Jokowi Naik Truk Pantau Jalan Tol Bakauheni

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo meninjau Tol Bakauheni, Lampung, menggunakan truk, Minggu, 21 Januari 2018. Foto-foto: Biro Pers Istana Kepresidenan.

    Presiden Joko Widodo meninjau Tol Bakauheni, Lampung, menggunakan truk, Minggu, 21 Januari 2018. Foto-foto: Biro Pers Istana Kepresidenan.

    TEMPO.CO, Bakauheni - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menaiki truk menyusuri Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni-Terbanggi Besar segmen Pelabuhan Bakauheni-Simpang Susun Bakauheni, Ahad, 21 Januari 2018. Dia menyusuri ruas jalan tol seksi 1 (Pelabuhan-Simpang Susun) sepanjang 8,9 kilometer (km).

    Jokowi meresmikan JTTS seksi 1 segmen Pelabuhan-Simpang Susun, juga seksi 5 (Lematang-Kotabaru) sepanjang 5,64 km. Sehingga total keseluruhan yang diresmikan adalah 14,54 km.

    Baca juga: Jokowi Minta Tol Trans Sumatera Selesai Sebelum Asian Games 2018

    Pembangunan ruas jalan tol seksi 1 dilakukan PT PP (Persero) dan pembangunan ruas jalan tol seksi 5 dilakukan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Jokowi mengatakan jalan tol itu diharapkan dapat diakses pada pelaksanaan Asian Games 2018. "Saya mendorong agar jalan tol dari Bakauheni hingga Palembang selesai sebelum pelaksanaan Asian Games," ujarnya.

    Dia meyakini pembangunan jalan tol tersebut sesuai waktunya meski masih ada permasalahan, seperti pembebasan lahan. Apalagi pembangunan JTTS dinilai sangat penting karena merupakan proyek strategis nasional.

    Pembangunan JTTS ruas Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140,9 km menelan biaya sekitar Rp 16,8 triliun. Pembangunan jalan tol ini, menurut Jokowi, untuk transportasi logistik dan transportasi umum lainnya. "Manfaat jalan tol itu akan dirasakan masyarakat Sumatera, khususnya Lampung," kata Jokowi.

    Baca juga: Jokowi Akan Resmikan Tol Pertama di Lampung Hari Ini

    Jokowi mengatakan di Lampung juga dibangun proyek lain, selain proyek strategis itu, seperti Waduk Waysekampung, yang pengerjaannya baru mencapai 15 persen. Pemerintah juga membangun infrastruktur dasar lainnya, seperti pelabuhan, pembangkit listrik, bandar udara, dan jalan.

    "Pembangunan infrastruktur itu akan mengurangi biaya logistik, sehingga barang akan menjadi murah," ucap Jokowi.

     ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.