Hari Ini KPU Mulai Menggelar Coklit Pilkada 2018

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Pilkada 2018

    Ilustrasi Pilkada 2018

    TEMPO.CO, JakartaKomisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih secara serentak di 171 daerah yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2018. Kegiatan pemutakhiran data daftar pemilih ini digelar perdana dan serentak dengan sistem door to door pada hari ini, Sabtu, 20 Januari 2018.

    "Yang disasar pertama dalam gerakan Coklit ini adalah publik figur seperti pejabat pemerintah, anggota dewan, tokoh masyarakat, artis,” kata Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat, Jumat, 19 Januari 2018.

    Baca juga: Alasan KPU Mulai Pakai Kotak Suara Tembus Pandang di Pilkada 2018  

    Sejumlah tokoh pubik yang berdomisili di Jawa Barat, kata Yayat, yang menjadi sasaran coklit besok di antaranya Iwan Fals, Syahrini, hingga Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono di Bogor.

    Ketua KPU RI Arief Budiman menjelaskan, Gerakan Coklit serentak ini melibatkan seluruh stakeholder meliputi 7 komisioner KPU tingkat pusat, 155 komisioner di tingkat provinsi, 1.905 komisioner tingkat kabupaten/kota, 27.820 panitia pemilihan kecamatan atau PPK, 193.602 panitia pemungutan suara atau PPS, serta 385.791 petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP.

    Seluruh jajaran tersebut akan tersebar di 171 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak, yang meliputi 5.564 kecamatan, 64.534 desa/kelurahan, dan kurang lebih 385.791 TPS.

    Baca juga: KPU Akan Terapkan Pemilu Ramah Disabilitas

    "Kalau semua bergerak, maka dengan target 1 PPDP men-coklit lima rumah pada hari itu, maka akan ada 1.928.955 rumah yang akan di-coklit secara serentak pada 20 januari 2018," kata Arief  di kantornya, Ahad, 14 Januari 2018.

    KPU pun menargetkan gerakan pencocokan dan penelitian serentak atau Gerakan Coklit sejuta rumah pada 20 Januari 2018 ini tercatat di Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI).


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.