Polri Bentuk Satgas Nusantara untuk Dinginkan Suasana Pilkada

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Polisi Indonesia. Getty Images

    Ilustrasi Polisi Indonesia. Getty Images

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia membentuk Satuan Tugas Nusantara guna mendinginkan suasana saat berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2018 yang mulai bergulir tahun ini.

    "Jadi gini, Satgas Nusantara adalah salah satu tugasnya bersama-sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama, untuk memberikan pendinginan (saat pilkada berlangsung)," kata Juru bicara Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto di Kantor Kepolisian Daerah Metro Jaya, Jumat, 19 Januari 2018.

    Baca juga: Berikut Strategi Polisi Amankan Pilkada Serentak 2018

    Setyo menuturkan pada awal tahun ini partai-partai politik telah mulai menyalakan mesinnya untuk mempersiapkan perhelatan pemilu selama tahun politik ini. "Sebentar lagi mesin partai akan berjalan, mereka akan bergerak semua."

    Adanya Satgas Nusantara ini, kata Setyo adalah sebagai upaya agar mesin-mesin partai itu tidak terlalu panas sehingga berimbas pada masyarakat. "Nah jangan sampai over, jangan sampai kepanasan," tuturnya.

    Ibarat mobil, Satgas Nusantara, ujar Setyo, bertugas laksana radiator yang mendinginkan mesin. Untuk upaya itu, dia berujar kepolisian bakal menggandeng tokoh masyarakat maupun stakeholder lainnya untuk bekerja sama menjaga suhu selama tahun politik ini. "Untuk memberikan pernyataan-pernyataan yang menyejukkan."

    Antisipasi itu dilakukan lantaran gelaran Pilkada ini berlangsung di banyak daerah di Indonesia. Dia mencatat ada 171 daerah yang akan menyelenggarakan kontes politik. "Hanya tiga wilayah yang tidak, yaitu DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Papua Barat," tuturnya. "Jadi kita perlu ekstra keras untuk mengantisipasinya."

    Baca juga: Kepolisian Akan Gelar Operasi Pengamanan Pilkada 2018

    Saat ini polisi melihat ada beberapa daerah yang termasuk kategori rawan selama Pilkada 2018, yakni Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Barat. "Tapi nanti akan kita lihat dan analisis lagi ketika KPU sudah menentukan calon-calon itu," kata Setyo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.