Sudah ke Bareskrim, Hanura Kubu Sudding Tak Jadi Laporkan OSO

Reporter

Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Sudewo (baju kuning) ditemani kuasa hukumnya, Adi Warman (baju batik) ketika hendak melaporkan Ketua Umum DPP Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) atas dugaan penggelapan uang di Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, 22 Januari 2018. Tempo/Zara Amelia

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kubu Sarifuddin Sudding, Sudewo bersama kuasa hukumnya, Adi Warman, mendatangi kantor Badan Reserse Kriminal Umum Kepolisian RI, Senin, 22 Januari 2018. Mereka mengatakan akan melaporkan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang dengan tuduhan dugaan penggelapan uang partai.

“Kami melaporkan Oesman Sapta yang menjabat sebagai Ketua Umum DPP Hanura atas penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, yaitu menarik uang dari sana sini termasuk dari calon kepala daerah yang dimasukkan kepada Oso Sekuritas,” kata Sudewo di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta Pusat pada Senin, 22 Januari 2018.

Baca: Oesman Sapta Tuding Balik Hanura Kubu Sudding Terima Duit

Tiba sekitar pukul 11.30, keduanya mengatakan bahwa dugaan penggelapan uang partai yang dilakukan OSO mencapai lebih dari Rp 200 milyar. Pelaporan ini, kata Sudewo, disertai keterangan dari beberapa saksi yang merupakan korban mahar politik oleh OSO. Salah satunya adalah calon Bupati Biak Numfor Yan Mandenas. “Banyak saksi dan juga ada pengalian kader dengan bukti riil. Kami siap (melaporkan),” kata Sudewo.

Adi juga menambahkan, pihaknya telah membawa bukti transaksi keuangan kepada OSO berupa kuitansi yang didapat dari seorang wakil bendahara umum DPP Hanura yang menyetorkan dana ke OSO Sekuritas. Meski demikian, Adi menolak menyebut nama wakil bendara umum tersebut. Dia juga menolak memperlihatkan kuitansi yang dijadikan barang buktinya tersebut. “Enggak bisa diperlihatkan. Kami tidak bisa membuka seluruhnya karena dikhawatirkan yang dilaporkan akan menghilangkan barang bukti,” kata Adi.

Menurut Adi, OSO bisa dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 372 dan 374 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penggelapan. “Bila unsur-unsur pidananya terpenuhi, bisa dilakukan penahanan (terhadap OSO),” kata Adi.

Baca: Oesman Sapta: Uang Masuk Sekuritas untuk Selamatkan Hanura

Seusai memberikan keterangan kepada wartawan, Sudewo dan Adi memasuki ruangan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk membuat laporan. Namun, tak lama kemudian, keduanya keluar dan meninggalkan kantor Bareskrim tanpa menunjukkan surat laporan polisi sebagai tanda pelaporan.

Salah satu pegawai SPKT mengatakan bahwa keduanya tidak membuat laporan tersebut. “Tidak ada pelaporan dari Partai Hanura. Mereka cuma datang tapi tidak membuat laporan,” kata pegawai yang enggan disebutkan namanya itu.

Saat dikonfirmasi, Adi hanya menjawab dirinya masih harus mendapat persetujuan dari Sudewo untuk membuat laporan tersebut. “Maaf ya saya harus berhati-hati. Nanti bila klien berkenan akan saya berikan. Pada saatnya nanti saya berikan nomor laporan polisinya,” kata Adi melalui pesan singkat setelah meninggalkan kantor Bareskrim.

Sementara itu, Sudewo juga tak menjelaskan soal pelaporan OSO tersebut. Dia mengatakan laporan polisi tersebut telah dikantongi Adi. “Wah (saya) sudah otw (on the way) ke acara lain. (laporan polisi) di pengacara,” kata Sudewo melalui pesan singkat.

Terkait tudingan itu, OSO telah memberikan tanggapannya. OSO menuding balik kubu Hanura Sudding yang menerima uang dari peserta calon kepala daerah. "Saya yang punya bukti bahwa mereka menerima uang dari peserta," ujar OSO di Hotel Manhattan, Jakarta Selatan, Ahad, 21 Januari 2018.

