Jusuf Kalla: Hanya 1 Persen dari Lulusan Universitas Jadi PNS

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka Tanwir I Aisyiah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, 19 Januari 2018. TEMPO/Nur Hadi

    Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka Tanwir I Aisyiah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, 19 Januari 2018. TEMPO/Nur Hadi

    TEMPO.CO, Surabaya - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengapresiasi langkah yang dicapai ormas Islam Muhammadiyah untuk mencerdaskan anak bangsa melalui jalur pendidikan. Menurut dia, tanpa pendidikan, suatu negara tidak akan maju. 
     
    "Kemajuan suatu bangsa selalu diawali dengan pembangunan sumber daya manusia," kata Kalla saat meresmikan Gedung At Tauhid Universitas Muhammadiyah Surabaya dan membuka Tanwir I Aisyiyah di Surabaya, Jumat, 19 Januari 2018.

    Baca juga: Jusuf Kalla Membuka Tanwir Aisyiyah di Surabaya Pagi Ini

    Selain pendidikan, inovasi dan kerja keras turut menjadikan suatu bangsa menjadi maju. "Tanpa pendidikan, inovasi, dan kerja keras tidak akan mengalami kemajuan," katanya. Apalagi, menurut dia, kemajuan merupakan visi utama Muhammadiyah.
     
    Karena itu, Kalla berharap UMS tidak hanya mencetak mahasiswa yang bermoral, intelek, dan berjiwa wirausahawan, melainkan juga menghasilkan mahasiswa yang inovatif. "Saya kira mahasiswa UMS harus didorong dan dilatih," kata Kalla.
     
    Kalla juga berharap mahasiswa lulusan UMS nanti menekuni bidang wirausaha dan profesional. Sebab, kesempatan untuk menjadi pegawai negeri sipil cukup kecil. Dia menyebut hanya 1 persen dari 1 juta lulusan universitas yang diterima jadi PNS.
     
    Di akhir sambutannya, Jusuf Kalla mengapresiasi Muhammadiyah melalui sejumlah amal usahanya yang meliputi pelbagai bidang. Di antaranya bidang pendidikan, kesehatan, sosial hingga organisasi kepemudaan dan pemberdayaan perempuan.

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kepolisian Menetapkan Empat Perusahaan Tersangka Kasus Karhutla

    Kepolisian sudah menetapkan 185 orang dan empat perusahaan sebagai tersangka karena diduga terlibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.