PDIP Sebut Putusan MK Soal Verifikasi Parpol Membuat Gaduh

Kader PDIP menghadiri acara HUT ke-45 PDIP di JCC, Senayan, Jakarta, 10 Januari 2018. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan, menyayangkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal verifikasi faktual partai politik. Menurut dia, keputusan MK tersebut telah membuat gaduh dan polemik hingga saat ini.

"Putusan MK konyol. Polemik ini harus segera dituntaskan," kata Arteria dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat pada Sabtu, 20 Januari 2018.

Arteria mengatakan MK seharusnya bersikap arif dan bijaksana dalam membuat keputusan. Hal itu mengingat penetapan parpol peserta pemilihan umum (pemilu) 2019 akan dilakukan pada 17 Februari 2018.

Baca: DPR: Tahapan Verifikasi Partai Politik Pemilu 2019 Dilebur

Menurut Arteria, PDIP tak perlu lagi mengikuti verifikasi. Sebab, verifikasi sudah dilakukan saat pemilihan kepala daerah.

Selain itu, PDIP memiliki sistem informasi partai politik (sipol) yang mengelaborasikan sembilan poin sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 173 ayat 2 tentang verifikasi parpol. "Untuk mempermudah, buktikan saja apabila sipolnya bermasalah, kasih notifikasi ke kita dan koreksi langsung," ujar Arteria.

Belum lagi, kata Arteria, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memangkas waktu verifikasi dari 14 hari menjadi dua hari.

Baca: Tjahjo Kumolo Ibaratkan Putusan MK Bak Nasi Rawon

MK mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh Partai Idaman terhadap pasal 173 ayat 1 dan 3 tentang verifikasi partai politik. Dengan keputusan ini, mahkamah berpendapat setiap parpol yang ingin mendaftar peserta pemilu 2019 harus menjalani verifikasi.

KPU memutuskan tetap memverifikasi faktual parpol yang hendak ikut jadi peserta pemilu 2019. Keputusan itu diambil setelah dikabulkannya gugatan uji materi Pasal 173 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu oleh MK.

Setelah keputusan MK itu, KPU mengubah metode sensus dan sampling menjadi sampling saja. Bila besaran anggota dan pengurus parpol di atas 100 orang, maka sampling yang diambil 5 persen. Bila jumlah anggota dan pengurus bawah 100 orang, sampling yang diambil 10 persen.

Pasca putusan MK, KPU berkonsultasi dengan Komisi II DPR. Hasilnya, KPU dan DPR sepakat verifikasi dilaksanakan di kantor wilayah parpol. Parpol wajib mendatangkan anggotanya. KPU juga membatalkan verifikasi faktual menjadi verifikasi menggunakan sistem informasi parpol (sipol) saja.

Perkembangan terakhir adalah KPU memangkas waktu tahapan verifikasi parpol peserta pemilu 2019. Dari 14 hari, waktu verifikasi dipangkas jadi dua hari. Sebab, ada keterbatasan waktu, anggaran, dan tenaga. Pemangkasan waktu dilakukan untuk verifikasi baik di kabupaten/kota maupun tingkat provinsi dan pusat. Ini dilakukan dari durasi normal 14 hari sesuai Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2011.






Anies Baswedan Dinilai Masih Bikin Keputusan Strategis, PDIP Desak Jokowi Segera Tunjuk Pj Gubernur DKI

1 jam lalu

Anies Baswedan Dinilai Masih Bikin Keputusan Strategis, PDIP Desak Jokowi Segera Tunjuk Pj Gubernur DKI

Politikus PDIP mendesak Presiden Jokowi segera menunjuk Penjabat Gubernur DKI. Anies Baswedan masih bikin keputusan strategis jelang akhir jabatan.


PDIP Ungkap Tak Bisa Menolak Keinginan Cak Imin Jadi Wapres Puan Maharani

18 jam lalu

PDIP Ungkap Tak Bisa Menolak Keinginan Cak Imin Jadi Wapres Puan Maharani

Said Abdullah, mengaku menghargai wacana duet Puan Maharani dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada Pilpres 2024.


Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

19 jam lalu

Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

Sekber mengajukan gugatan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Pemilu untuk merealisasikan agar Prabowo-Jokowi bisa maju Pilpres 2024


Pejuang Wakaf Masjid Minta Perlindungan Jokowi dan PDIP Ingatkan Anies Soal Firaun Jadi Top 3 Metro

23 jam lalu

Pejuang Wakaf Masjid Minta Perlindungan Jokowi dan PDIP Ingatkan Anies Soal Firaun Jadi Top 3 Metro

Pejuang masjid wakaf Kebon Sirih, Tomy Tampatty, mengirimkan surat ke Jokowi untuk meminta perlindungan.


PDIP Jelaskan Soal Video Viral Puan Maharani Cemberut Saat Bagi-bagi Kaos di Bekasi

1 hari lalu

PDIP Jelaskan Soal Video Viral Puan Maharani Cemberut Saat Bagi-bagi Kaos di Bekasi

Viral video Puan Maharani bagi-bagi kaos di Bekasi dengan wajah cemberut. PDIP memberikan klarifikasi apa yang terjadi saat itu.


Jelang Pemilu 2024, Inilah 3 Parpol yang Saling Mengklaim sebagai Partai Wong Cilik

1 hari lalu

Jelang Pemilu 2024, Inilah 3 Parpol yang Saling Mengklaim sebagai Partai Wong Cilik

Menuju Pemilu 2024, setidaknya ada tiga parpol yang mengklaim sebagai partai wong cilik, Siapa saja mereka?


Survei LSJ: PDIP Unggul dengan 22,8 Persen Disusul Gerindra, Demokrat Melejit ke Posisi Empat

1 hari lalu

Survei LSJ: PDIP Unggul dengan 22,8 Persen Disusul Gerindra, Demokrat Melejit ke Posisi Empat

PDIP memiliki elektabilitas tertinggi 22,8 persen disusul dengan Partai Gerindra dengan 16,9 persen. Kemudian Golkar dengan 10,3 persen.


PDIP Kecam Anies Baswedan Gagal Benahi Transportasi Jakarta, Firaun Juga Bisa

1 hari lalu

PDIP Kecam Anies Baswedan Gagal Benahi Transportasi Jakarta, Firaun Juga Bisa

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyebut Gubernur Anies Baswedan gagal memperbaiki transportasi Jakarta.


PDIP dan PKB Klaim Partai Wong Cilik, Gerindra Juga Mengaku Sama

2 hari lalu

PDIP dan PKB Klaim Partai Wong Cilik, Gerindra Juga Mengaku Sama

Menurut Dasco, lumbung suara Ketua Umum Gerindra Prabowo yang digadang-gadang menjadi capres 2024 juga berasal dari petani dan nelayan.


Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

2 hari lalu

Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

Tingkat elektabilitas PDIP mencapai 21,6 persen; Demokrat dan Golkar mencapai 11,3 persen.