Hanura Kubu Daryatmo Minta OJK Selidiki Uang ke OSO Sekuritas

Ketua Umum Partai Hanura terpilih Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo (tengah) berfoto bersama Sekjen Sarifuddin Sudding (kanan) dan perwakilan DPD usai terpilih sebagai ketua umum pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura di kantor DPP Partai Hanura, Cipayung, Jakarta Timur, 18 Januari 2018. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hanura kubu Sarifuddin Sudding, Sudewo mengatakan akan melapor ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas dugaan penyalahgunaan uang partai yang dilakukan oleh Oesman Sapta Odang (OSO). Sudewo mengatakan, OSO diduga meminta uang pada sejumlah calon kepala daerah untuk ditransfer ke rekening rekening OSO Sekuritas.

"Diduga ada kisaran 200 miliar yang terkumpul. Kami akan melapor ke OJK agar diselidiki asal-usul uang yang masuk ke OSO Sekuritas,” tutur Sudewo di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Minggu, 21 Januari 2018.

Baca: Oesman Sapta Tuding Balik Hanura Kubu Sudding Terima Duit

Selain melaporkan OSO ke OJK, Sudewo mengatakan akan melapor ke Mabes Polri agar kasus ini dapat masuk ke ranah hukum. Menurut Sudewo, sumber uang tersebut diduga berasal dari calon-calon kepala daerah yang memiliki hubungan langsung dengan OSO, juga dana Kesbanpol, dan dana partisipasi dari anggota DPR maupun DPRD.

Sudewo mengatakan, dirinya memiliki bukti atas tudingan tersebut. Menurut dia, Beni Pranato yang sebelumnya merupakan Bendahara Umum Partai Hanura siap memberikan kesaksian terkait uang partai tersebut. Sudewo menuturkan, OSO memerintahkan kepada Beni untuk mengambil dan mengirim uang ke OSO Sekuritas.

“Uang itu masuk ke rekening OSO Sekuritas dari Beni Pranoto. Dia diperintah OSO untuk mengambil dan memasukan uang itu,” tutur Sudewo.

Baca: Oesman Sapta: Uang Masuk Sekuritas untuk Selamatkan Hanura

Menurut Sudewo, OSO telah terbukti menggunakan jabatannya sebagai ketua umum untuk menghimpun uang dari berbagai pihak. Sudewo mengatakan, Partai Hanura akan memecat OSO dari keanggotaan partai secara tidak hormat. Sebelumnya, OSO telah dipecat dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

“Kami DPP Hanura di bawah kubu Daryatmo dan Sarifuddin Sudding, sebagai Ketum (Ketua Umum) dan Sekjen (Sekretaris Jenderal) akan memberhentikan secara tak hormat Oesman Sapta,” ujar Sudewo.






Wamen BUMN Prediksi Ekonomi Digital RI 2030 Terbesar di ASEAN, Nilainya Akan Capai Rp 4.531 T

2 jam lalu

Wamen BUMN Prediksi Ekonomi Digital RI 2030 Terbesar di ASEAN, Nilainya Akan Capai Rp 4.531 T

Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo kembali menegaskan Indonesia diproyeksikan akan menjadi ekonomi digital terbesar di ASEAN pada tahun 2030.


Anies Baswedan Bertemu Murad Ismail, DKI Jakarta Datangkan Beras dan Ikan dari Maluku

1 hari lalu

Anies Baswedan Bertemu Murad Ismail, DKI Jakarta Datangkan Beras dan Ikan dari Maluku

Anies Baswedan mengharapkan kerja sama aktif Bank DKI dan Bank Maluku/ Maluku Utara dapat meningkatkan kesejahteraan warga di kedua daerah.


Bank DKI Kerja Sama dengan Bank Maluku-Maluku Utara Lewat Skema KUB

2 hari lalu

Bank DKI Kerja Sama dengan Bank Maluku-Maluku Utara Lewat Skema KUB

Bank DKI menjalin kerja sama dengan Bank Maluku-Maluku Utara melalui skema Kelompok Usaha Bank atau KUB.


OJK Beberkan Syarat Pertahanan 3 Lapis Agar Industri Jasa Keuangan Tetap Sehat

4 hari lalu

OJK Beberkan Syarat Pertahanan 3 Lapis Agar Industri Jasa Keuangan Tetap Sehat

OJK mendorong penguatan pertahanan tiga lapis untuk mewujudkan industri keuangan yang sehat, tumbuh, serta mengutamakan perlindungan konsumen.


Kenapa Tersangka Korupsi Waskita Beton Mischa Hasnaeni Moein Dijuluki Si Wanita Emas?

5 hari lalu

Kenapa Tersangka Korupsi Waskita Beton Mischa Hasnaeni Moein Dijuluki Si Wanita Emas?

Mischa Hasnaeni Moein ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kprupsi PT Waskita Beton. Kenapa ia dikenal sebagai wanita emas?


Penyaluran KUR NTB Agustus 2022 Rp 4,25 T, OJK: Terbanyak Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

6 hari lalu

Penyaluran KUR NTB Agustus 2022 Rp 4,25 T, OJK: Terbanyak Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

OJK memantau penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).


Marak Pinjol Ilegal, OJK Berikan Tips Akses Pinjaman Online

6 hari lalu

Marak Pinjol Ilegal, OJK Berikan Tips Akses Pinjaman Online

Maraknya pinjol ilegal menuntut masyarakat lebih waspada.


Pinjol Ilegal Marak, OJK Perketat Pengawasan

6 hari lalu

Pinjol Ilegal Marak, OJK Perketat Pengawasan

OJK mencatat jumlah pinjol ilegal yang berhasil diblokir mencapai 4.000 platform.


Pinjol Ilegal Masih Marak, OJK: Ditutup Satu, Tumbuh Lima

7 hari lalu

Pinjol Ilegal Masih Marak, OJK: Ditutup Satu, Tumbuh Lima

Jumlanya pinjaman online lebih banyak ketimbang pinjol legal yang terdaftar di OJK.


Dewan Komisioner OJK: Inklusi Keuangan Saja Tidak Cukup, Harus Dibarengi Literasi

7 hari lalu

Dewan Komisioner OJK: Inklusi Keuangan Saja Tidak Cukup, Harus Dibarengi Literasi

Dewan Komisioner OJK menyebut inklusi keuangan atau akses terhadap produk keuangan harus dibarengi literasi atau pemahaman terhadapnya.