Minggu, 22 September 2019

KPK Periksa Bupati Rita Widyasari dalam Perkara TPPU

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati nonaktif Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari, menjalani pemeriksaan perdana, di Gedung KPK, Jakarta, 10 Oktober 2017. Rita Widyasari diperiksa sebagai tersangka terkait tindak pidana korupsi pemberian izin lokasi inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kalimantan Timur.  TEMPO/Imam Sukamto

    Bupati nonaktif Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari, menjalani pemeriksaan perdana, di Gedung KPK, Jakarta, 10 Oktober 2017. Rita Widyasari diperiksa sebagai tersangka terkait tindak pidana korupsi pemberian izin lokasi inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kalimantan Timur. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari hari ini, 19 Januari 2018. Rita akan diperiksa untuk kali pertama terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU).

    "Terkait TPPU atas nama tersangka RIW," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Jumat, 19 Januari 2018.

    Baca: Bupati Rita Widyasari Dijerat Pencucian Uang, KPK Sita Aset

    Pada Selasa, 16 Januari 2018, KPK menduga, Rita bersama dengan Komisaris PT Media Bangun, Khairudin, melakukan TPPU. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyatakan, keduanya diduga telah menggunakan penerimaan gratifikasi itu untuk belanja kendaraan dengan mengatasnamakan orang lain, tanah, uang tunai dan dalam bentuk lainnya.

    Laode mengatakan penyidik KPK telah menyita beberapa aset yang diduga hasil TPPU. Aset tersebut di antaranya tiga mobil yang terdiri dari Toyota Vellfire, Fort Everest dan Land Cruiser serta dua apartemen di Balikpapan.

    KPK juga menyita sejumlah dokumen, antara lain catatan keuangan berupa transaksi keuangan atas indikasi penerimaan gratifikasi dan dokumen perizinan lokasi perkebunan kelapa sawit dan proyek-proyek lain di Kutai Kartanegara.

    Baca: 40 Tas Mewah Bupati Rita Widyasari dari Gucci Hingga Hermes

    Laode mengatakan Rita dan Khairudin diduga bersama menerima gratifikasi dari sejumlah pihak sebesar Rp 436 miliar. Uang tersebut diterima baik dalam bentuk fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang APBD selama Rita menjabat sebagai bupati. "Untuk sementara, itu yang diketahui penyidik KPK," ujarnya.

    Sejak tanggal 11-15 Januari 2018, Laode mengatakan bahwa penyidik KPK telah menggeledah beberapa tempat di Kutai Kartanegara. KPK menggeledah dua rumah pribadi Rita di Tenggarong dan tiga rumah anggota DPRD di Tenggarong.

    KPK juga menggeledah kantor PT Sinar Kumala Naga, dua rumah pribadi milik pihak PT Sinar Kumala Naga di Samarinda dan satu rumah teman Rita di Tenggarong. Dari penggeledahan itu, KPK menyita uang dalam pecahan US$ 100 sebanyak US$ 10 ribu dan uang dalam pecahan rupiah dengan total seluruhnya Rp 200 juta serta rekening koran pembelian sejumlah aset dan 40 tas bermerek, jam tangan dan perhiasan lainnya.

    Sebelumnya, KPK sedang menyidik Rita dalam perkara dugaan suap terkait pemberian izin lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman kepada PT Sawit Golden Prima. Rita diduga menerima suap senilai Rp 6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun. Suap diduga diterima sekitar bulan Juli dan Agustus 2010.

    Selain itu, Rita Widyasari sedang disidik dalam perkara dugaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya. Dalam kasus tersebut Rita dan Khairudin diduga menerima gratifikasi senilai Rp 6,97 miliar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.