Hari Ini KPU Mulai Menggelar Coklit Pilkada 2018

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ilustrasi Pilkada 2018

TEMPO.CO, JakartaKomisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih secara serentak di 171 daerah yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2018. Kegiatan pemutakhiran data daftar pemilih ini digelar perdana dan serentak dengan sistem door to door pada hari ini, Sabtu, 20 Januari 2018.

"Yang disasar pertama dalam gerakan Coklit ini adalah publik figur seperti pejabat pemerintah, anggota dewan, tokoh masyarakat, artis,” kata Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat, Jumat, 19 Januari 2018.

Baca juga: Alasan KPU Mulai Pakai Kotak Suara Tembus Pandang di Pilkada 2018  

Sejumlah tokoh pubik yang berdomisili di Jawa Barat, kata Yayat, yang menjadi sasaran coklit besok di antaranya Iwan Fals, Syahrini, hingga Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono di Bogor.

Ketua KPU RI Arief Budiman menjelaskan, Gerakan Coklit serentak ini melibatkan seluruh stakeholder meliputi 7 komisioner KPU tingkat pusat, 155 komisioner di tingkat provinsi, 1.905 komisioner tingkat kabupaten/kota, 27.820 panitia pemilihan kecamatan atau PPK, 193.602 panitia pemungutan suara atau PPS, serta 385.791 petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP.

Seluruh jajaran tersebut akan tersebar di 171 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak, yang meliputi 5.564 kecamatan, 64.534 desa/kelurahan, dan kurang lebih 385.791 TPS.

Baca juga: KPU Akan Terapkan Pemilu Ramah Disabilitas

"Kalau semua bergerak, maka dengan target 1 PPDP men-coklit lima rumah pada hari itu, maka akan ada 1.928.955 rumah yang akan di-coklit secara serentak pada 20 januari 2018," kata Arief  di kantornya, Ahad, 14 Januari 2018.

KPU pun menargetkan gerakan pencocokan dan penelitian serentak atau Gerakan Coklit sejuta rumah pada 20 Januari 2018 ini tercatat di Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI).






Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

8 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

12 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?


Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

17 hari lalu

Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

Muhammad Mardiono kembali menegaskan bahwa Suharso Monoarfa merupakan guru sekaligus sahabatnya.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

17 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

18 hari lalu

Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

Achmad berharap adanya perubahan kepemimpinan di partainya tidak melunturkan semangat persatuan di PPP.


PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

20 hari lalu

PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

PPP versi Muhammad Mardiono mengakui belum mendapatkan SK pengesahan kepengurusan baru dari Kemenkumham.


PPP Alami Konflik Internal, KPU Pastikan Verifikasi Administrasi Jalan Terus

21 hari lalu

PPP Alami Konflik Internal, KPU Pastikan Verifikasi Administrasi Jalan Terus

KPU menyatakan bahwa konflik internal PPP tak akan mengganggu mereka dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap partai tersebut.


Menkominfo Lempar Urusan Kebocoran Data ke BSSN, Apa Tugas dan Fungsi BSSN?

21 hari lalu

Menkominfo Lempar Urusan Kebocoran Data ke BSSN, Apa Tugas dan Fungsi BSSN?

Menkominfo Johnny G. Plate persilakan wartawan untuk bertanya pada BSSN perihal kebocoran data. Lantas apa sebenarnya tugas dan fungsi dari BSSN?


Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

22 hari lalu

Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan hingga laporan soal dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU, Bawaslu, hingga PPLN.


Terkini Bisnis: Faisal Basri Sebut Kenaikan Harga BBM Fenomena Global, Cerita Jokowi Sulit Bicara dengan Putin

22 hari lalu

Terkini Bisnis: Faisal Basri Sebut Kenaikan Harga BBM Fenomena Global, Cerita Jokowi Sulit Bicara dengan Putin

Berita terkini bisnis hingga siang ini dimulai dari pernyataan ekonom senior UI Faisal Basri soal kenaikan harga BBM adalah fenomena global.