TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly menilai perselisihan di internal Partai Hanura akan berdampak buruk bagi partai tersebut.
"Apalagi tahapan pemilu sudah dekat. Kalau pecah berantakan, nanti partai ini bisa mengecil," ujarnya saat temui awak media di Balai Kartini, Jakarta, Senin, 22 Januari 2018.
Yasonna mengatakan telah meminta masalah di internal Partai Hanura bisa diselesaikan secara baik-baik. "Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Wiranto dan Pak OSO," ucapnya.
Baca juga: Oesman Sapta: Uang Masuk Sekuritas untuk Selamatkan Hanura
Sebelumnya, Yasonna telah menerima berkas hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura dari kubu Ambhara, yang dipimpin Marsekal Madya (Purnawirawan) Daryatmo sebagai ketua umum definitif. Sedangkan kubu Manhattan, yang dipimpin Oesman Sapta Odang atau OSO, telah memiliki surat keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM.
"SK yang lalu dalam langkah kepastian. Supaya ikut verifikasi parpol, maka kita kasih. Hanya ada yang mengatakan munaslub, maka saya meminta dua-duanya duduk bersama," kata Yasonna.
Hanura kubu Ambhara menggelar munaslub di Cilangkap, Jakarta, pada Kamis, 18 Januari 2018. Hasil musyawarah berisi pemberhentian OSO dari jabatan ketua umum serta mengangkat Daryatmo sebagai ketua umum. Munaslub dihadiri 27 Dewan Pimpinan Daerah dan 401 Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura dari seluruh Indonesia.
Baca juga: Wiranto Anggap Munaslub Hanura dan Pemecatan Oso Tak Terhindarkan
Di kubu Manhattan, OSO dan Herry Lontung tercatat sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal melalui SK Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH.-01.AH.11.01 tahun 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Struktur Kepengurusan Partai Hanura tertanggal 17 Januari 2018, yang ditandatangani Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
