa Tugas dan Fungsi BSSN?

25 hari lalu

Menkominfo Lempar Urusan Kebocoran Data ke BSSN, Apa Tugas dan Fungsi BSSN?

Menkominfo Johnny G. Plate persilakan wartawan untuk bertanya pada BSSN perihal kebocoran data. Lantas apa sebenarnya tugas dan fungsi dari BSSN?


Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

26 hari lalu

Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan hingga laporan soal dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU, Bawaslu, hingga PPLN.


Terkini Bisnis: Faisal Basri Sebut Kenaikan Harga BBM Fenomena Global, Cerita Jokowi Sulit Bicara dengan Putin

26 hari lalu

Terkini Bisnis: Faisal Basri Sebut Kenaikan Harga BBM Fenomena Global, Cerita Jokowi Sulit Bicara dengan Putin

Berita terkini bisnis hingga siang ini dimulai dari pernyataan ekonom senior UI Faisal Basri soal kenaikan harga BBM adalah fenomena global.