Untuk membuktikan hal tersebut, Oesman Sapta Odang mengatakan akan menunjuk akuntan dari internal dan eksternal partai Hanura untuk melakukan audit. OSO menuturkan pemanggilan akuntan tersebut sekaligus menjelaskan hal-hal yang selama ini dianggapnya sebagai fitnah. "Suatu waktu akan terbuka, tapi dari audit," ujarnya.

YUSUF MANURUNG






Kenapa Tersangka Korupsi Waskita Beton Mischa Hasnaeni Moein Dijuluki Si Wanita Emas?

11 hari lalu

Kenapa Tersangka Korupsi Waskita Beton Mischa Hasnaeni Moein Dijuluki Si Wanita Emas?

Mischa Hasnaeni Moein ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kprupsi PT Waskita Beton. Kenapa ia dikenal sebagai wanita emas?


Hanura Belum Tentukan Sikap Soal Capres 2024, OSO: Nanti Desember 2022

16 hari lalu

Hanura Belum Tentukan Sikap Soal Capres 2024, OSO: Nanti Desember 2022

Partai Hanura sampai saat ini belum menentukan sikap soal calon presiden yang akan diusung di Pilpres 2024. OSO sebut situasi politik membingungkan.


Bareskrim Didesak Segera Periksa Kapolda Metro Fadil Imran, Sesuai Aturan Kapolri Listyo Sigit

48 hari lalu

Bareskrim Didesak Segera Periksa Kapolda Metro Fadil Imran, Sesuai Aturan Kapolri Listyo Sigit

Pengamat Kepolisian, Bambang Rukminto menyampaikan Bareskrim Polri harus segera memeriksa Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran.


Pasang Target Tinggi di Pemilu 2024, Partai Republiku: Harus Yakin Pecah Rekor

57 hari lalu

Pasang Target Tinggi di Pemilu 2024, Partai Republiku: Harus Yakin Pecah Rekor

Partai Republiku tak tanggung-tanggung memasang target lolos parlemen dan meraih suara di atas 30 persen di Pemilu 2024.


Rizieq Shihab Bebas Bersyarat, Disambut Anak dan Menantu, Serta Cium Kening Istri

20 Juli 2022

Rizieq Shihab Bebas Bersyarat, Disambut Anak dan Menantu, Serta Cium Kening Istri

Keluarga menyambut Muhammad Rizieq Shihab atau biasa dikenal Habib Rizieq di rumahnya di Petamburan. Rizieq Shihab bebas bersyarat hari ini.


Dugaan Penipuan, Ketua DPD Hanura Jakarta Dilaporkan ke Polisi

10 Mei 2022

Dugaan Penipuan, Ketua DPD Hanura Jakarta Dilaporkan ke Polisi

Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta Jims Charles Kawengian dilaporkan ke Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan penipuan


Hari ini Wiranto 75 Tahun: Perjalanan Militer, Politik dan Kasus Penusukan

4 April 2022

Hari ini Wiranto 75 Tahun: Perjalanan Militer, Politik dan Kasus Penusukan

Wiranto merupakan salah satu tokoh militer dan politikus yang memberi warna Indonesia. Penusukan Wiranto di Labuan Banten menggegerkan negeri ini.


7 Partai Nonparlemen Bentuk Koalisi, Klaim Punya Suara Terbanyak Setelah PDIP

24 Februari 2022

7 Partai Nonparlemen Bentuk Koalisi, Klaim Punya Suara Terbanyak Setelah PDIP

Sekertaris Jenderal PBB Afriansyah Noor mengatakan, koalisi tujuh partai nonparlemen ini sedang menyiapkan nama.


Kasus Dugaan Investasi Bodong Raja Sapta Oktohari Naik ke Tingkat Penyidikan

20 Januari 2022

Kasus Dugaan Investasi Bodong Raja Sapta Oktohari Naik ke Tingkat Penyidikan

Raja Sapta Oktohari dilaporkan karena diduga menghimpun dana nasabah tanpa izin dari BI dan dituduh melakukan penggelapan investasi


Deretan Pengurus Pemuda Pancasila yang Jadi Pejabat Negara

26 November 2021

Deretan Pengurus Pemuda Pancasila yang Jadi Pejabat Negara

Sebagai salah satu organisasi besar di Indonesia, Pemuda Pancasila memiliki sejumlah anggota yang pernah dan masih menjadi pejabat negara.